Tugas Pertama Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Setelah Dilantik Jokowi Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

MerahPutih.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang harus langsung dituntaskan begitu dilantik Presiden Joko Widodo. Mulai dari urusan aturan undang-undang hingga menjalankan fungsi koordinasi pembangunan ibu kota baru.

"Ikut serta menyelesaikan sejumlah aturan turunan UU IKN dan mempersiapkan kelengkapan organisasi, serta berkoordinasi dengan Bappenas dan kementerian yang selama ini mempersiapkan rancangan IKN," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong, Kamis (10/3).

Baca Juga:

Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Bakal Hadapi Tugas Berat Pimpin IKN Nusantara

Wandy melihat keduanya memiliki keahlian dan pengalaman yang saling melengkapi, serta mewakili dari sektor pemerintah dan swasta. Bambang Susantono pernah menjabat Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009—2014. dan juga menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007—2010.

Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum.

Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada tahun 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada tahun 1998. Ia lalu mengambil doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California.

Saat ini, Bambang adalah Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) sejak Juli 2015. Sedangkan Dhony Rahajoe memiliki pengalaman dalam pengelolaan BSD, yakni kota satelit, yang sukses.

Kawasan IKN. (Foto: Antara)
Kawasan IKN. (Foto: Antara)

Diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.

Dalam pasal 10 ayat 3 UU IKN dijelaskan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama kali diangkat oleh Presiden setelah diundangkannya Undang-Undang IKN, ditunjuk dan diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi dengan DPR.

Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah 5 tahun sejak pelantikan dan setelahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Sedangkan tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan diatur melalui peraturan presiden. (Knu)

Baca Juga:

KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI
Indonesia
Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI

Ia berjanji akan panggil Menteri Keuangan untuk melakukan hitung-hitungan. Apabila hitung-hitungan sudah final baru akan disampaikan.

PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng
Indonesia
PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, ada banyak indikator yang sulit dibantah terkait peran mafia minyak goreng di dalam negeri.

Pergantian CEO Dinilai Tidak Akan Berdampak Besar Bagi Gojek
Indonesia
Pergantian CEO Dinilai Tidak Akan Berdampak Besar Bagi Gojek

Sebagai co-founder dan pemegang saham multiple voting shares (MVS), Kevin diyakini, memiliki waktu hingga dua tahun ke depan jika ingin melepas sahamnya di GOTO.

LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah
Indonesia
LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah

DPD sempat dilibatkan dalam pembahasan UU IKN, namun beberapa catatan dari mereka tidak diakomodasi.

Alasan Perbedaan Waktu Idul Adha di Indonesia dengan Arab Saudi
Indonesia
Alasan Perbedaan Waktu Idul Adha di Indonesia dengan Arab Saudi

Kemenag menetapkan awal Zulhijah 1443 H jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022 atau Hari Raya Idula Adha 1443 H jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022.

Dilanda COVID-19 Terburuk Sepanjang Pandemi, Makau Tes Massal Putaran Ke-11
Dunia
Dilanda COVID-19 Terburuk Sepanjang Pandemi, Makau Tes Massal Putaran Ke-11

Makau melaporkan lebih dari 600.000 penduduk kota itu harus tinggal di rumah dan semua bisnis yang tidak penting ditutup hingga Jumat (29/7).

Senator DKI Minta Pemerintah Tidak Jual Aset di Jakarta Ketika IKN Pindah
Indonesia
Senator DKI Minta Pemerintah Tidak Jual Aset di Jakarta Ketika IKN Pindah

“Aset se-Pemprov DKI Jakarta, atau misalnya tempat saya kerja saja di Senayan, ketika sudah tidak menjadi dewan lagi yang begitu besar, jangan nanti dijual atau berpindah tangan menjadi aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta,” kata Sylviana

Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok
Indonesia
Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok

Pemerintah resmi mengubah sistem pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) yaitu saat ini harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Penghapusan Aturan Karantina Berpotensi Timbulkan Persoalan Baru di Bandara
Indonesia
Penghapusan Aturan Karantina Berpotensi Timbulkan Persoalan Baru di Bandara

Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) kini tak lagi wajib melakukan karantina usai tiba ke Indonesia.

Didukung Ganjar Maju Pilgub Jateng, Gibran: Selesaikan Solo Dulu
Indonesia
Didukung Ganjar Maju Pilgub Jateng, Gibran: Selesaikan Solo Dulu

"Saya menyelesaikan pekerjaan di sini dulu (Wali Kota) sampai akhir jabatan selesai," pungkasnya.