Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (31/10). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman enam tahun penjara. Lelaki yang akrab disapa Wawan ini juga dituntut hukuman denda Rp5 miliar subsider1 tahun kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp5 miliar subsidiair 1 tahun kurungan," kata jaksa KPK Rony Yusuf saat membacakan surat tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga:

Rano Karno Penuhi Panggilan Jadi Saksi Sidang Kasus Wawan

Jaksa meyakini bahwa Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/10). ANTARA/Desca Natalia
Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/10). ANTARA/Desca Natalia

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo."

"Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHPidana dan Dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," ujar jaksa.

Baca Juga:

Jawaban Rano Karno Dicecar Jaksa KPK Soal Dugaan Terima Rp 1,5 M dari Wawan

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Terdakwa berbelit-belit didepan Persidangan; dan Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 7 tahun; Terdakwa juga akan diproses hukum dalam perkara suap Lapas Sukamiskin," tutur jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa KPK Kembali Panggil Rano Karno Pekan Depan untuk Bersaksi di Sidang Wawan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Bawedan Dinilai Abaikan Eksistensi KIP DKI
Indonesia
Anies Bawedan Dinilai Abaikan Eksistensi KIP DKI

Jika kevakuman dibiarkan berlama-lama, maka akan berpotensi terjadi Maladministrasi

KRI Teluk Jakarta-541 Tenggelam 90 Meter, TNI AL Gelar Investigasi
Indonesia
KRI Teluk Jakarta-541 Tenggelam 90 Meter, TNI AL Gelar Investigasi

Terjadi pada Selasa (14/7) pagi pukul 09.00 WIB ketika sedang melaksanakan operasi dukungan laut pergeseran logistik ke wilayah timur.

PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pengamat: Memicu Konflik Baru
Indonesia
PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pengamat: Memicu Konflik Baru

Dalam aksinya, massa membakar bendera India

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19
Indonesia
Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas.

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi
Indonesia
Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Ini sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi

KPU Solo Sediakan Alat Bantu Braille Bagi Pemilih Tuna Netra
Indonesia
KPU Solo Sediakan Alat Bantu Braille Bagi Pemilih Tuna Netra

pemilih disabilitas di Pilwakot Solo dibagi empat jenis, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Untuk penyandang tuna netra masuk kategori sensorik.

Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Khusus Pantau Travel Gelap
Indonesia
Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Khusus Pantau Travel Gelap

Tim khusus itu bekerja baik melalui patroli siber maupun saat berada di pos pantau.

Usai Kritik Pemerintah Tiongkok, Jack Ma Menghilang
Indonesia
Usai Kritik Pemerintah Tiongkok, Jack Ma Menghilang

Tiongkok punya sejarah membungkam miliarder pengkritik

RUU Mahkamah Konstitusi Segera Diuji di MK
Indonesia
RUU Mahkamah Konstitusi Segera Diuji di MK

KoDe Inisiatif akan mengajukan pengujian baik dari segi formil maupun materiil

Anies Izinkan Warga Tak Pakai Masker saat Berolahraga di Luar Ruangan
Indonesia
Anies Izinkan Warga Tak Pakai Masker saat Berolahraga di Luar Ruangan

Ragulasi itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.