Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas untuk pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas), dan pejabat struktural.

Diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui usulan lembaga antirasuah untuk anggaran mobil dinas. Namun, rencana pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik. Bahkan, Dewas KPK menegaskan bakal menolak fasilitas tersebut.

"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

Baca Juga:

Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

KPK, kata Cahya, sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. KPK mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai wacana mobil dinas ini. Cahya mengklaim KPK bakal terus bekerja memberantas korupsi.

"Terima kasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat," ujarnya.

Cahya mengakui, KPK mengusulkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural untuk tahun anggaran 2021. Anggaran mobil dinas itu diusulkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewas dan pejabat struktural KPK.

"Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara," ujarnya.

Ilustrasi KPK. (ANTARA)
Ilustrasi KPK. (ANTARA)

Menurut Cahya, proses pengajuan anggaran mobil dinas telah melalui mekanisme sejak peninjauan ulang angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional.

Proses tersebut, kata dia, akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR.

"Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020," jelas dia.

Baca Juga:

Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela

Terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, Cahya mengklaim usulan yang disampaikan KPK telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah.

Selama ini, lanjut Cahya, pimpinan, Dewas, pejabat struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Ia mengakui, khusus Pimpinan dan Dewas KPK, terdapat tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji.

"Namun demikian, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda," tutup Cahya. (Pon)

Baca Juga:

Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Diduga Terlibat Atas Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan
Indonesia
Kejagung Diduga Terlibat Atas Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan

Kejagung diduga terlibat dalam tuntutan ringan terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, kedua terdakwa penyiraman air keras.

Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel
Indonesia
Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel

Kurnia Ramadhana menilai, ada kejanggalan di balik pengungkapan penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Diperiksa di Belasan Titik, Kebakaran di Gedung Kejagung Masih Misterius
Indonesia
Diperiksa di Belasan Titik, Kebakaran di Gedung Kejagung Masih Misterius

Kejadian yang berlangsung hampir 12 jam tersebut terjadi pada Sabtu (22/8) kemarin.

69 Perkara Pilkada 2020 Masuk ke Ranah Penyidikan
Indonesia
69 Perkara Pilkada 2020 Masuk ke Ranah Penyidikan

Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan atau menerima banyak dugaan pelanggaran di Pilkada Serentak 2020.

Strategi Wishnutama Pulihkan Pariwisata di 2021
Indonesia
Strategi Wishnutama Pulihkan Pariwisata di 2021

Menparekraf bakal menekankan peningkatan pada 2P yaitu Promosi dan Partisipasi pelaku usaha swasta dan melalukan pendekatan storynomics tourism.

Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi
Indonesia
Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi

Aksi itu terjadi di Tol JORR, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/8) pukul 21.00 WIB.

Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan
Indonesia
Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan

Sejumlah hotel sudah menerapkan standar protokol new normal dalam kegiatan sehari-hari perusahaan.

Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan
Indonesia
Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan

Menurut Ujang, akan terjadi pertarungan bebas dengan menggunakan kekuatan yang berada di belakang layar dari para masing-masing calon.

Driver Gojek Diciduk Polisi karena Sebar Hoaks Marak Pembegalan di Jakut
Indonesia
Driver Gojek Diciduk Polisi karena Sebar Hoaks Marak Pembegalan di Jakut

Menurut Budhi, atas kejadian itu, penyidik mendatangi lokasi sambil melakukan olah TKP, dan tim cyber.

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus Saat Pulihkan Perekonomian
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus Saat Pulihkan Perekonomian

Program subsidi upah yang tengah dicanangkan oleh pemerintah dengan total anggaran mencapai Rp37,7 triliun bagi 15,7 juta orang penerima, perlu didukung