Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas untuk pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas), dan pejabat struktural.

Diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui usulan lembaga antirasuah untuk anggaran mobil dinas. Namun, rencana pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik. Bahkan, Dewas KPK menegaskan bakal menolak fasilitas tersebut.

"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

Baca Juga:

Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

KPK, kata Cahya, sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. KPK mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai wacana mobil dinas ini. Cahya mengklaim KPK bakal terus bekerja memberantas korupsi.

"Terima kasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat," ujarnya.

Cahya mengakui, KPK mengusulkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural untuk tahun anggaran 2021. Anggaran mobil dinas itu diusulkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewas dan pejabat struktural KPK.

"Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara," ujarnya.

Ilustrasi KPK. (ANTARA)
Ilustrasi KPK. (ANTARA)

Menurut Cahya, proses pengajuan anggaran mobil dinas telah melalui mekanisme sejak peninjauan ulang angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional.

Proses tersebut, kata dia, akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR.

"Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020," jelas dia.

Baca Juga:

Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela

Terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, Cahya mengklaim usulan yang disampaikan KPK telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah.

Selama ini, lanjut Cahya, pimpinan, Dewas, pejabat struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Ia mengakui, khusus Pimpinan dan Dewas KPK, terdapat tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji.

"Namun demikian, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda," tutup Cahya. (Pon)

Baca Juga:

Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud Minta Masyarakat Jangan Takut Kritik Polisi
Indonesia
Mahfud Minta Masyarakat Jangan Takut Kritik Polisi

"Polri harus terus menerus terbuka terhadap kritik, masyarakat juga jangan segan memberikan masukan dan kritik pada polisi," kata Mahfud.

 Tetap Produktif Meski di Rumah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Tetap Produktif Meski di Rumah Saat Pandemi COVID-19

“Rutinitas yang terus menerus dilakukan di rumah tentunya dapat membuat kejenuhan. Salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan dengan cara melakukan hal positif dan bermanfaat," ujar Taqy

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja

Jalan keluar atas persoalan pro dan kontra omnibus law UU Cipta Kerja adalah dengan mengedepankan transparansi.

TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?
Indonesia
TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?

Ini bertentangan dengan disiplin militer

Hadapi Sidang Vonis, Dua Terdakwa Penyerang Novel Dengarkan Putusan dari Rutan
Indonesia
Hadapi Sidang Vonis, Dua Terdakwa Penyerang Novel Dengarkan Putusan dari Rutan

Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis tidak dihadirkan ke ruang sidang.

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri

Pencegahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

[HOAKS atau FAKTA] Sepatu Berlogo Palu Arit Dijual Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Sepatu Berlogo Palu Arit Dijual Bebas

Pengguna media sosial Facebook tengah membahas soal kemunculan foto sepatu berlambang 'Palu Arit'.

Soal Bom Makassar, Ketua DPD RI Berharap Masyarakat tidak Terjebak Isu Agama
Indonesia
Soal Bom Makassar, Ketua DPD RI Berharap Masyarakat tidak Terjebak Isu Agama

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu juga berharap masyarakat tidak terjebak pada isu agama yang mungkin dimainkan pihak tidak bertanggung jawab.

PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS
Indonesia
PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS

RUU PKS sebenarnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun dikeluarkan dari prioritas tahun ini

Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo
Indonesia
Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo

Komisi III DPR membeberkan track record transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.