Tsunami Tarif AS Mengancam Ekspor, DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi Nasional!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 08 April 2025
Tsunami Tarif AS Mengancam Ekspor, DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi Nasional!

Wakil Ketua DPR Adies Kadir (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menanggapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada 2 April lalu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa kebijakan ini menandai babak baru perang dagang global versi 2.0.

Kebijakan yang berdampak pada setidaknya 180 negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif tambahan 32 persen dengan tarif dasar 10 persen, dinilai akan secara signifikan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

Adies Kadir menekankan perlunya langkah-langkah segera untuk mengatasi masalah ini demi kelangsungan usaha eksportir, terutama produsen produk unggulan seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan.

Langkah tersebut dapat berupa negosiasi mendesak dengan AS atau upaya memfasilitasi penemuan pasar pengganti. Hal ini krusial untuk menjaga keberlanjutan dan kapasitas produksi serta mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan penjualan karena tarif AS.

Baca juga:

Kebijakan Timbal Balik 32 Persen Trump, Sektor Pakaian hingga Mebel Indonesia Kena Dampaknya

Adies meminta pemerintah merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk mencegah serbuan produk asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak tarif AS.

"DPR RI juga mendukung upaya koordinatif pemerintah untuk memitigasi risiko instabilitas keuangan jangka pendek," ucap Adies dalam keterangannya, Senin (7/4).

Hal ini meliputi narasi dan komunikasi kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan, serta mengurangi sentimen negatif yang dapat menekan pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar utang.

DPR RI mengapresiasi dan mendukung respons cepat serta langkah strategis pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif AS, termasuk upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pasar, dan meningkatkan iklim investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Adies menyarankan penguatan kerja sama dagang dan investasi dengan negara ASEAN, serta perluasan kerja sama dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD.

Adies juga menekankan pentingnya diplomasi dan negosiasi dengan AS untuk menjaga hubungan baik. Selain itu, DPR mendukung instruksi Presiden untuk melakukan perbaikan struktural dan deregulasi, terutama penghapusan hambatan non-tarif.

Baca juga:

Kebijakan Timbal Balik 32 Persen Trump, Sektor Pakaian hingga Mebel Indonesia Kena Dampaknya

Pemantauan dinamika global dan penyampaian narasi kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan juga dianggap penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meredam sentimen negatif di kalangan investor dan pelaku pasar.

Situasi perang dagang yang memanas dengan retaliasi dari mitra dagang AS seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, serta imbauan Presiden Prancis untuk menunda investasi ke AS, diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global.

Jatuhnya indeks bursa saham global dan pandangan ekonom tentang potensi inflasi AS, perlambatan penurunan suku bunga, penguatan dolar, peningkatan utang AS, serta risiko resesi ekonomi AS menjadi perhatian.

Kondisi ekonomi dan keuangan AS akan berdampak global, termasuk pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan tarif AS akan secara langsung mengurangi daya saing ekspor Indonesia ke AS, berpotensi menurunkan nilai ekspor dan memberikan tekanan pada transaksi berjalan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai tukar rupiah.

#Donald Trump #Trump Effect #Ekonomi #Krisis Ekonomi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Dunia
Donald Trump Rayu Bos UFC Jadi Sekretaris Pers
Trump menyakini White suka dengan gagasan tersebut
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Donald Trump Rayu Bos UFC Jadi Sekretaris Pers
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan