Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir Peta Iran. (Foto:Encyclopædia Britannica, Inc)

MerahPutih.com - Iran diminta kembali mematuhi kesepakatan nuklir oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, Washington meninggalkan pakta itu saat berada di bawah Presiden Donald Trump.

"Jika Iran kembali memenuhi kewajibannya di bawah JCPOA, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama," ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu (27/1), yang baru dipilih Joe Biden.

Baca Juga:

Pemerintah Jokowi Diminta Aksi Nyata Dinginkan Konflik AS dengan Iran

Kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), disepakati oleh Iran dan enam negara besar pada 2015. Perjanjian itu mengikat Iran untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi dari Amerika Serikat dan negara lainnya.

Trump hengkang dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS pada Taheran, yang menyebabkan Iran mulai melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut. Selama pemerintahan Trump, ketegangan AS dan Iran terus memuncak.

Blinke menegaskan, apabila Iran kembali ke kesepakatan itu, Washington berusaha membangun perjanjian yang lebih lama dan lebih kuat untuk menangani masalah problematis ini. Tapi Blinken tidak menyebut masalah yang mana.

Presiden AS Joe Biden. (Foto: Tim Biden)
Presiden AS Joe Biden. (Foto: VOA)

Presiden Joe Biden sebelumnya, mengatakan masalah-masalah yang dimaksud antara lain menyangkut pengembangan rudal balistik Iran serta dukungan Teheran untuk pasukan proksi di negara-negara seperti Irak, Suriah, Lebanon dan Yaman.

"Iran tak patuh pada sejumlah bidang dan ini akan membutuhkan waktu, seandainya Iran membuat keputusan untuk melakukannya, untuk kembali patuh, saatnya bagi kami kemudian untuk menilai apakah Iran memenuhi kewajibannya," kata Blinken dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Bila Iran dan Amerika Berperang, Ini yang Bakal Terjadi di Indonesia

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik
Indonesia
Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik

Kementerian Perhubungan menyatakan, ada sekitar 18 juta orang yang ingin mudik meski dilarang pemerintah.

Masa Pengenalan Sekolah Harus Diisi Pengembangan Karakter Siswa
Indonesia
Masa Pengenalan Sekolah Harus Diisi Pengembangan Karakter Siswa

Gubernur berharap MPLS mampu menyiapkan mental siswa baru memasuki masa pembelajaran di SMA, SMK, dan SLB, termasuk menumbuhkan motivasi, semangat, serta cara belajar efektif sebagai siswa baru di masa pandemi.

Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan

Per 20 Desember 2020, kasus konfirmasi positif di Jakarta mencapai 163.111

Banjir Kepung Semarang, DPD Perintahkan Daerah Evaluasi Pembangunan Kota
Indonesia
Banjir Kepung Semarang, DPD Perintahkan Daerah Evaluasi Pembangunan Kota

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengoperasikan semua pompa penyedot air di Sungai Tenggang guna mengurangi banjir.

KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen
Indonesia
KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

Empat Sekolah di DKI Hentikan Sementara PTM Tahap II, Ini Alasannya
Indonesia
Empat Sekolah di DKI Hentikan Sementara PTM Tahap II, Ini Alasannya

Sebanyak empat sekolah menghentikan sementara pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahap kedua.

Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19
Indonesia
Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar Imam Hud bersama istrinya terpapar virus corona.

Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah
Indonesia
Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah

Penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Bersikap Kritis, Generasi Milenial dan Z Cenderung Pilih Demokrat dan PKS
Indonesia
Bersikap Kritis, Generasi Milenial dan Z Cenderung Pilih Demokrat dan PKS

Jika dibandingkan dengan tren dalam setahun terakhir, elektabilitas PDIP berkurang banyak, sedangkan Gerindra cenderung stagnan.

Pengguna KRL Selama Libur Panjang Berkurang
Indonesia
Pengguna KRL Selama Libur Panjang Berkurang

PT KCI juga tetap mengoperasikan 975 perjalanan KRL per harinya