Trubus Akui Penebangan Pohon Monas tidak Langgar Aturan Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Senin (20/1/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

MerahPutih.com - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyalahi aturan dalam hal revitalisasi Monas. Menurut Trubus, aturan dari Keppres no 25 Tahun 1995 belum ada turunannya.

"Yang dilakukan Pemprov tidak menyalahi aturan. Keppres tidak ada turunannya sehingga menjadi pedoman ketika melakukan revitalisasi. Ini masalahnya payung hukum enggak ada. Harusnya ada perda kewenangan itu apakah pusat apakah kewenangan ada di Pemprov DKI," ujar Trubus , Kamis (30/1).

Baca Juga

PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

Trubus menambahkan, proyek revitalisasi sebenarnya bukan merupakan sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI. Meskipun dalam Keppres No 25 Tahun 1995, Gubernur DKI sebagai Pelaksananya.

"Yang dieksekusi seolah itu kewenangan Pemprov DKI. Sebenarnya bukan kewenangan Pemprov DKI. Dalam konsep otonomi daerah kewenangan diserahkan ke Pemda tapi Monas itu kan termasuk warisan budaya yang ada andil Pemerintah pusat," tuturnya.

Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan perihal wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak berkaitan dengan proyek revitalisasi Monas bagian selatan.

Baca Juga

Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara

"Jadi kalau sudah pekerjaan seperti ini, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab PA. PA adalah pengguna anggaran kepala dinas. Kemudian KPA, Kuasa Pengguna Anggaran. Lalu dibawahnya PPTK komitmennya. Jadi DPRD, TAPD itu sebatas pada penganggaran. Eksekusi itu ada di SKPD nya. Menurut info yang saya terima hari ini, mereka bilang ini 88 persen," kata Saefullah.

Saefullah menuturkan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menteri Sekretaris Negara sebagau Komisi Pengarah, Gubernur DKI sebagai badan pelaksana

Ia mengatakan, Leppres ini menjadi berfungsi badan, akibatnya menjadi terkoordinasi menjadi lebih baik.

"Selama ini kan kelihatan jalan sendiri-sendiri. Per hari ini, semakin nyata koordinasi yang diperlukan bahwa bukan hanya sebatas Monas. Keppres itu mengamanatkan untuk Monas dan daerah pendukung Monas. Dari Kebon Sirih sampai ke belakang istana, kali, anak kali Ciliwung, kemudian dari Abdul Muis sampai Ciliwung sebelah timur itu merupakan kawasan Keppres 25 itu," jelas dia.

Baca Juga

Langsung Datangi Lokasi, Ketua DPRD Geram Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan

"Jadi semuanya harus terkoordinasi dan mendapat persetujuan dari menteri sekretaris Negara," jelas Saefullah. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Pekan Dirawat di RS Akibat COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia
Indonesia
Dua Pekan Dirawat di RS Akibat COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia

Minggu (9/8) siang, kondisi kesehatan orang nomor satu di jajaran Pemkot Banjarbaru tersebut menurun

Pemerintah Buka Posko yang Manusiawi di Natuna, Mahfud: Tidak Menakutkan
Indonesia
Pemerintah Buka Posko yang Manusiawi di Natuna, Mahfud: Tidak Menakutkan

Mahfud mengakui warga Natuna sempat berdemonstrasi

Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun
Indonesia
Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun

"Lebih baik PJJ (pembelajaran jarak jauh) diteruskan sampai akhir tahun," ujarnya

 Anies Sambut Baik Kepulangan 16 Warganya Usai Jalani Karantina di Natuna
Indonesia
Anies Sambut Baik Kepulangan 16 Warganya Usai Jalani Karantina di Natuna

"Kita akan menyambut siapapun, baik warga negara Indonesia maupun bukan warga negara Indonesia," ujar Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok
Indonesia
Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok

Eksekutif bersama Lebislatif DKI Jakarta akan mengesahkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Penanganan COVID-19 dalam rapat paripurna, pada Senin (19/10) besok.

[HOAKS Atau FAKTA]: Elektabilitas Anies Melorot Gegara Terapkan PSBB Ketat
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Elektabilitas Anies Melorot Gegara Terapkan PSBB Ketat

Dalam unggahan foto itu, Anies Baswedan tengan melakukan konferensi pers

Banjir Kalsel: Warga Kelaparan dan Butuh Perahu Buat Evakuasi
Indonesia
Banjir Kalsel: Warga Kelaparan dan Butuh Perahu Buat Evakuasi

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

Stok Pangan di Jakarta Aman, Anies Minta Warga tak Belanja Berlebihan
Indonesia
Stok Pangan di Jakarta Aman, Anies Minta Warga tak Belanja Berlebihan

Ia meminta warga belanja sesuai keperluan karena khawatir stok yang berkurang akan mengganggu stabilitas perekonomian.

Satpol PP Diminta Tindak Anak-Anak yang Keluyuran di Tempat Umum
Indonesia
Satpol PP Diminta Tindak Anak-Anak yang Keluyuran di Tempat Umum

Kebijakan meliburkan anak sekolah itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat

Karyawan AP II Dilarang Terima Gratifikasi Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Karyawan AP II Dilarang Terima Gratifikasi Natal dan Tahun Baru

Seluruh karyawan Angkasa Pura (AP) II dilarang menerima gratifikasi terkait dengan momen Hari Raya termasuk Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.