Transportasi Umum Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara Jakarta
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari. Foto: Instagram/eneng_maliyanasari
MerahPutih.com - Jakarta beberapa wakti belakangan ini masuk daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Pada Agustus, Jakarta menduduki peringkat pertama dengan indeks kualitas udara berdasarkan IQAir mencapai 161-170. Artinya, pencemaran udara Jakarta sudah kritis dan membahayakan kualitas hidup penduduknya.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari menaruh perhatian mendalam pada hal ini. Menurutnya, Pemprov DKI bukan hanya memikirkan mitigasi jangka pendek, tapi sudah harus membuat strategi jangka panjang.
Baca Juga:
Pj Heru Minta Anak Buahnya Cicil Kendaraan Listrik Bantu Tangani Polusi
"Kebijakan WFH bagi ASN itu bentuk dari solusi jangka pendek, dan tidak terlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang, sedangkan pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya. Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," jelasnya.
Eneng Maliyanasari yang akrab disapa Milli menilai harus ada solusi dari tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta. Tentunya tergantung pada transportasi massal, karena bagaimanapun kendaraan menjadi penyumbang terbesar pada polusi udara.
"WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini. Maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI," jelasnya.
Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Milli, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik.
"Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik," jelasnya.
Baca Juga:
Mendagri Instruksikan Semua Kepala Daerah Jabodetabek Siram Jalanan untuk Atasi Polusi
Selain beralih ke transportasi publik berbasis listrik, Pemprov punya PR untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga dengan feeder busway.
"Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk mobilisasi diri," jelasnya.
Terakhir, Pemrov DKI perlu mengaktivasi kembali mikro trans untuk menjangkau para warga yang tak terjangkau TransJakarta, feeder busway dan posisi yang pelosok atau jalan kecil.
"Contohnya di kawasan Jakarta Barat, yang belum diaktifkan rute 78 Puri - Citraland, rute 79 Cengkareng - Kota, dan rute 107 Green Garden - Puri Beta. Jika semua transportasi umum bisa menjangkau warga-warga di semua wilayah maka tak ada alasan mereka untuk tidak beralih ke transportasi publik, apalagi yang berbasis listrik," tegasnya.
"Jika sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan transportasi publik yang berkualitas, maka akan menjadi kultur dan udara bersih menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Tekan Polusi Udara, DPRD Dorong Pemprov DKI Berlakukan Ganjil Genap 24 Jam
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Anung Minta Maaf Usai Penyandang Disabilitas Terperosok Got di Halte CSW, Manajemen Transjakarta Kena Semprot
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Genangan di Sejumlah Titik, TransJakarta Terdampak Hujan Senin Pagi
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Pemprov DKI Jakarta Batal Naikkan Tarif Tiket Bus Transjakarta Karena Kondisi Ekonomi
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
Transjakarta Perkuat Ekosistem Transportasi Inklusif, Target 30 Persen Pramudi Perempuan
Instruksi dari Pusat, Pemprov Batalkan Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta 2026
Anggaran Transjakarta 2026 Disunat, Pemprov DKI Jakarta Putar Otak Cari Tambahan Triliunan Rupiah
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan