Transportasi Umum Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 25 Agustus 2023
Transportasi Umum Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara Jakarta

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari. Foto: Instagram/eneng_maliyanasari

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jakarta beberapa wakti belakangan ini masuk daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Pada Agustus, Jakarta menduduki peringkat pertama dengan indeks kualitas udara berdasarkan IQAir mencapai 161-170. Artinya, pencemaran udara Jakarta sudah kritis dan membahayakan kualitas hidup penduduknya.

Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari menaruh perhatian mendalam pada hal ini. Menurutnya, Pemprov DKI bukan hanya memikirkan mitigasi jangka pendek, tapi sudah harus membuat strategi jangka panjang.

Baca Juga:

Pj Heru Minta Anak Buahnya Cicil Kendaraan Listrik Bantu Tangani Polusi


"Kebijakan WFH bagi ASN itu bentuk dari solusi jangka pendek, dan tidak terlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang, sedangkan pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya. Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," jelasnya.

Eneng Maliyanasari yang akrab disapa Milli menilai harus ada solusi dari tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta. Tentunya tergantung pada transportasi massal, karena bagaimanapun kendaraan menjadi penyumbang terbesar pada polusi udara.

"WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini. Maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI," jelasnya.

Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Milli, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik.

"Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik," jelasnya.

Baca Juga:

Mendagri Instruksikan Semua Kepala Daerah Jabodetabek Siram Jalanan untuk Atasi Polusi

Selain beralih ke transportasi publik berbasis listrik, Pemprov punya PR untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga dengan feeder busway.

"Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk mobilisasi diri," jelasnya.

Terakhir, Pemrov DKI perlu mengaktivasi kembali mikro trans untuk menjangkau para warga yang tak terjangkau TransJakarta, feeder busway dan posisi yang pelosok atau jalan kecil.

"Contohnya di kawasan Jakarta Barat, yang belum diaktifkan rute 78 Puri - Citraland, rute 79 Cengkareng - Kota, dan rute 107 Green Garden - Puri Beta. Jika semua transportasi umum bisa menjangkau warga-warga di semua wilayah maka tak ada alasan mereka untuk tidak beralih ke transportasi publik, apalagi yang berbasis listrik," tegasnya.

"Jika sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan transportasi publik yang berkualitas, maka akan menjadi kultur dan udara bersih menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tekan Polusi Udara, DPRD Dorong Pemprov DKI Berlakukan Ganjil Genap 24 Jam

#TransJakarta #DPRD DKI Jakarta #Polusi Udara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dishub dan PT Transjakarta Minta Naikkan Tarif, Dari Rp 3500 Menjadi Rp 5000
Hingga saat ini, kata ia, pihaknya belum menerima dokumen kajian tertulis dari Dishub maupun TransJakarta. Karena itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta masih menunggu hasil kajian tersebut sebelum memberikan sikap resmi.
Alwan Ridha Ramdani - 24 menit lalu
Dishub dan PT Transjakarta Minta Naikkan Tarif, Dari Rp 3500 Menjadi Rp 5000
Indonesia
Truk Kontainer Membeludak Bikin Keterlambatan Layanan di Kasawan Grogol, TransJakarta Minta Maaf
Keterlambatan ini diperkirakan sekitar 30 menit dari jadwal normal.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Truk Kontainer Membeludak Bikin Keterlambatan Layanan di Kasawan Grogol, TransJakarta Minta Maaf
Indonesia
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
Kadishub Jamin MRT dan LRT Aman dari Kenaikan Tarif Imbas Pemangkasan Anggaran, Tidak Seperti TransJakarta
“Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap 'willingness to pay' dan 'ability to pay' menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas wajar,” kata Syafrin
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Kadishub Jamin MRT dan LRT Aman dari Kenaikan Tarif Imbas Pemangkasan Anggaran, Tidak Seperti TransJakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal juga harus mendapatkan kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan