Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi Pemberian Bantuan Tunai. (Foto: Pemprov DKI)

MerahPutih.com - Efektivitas program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat agar bertahan saat pandemi, sangat tergantung kepada akurasi data. Transparansi data terkait kemiskinan menjadi kunci suksesnya pemberian bansos.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, dalam laporan Badan Pusat Statistik, bantuan sosial senilai Rp110 triliun yang dibagikan pada tahun 2020 membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk bertahan di tengah pandemi.

Baca Juga:

Bantuan Sosial COVID-19 Rawan Diselewengkan

"Walaupun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Data penerima bantuan sosial harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kriteria penerima," katanya.

Selain itu, pengadaan barang untuk bantuan sosial perlu terus dikawal dan dipantau transparansinya, karena transparansi mengenai data penerima bantuan sosial diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari sisi pasokan dan sisi permintaan.

Dari sisi pasokan adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis, serta mendorong pemerintah berkolaborasi dengan berbagai elemen di masyarakat yang juga memberikan bantuan.

"Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Sedangkan untuk sisi demand, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan," kata peneliti CIPS.

Ia menegaskan, selain transparansi data, pemerintah pusat dan daerah juga diharap perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi pencatatan ganda.

Pemberian Bantuan Sosial. (Foto: Kemensos)
Pemberian Bantuan Sosial. (Foto: Kemensos)

"Selain itu, penting untuk mengedepankan transparansi agar terhindar dari kasus penyelewengan kekuasaan termasuk korupsi dalam program bansos seperti yang terjadi pada tahun lalu," jelas Pingkan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian, berdasarkan data menurut sumber penghasilan utama tahun 2020.

Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar yakni 46,30 persen, sedangkan rumah tangga miskin lainnya, yakni di industri sebesar 6,58 persen; dan lainnya 32,10 persen.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang. (Asp)

Baca Juga:

BPIP: Bantuan Sosial COVID-19 Jangan Dipolitisasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra

"Ada oknum penasihat hukum juga di sana. Ini kan bahaya bagi penegakkan hukum kita yang selalu diwacanakan itu adalah penegakan hukum yang benar," sambungnya.

Moeldoko Ingatkan Purnawirawan soal Sapta Marga, Sindir Gatot?
Indonesia
Moeldoko Ingatkan Purnawirawan soal Sapta Marga, Sindir Gatot?

Moeldoko menuturkan, sebagai seorang purnawirawan, dirinya selalu saling mengingatkan agar mantan prajurit selalu berpegang teguh pada prinsip.

Bela Anies soal Perluasan Lahan Ancol, M Taufik: Makanya Baca Raperda
Indonesia
Bela Anies soal Perluasan Lahan Ancol, M Taufik: Makanya Baca Raperda

Taufik menilai, sejumlah pihak yang mengkritisi langkah Anies keluarkan izin perluasan kawasan Ancol tak paham mengenai reklamasi.

Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen
Indonesia
Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen

Tito sudah memerintahkan bahwa dalam waktu dua minggu kepala dinas kependudukan dan catatan sipil harus berada di daerah-daerah

Aksi Buruh Mogok Kerja Usai Penetapan RUU Cipta Kerja
Foto
Aksi Buruh Mogok Kerja Usai Penetapan RUU Cipta Kerja

Ratusan buruh wanita melakukan aksi mogok kerja usai penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Building Manager Apartemen South Hills berinisial MUS, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

Ribuan Aparat Jaga Gedung MPR/DPR dari Kepungan Buruh
Indonesia
Ribuan Aparat Jaga Gedung MPR/DPR dari Kepungan Buruh

Kelompok buruh menyampaikan dua tuntutan yaitu menolak Omnibus Law dan PHK dampak COVID-19.

PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir
Indonesia
PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir

"Apakah gerebek lumpur itu bermanfaat signifikat terhadap pengentasan banjir, saya kira tidak," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono

KPK Dalami Hotel Mulia Jadi Jaminan Action Plan Pembebasan Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dalami Hotel Mulia Jadi Jaminan Action Plan Pembebasan Djoko Tjandra

Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra

PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri
Indonesia
PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri

Jokowi membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan ormas lainnya