TransJakarta Bakal Sanksi Operator yang Langgar Standar Operasional Bus TransJakarta. Foto: MP/Dicke Prasetia

MerahPutih.com - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) secara tegas akan memberikan sanksi, berupa denda kepada mitra operator yang melanggar prosedur standar operasi. Salah satu contohnya armada bus menabrak separator.

Kebijakan ini diberlakukan untuk mencapai zero accident pada semua operasi layanan ke depan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Evaluasi Proyek Halte TransJakarta Terkait Insiden Kebocoran Pipa

"Kita tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran standar operasi yang mengakibatkan keselamatan pelanggan terganggu," tegas Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Anang Rizkani Noor di Jakarta, Kamis (21/7).

Pemberian denda ini akan diberikan apabila mitra operator terlibat dalam kecelakaan. Denda dikenakan setelah perusahaan bekerjasama dengan pihak berwajib melakukan investigasi terhadap insiden yang terjadi.

“Jika terbukti bersalah dan melanggar, kami akan memberikan sanksi tegas kepada operator tersebut," tekannya.

Baca Juga:

TransJakarta Tambah Jam Operasional di 4 Rute

Selain itu, TransJakarta meminta seluruh operator agar memenuhi prosedur standar operasi yang berlaku dan memantau pelaksanaannya dengan ketat. Kebijakan ini diambil, dikarenakan adanya indikasi mitra operator belum maksimal dalam menjalankan prosedur operasi.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memastikan pelayanan di lapangan berjalan dengan aman dan nyaman.

"Kita harap operator bisa lebih tertib. Pelayanan terbaik adalah tujuan kita bersama. Kita harus saling bekerjasama untuk menghadirkan layanan terbaik kepada masyarakat," imbuhnya. (Asp)

Baca Juga:

Seorang Pesepeda Tewas Tertabrak Bus TransJakarta di Pasar Minggu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Rusia Keluar dari PBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rusia Keluar dari PBB

"Rusia sudah umumkan keluar hengkang dari dri perserikatan bangsa bangsa (PBB).”

KPK Mulai Usut Dugaan Pemberian Uang Terkait Perizinan Usaha di Sidoarjo
Indonesia
KPK Mulai Usut Dugaan Pemberian Uang Terkait Perizinan Usaha di Sidoarjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan gratifikasi di Pemkab Sidoarjo, Kamis (24/3). Para saksi diperiksa untuk mengusut dugaan pemberian uang agar perizinan usaha dapat diperoleh di Sidoarjo.

Pembayaran Nontunai Dinilai Mampu Tingkatkan Inklusi Keuangan Jakarta
Indonesia
Pembayaran Nontunai Dinilai Mampu Tingkatkan Inklusi Keuangan Jakarta

Pemprov DKI mendukung penuh inovasi atau pengembangan, serta sosialisasi atas digitalisasi dalam transaksi pembayaran atau pembayaran non-tunai guna meningkatkan inklusi keuangan di ibu kota.

Survei SMRC: Laju Elektabilitas Ganjar Makin Kencang
Indonesia
Survei SMRC: Laju Elektabilitas Ganjar Makin Kencang

Hasil survei yang dipresentasikan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, ini menunjukkan laju elektabilitas Ganjar makin kencang dengan perolehan suara 22,5 persen.

Hujan Sedang dan Lebat Landa Berbagai Wilayah Sampai 15 Oktober
Indonesia
Hujan Sedang dan Lebat Landa Berbagai Wilayah Sampai 15 Oktober

BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di 34 provinsi kecuali Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Infrastruktur Jalan Nasional di Nias
Indonesia
Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Infrastruktur Jalan Nasional di Nias

??????Bansos yang diserahkan berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang.

Jokowi Marah soal Impor, Politikus: Persoalan Impor Terjadi Sejak 7 Tahun Berkuasa
Indonesia
Jokowi Marah soal Impor, Politikus: Persoalan Impor Terjadi Sejak 7 Tahun Berkuasa

"Itu menunjukkan lemahnya leadership, karena kesalahan tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada anak buah," ucap Slamet

Janji Anies jika Terpilih jadi Presiden
Indonesia
Janji Anies jika Terpilih jadi Presiden

Dia menegaskan, jika terpilih menjadi presiden akan menyamaratakan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. 

DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe
Indonesia
DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe

Komisi III DPR RI melontarkan kritikan kepada Ketua dan Komisioner Komnas HAM saat ini yang terkesan menjalankan hal-hal yang di luar tugas pokok dan fungsinya.

Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 837 Pasien Baru COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 837 Pasien Baru COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan perkembangan kasus di Indonesia. Hingga Selasa (19/4) pukul 12.00 WIB tercatat, ada penambahan 837 kasus baru COVId-19 dalam 24 jam terakhir.