Pilpres AS
Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus Trump dan Biden. (Foto: VOA Indonesia).

MerahPutih.com - Penolakan Donald Trump atas kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat (AS), dikhawatirkan bakal menggangu trans dan isi kekuasaan politik di AS. Trump tetap lewat pernyataanya terus merasa menang pemilu dan mengajukan gugatan kecurangan pemilu yang diyakini publik tidak didukung bukti yang kuat.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell memastikan transisi kekuasaan tak terganggu pemerintahan Presiden Donald Trump yang tengah menggugat kemenangan Biden di pengadilan.

"Saya tak menganggap kita akan menghadapi transisi yang terganggu bagi siapa pun pemerintahan nanti," kata poitisi Republik ini dikutip Antara.

Baca Juga:

Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia

Ia meminta warga AS, memupus kerisauan dan yakin jika pelantikan pemenang akan tetap berlangsung pada 20 Januari 2021.

"Kasus-kasus itu akan diputuskan. Dan kemudian Electoral College akan bertemu. Dan kemudian kita akan melaksanakan pelantikan. Tapi saya akan berkonsentrasi kepada apa yang kami berusaha lakukan di sini di sisa waktu Kongres ini," tutup McConnell.

Presiden terpilih Joe Biden menyebut, penolakan Presiden Donald Trump dalam mengakui kekalahannya pada pemilu sebagai memalukan dan sengketa itu tak penting.

"Saya hanya menganggap ini memalukan, jujur saja. Bagaimana saya bisa mengatakan hal ini secara bijaksana? Saya pikir hal ini tidak akan membantu yang diwariskan presiden," kata Biden.

Biden sendiri umumnya mengabaikan Trump dan menegaskan, tidak banyak mempengaruhi perencanaan yang sudah dibuatnya.

Baca Juga:

Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yuk Intip Sederet Fasilitas 'Touchless' di Bandara Soetta Sambut New Normal
Indonesia
Yuk Intip Sederet Fasilitas 'Touchless' di Bandara Soetta Sambut New Normal

Sejumlah fasilitas touchless di Soekarno-Hatta sudah dapat digunakan

Pesawat Sriwijaya Air yang Hilang Kontak Membawa 56 Penumpang
Indonesia
Pesawat Sriwijaya Air yang Hilang Kontak Membawa 56 Penumpang

Sriwijaya Air sendiri saat ini masih melakukan kontak dengan pihak terkait

KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang.

Maraknya Masyarakat yang Nekat Mudik karena Ketidaksabaran dan Tak Disiplin
Indonesia
Maraknya Masyarakat yang Nekat Mudik karena Ketidaksabaran dan Tak Disiplin

Bukti masih ada warga nekat mudik nampak berdasar data penyekatan yang dilakukan pihaknya di hari kesepuluh yang jatuh pada 3 Mei 2020 kemarin.

 Kemenhan Siapkan Pesawat Militer untuk Angkut Alat Kesehatan dari Shanghai
Indonesia
Kemenhan Siapkan Pesawat Militer untuk Angkut Alat Kesehatan dari Shanghai

Alat-alat kesehatan yang diambil di Shanghai, RRT berupa Disposable Masks, n95 Masks, Protective Clothing, googles, gloves, shoe covers, infrared thermometer dan surgical caps

 Lebih dari 36 Ribu Sampel dari 196 Kabupaten dan Kota Diperiksa Terkait COVID-19
Indonesia
Lebih dari 36 Ribu Sampel dari 196 Kabupaten dan Kota Diperiksa Terkait COVID-19

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID–19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai yaitu 10.000 tes PCR real time per hari.

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau

"JPU KPK yang diwakili Wahyu Dwi Oktavianto hari ini menyatakan upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama atas nama terdakwa Suheri Terta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Lawan Gibran, Bajo Andalkan Jurkam Penjual Wedangan sampai Tukang Batu
Indonesia
Lawan Gibran, Bajo Andalkan Jurkam Penjual Wedangan sampai Tukang Batu

Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo) mulai percaya diri melakukan kampanye dengan menyiapkan sejumlah tokoh internal.

Update COVID-19 Indonesia per 24 Maret: Kasus 686 Positif, 55 Meninggal Dunia
Indonesia
Andi Arief Minta Pemerintah Bebaskan Eks Menkes Siti Fadilah
Indonesia
Andi Arief Minta Pemerintah Bebaskan Eks Menkes Siti Fadilah

Seharusnya Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laoly memiliki pertimbangan untuk merujuk Siti tetap berada di RSPAD.