Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendukung langkah pemerintah untuk melakukan penataan dan standardisasi infrastruktur bangunan pesantren di Indonesia. Dukungan itu disampaikan setelah tragedi runtuhnya masjid di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan lebih dari 60 santri.
?
“Kita tidak boleh lagi membiarkan pembangunan infrastruktur pesantren berlangsung tanpa standar kelayakan dan keselamatan yang memadai. Negara harus hadir memastikan keamanan dan kenyamanan para santri yang tinggal dalam jangka waktu lama di lingkungan pesantren,” ujar Huda di Jakarta, Senin (13/10).
?
Politikus PKB ini menilai, selama ini pembangunan infrastruktur pesantren cenderung diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif masyarakat. Pemerintah, kata dia, belum memiliki mekanisme yang tegas dalam memastikan setiap pembangunan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan bangunan.
?
“Selama ini, banyak pesantren berdiri secara swadaya. Mereka mengandalkan kemampuan finansial pengasuh dan donasi masyarakat. Akibatnya, pembangunan dilakukan seadanya, terkadang mengabaikan aspek keselamatan. Di sinilah negara harus hadir,” tegasnya.
?
Ia menambahkan, bagi pesantren yang telah lama berdiri dan terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan nasional, negara memiliki tanggung jawab moral untuk membantu penyediaan infrastruktur yang layak dan aman. "Pesantren merupakan pilar pendidikan yang telah mencetak jutaan lulusan berkualitas. Karena itu, sudah selayaknya negara turun tangan memastikan lingkungan belajar mereka memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Baca juga:
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
?
Lebih lanjut, Huda mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugasi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk menata pembangunan infrastruktur pesantren di Tanah Air. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kualitas fasilitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
?
Terkait dengan pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny, Huda meminta pemerintah segera memberikan bantuan nyata. "Pesantren ini telah berusia ratusan tahun dan menghasilkan banyak lulusan unggulan di bidang agama maupun umum. Negara wajib membantu agar keberlanjutan pendidikan di Al-Khoziny tetap terjamin,” kata Huda.
?
Ia menegaskan proses hukum yang tengah dilakukan Polda Jawa Timur terkait dengan dugaan kelalaian dalam peristiwa tersebut harus tetap dihormati. Namun demikian, ia meminta agar upaya penegakan hukum tidak menghambat proses pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.
?
“Ini musibah besar. Pihak yang paling sedih tentu pengasuh dan keluarga besar pesantren. Karena itu, bantuan untuk membangun kembali Ponpes Al-Khoziny harus dipisahkan dari proses hukum yang sedang berjalan. Fokus kita yakni menjamin keselamatan dan masa depan para santri,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
