Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhamamdiyah menegaskan tidak turut serta dalam rencana sejumlah organisasi Islam unjuk rasa dengan mengepung Istana pada Selasa (13/10) untuk menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10)," kata Sekretaris Umum Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (12/10).

Muhammadiyah saat ini lebih fokus pada penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

Ia meminta, dalam situasi sekarang ini, semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.

"Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," kata dia.

Muhammadiyah tegas ia, tetap menghormati masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Karena itu masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib dan menghindari kekerasan (vandalisme).

Sekum PP Muhammadiyah
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Abdul Mu'ti. (Foto: Antara).

Selain itu, aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat.

Ia menegaskan, Muhammadiyah tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.

"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," katanya.

Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam yang menolak UU Cipta Kerja. Bahkan, surat penolakan jauh-jauh hari dilayangkan ke DPR sebelum pengesahan. Muhammadiyah meminta masyarakat yang juga menolak UU ini untuk melakukan gugatan di MK. (Knu)

Baca Juga:

Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Rencana Anies Bolehkan Sepeda Masuk Tol Disetujui
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rencana Anies Bolehkan Sepeda Masuk Tol Disetujui

Video tersebut menayangkan sekelompok pesepeda masuk jalan tol dan mengambil jalur lawan arah.

Jokowi: Pacu Anak Buah Kita Tempuh Jalan Lebih Cepat, 'Short Cut' dan 'Goal Oriented'
Indonesia
Jokowi: Pacu Anak Buah Kita Tempuh Jalan Lebih Cepat, 'Short Cut' dan 'Goal Oriented'

Ia pun meminta agar TNI serta Polri mengawal beberapa agenda yang mendesak dan sekaligus penting bagi negara

Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD
Indonesia
Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD

Lantaran ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mendapatkan tunjangan penuh

Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G
Indonesia
Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin Reklamasi Pulau G.

Update COVID-19 Rabu (13/5): 15.438 Positif, 3.287 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (13/5): 15.438 Positif, 3.287 Sembuh

"Kondisinya bagus dan tak dikhawatirkan menular. Mereka sembuh dan punya kekebalan imunitas yang baik," jelas Yurianto.

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

Masih ada pertarungan terakhir yaitu perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Selain Sepakbola, Jakarta International Stadium Bisa Dipakai untuk Konser Musik
Indonesia
Selain Sepakbola, Jakarta International Stadium Bisa Dipakai untuk Konser Musik

JIS tidak hanya menggelar pertandingan sepakbola saja, melainkan juga kegiatan besar lainnya seperti exhibition maupun konser musik

Terdakwa Korupsi Jiwasraya Hendrisman Isolasi Mandiri di Rutan KPK
Indonesia
Terdakwa Korupsi Jiwasraya Hendrisman Isolasi Mandiri di Rutan KPK

Hendrisman saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Adhyaksa untuk menjalani test swab.

Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama
Indonesia
Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Ali.