Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia Presiden Jokowi tolak pemulangan WNI simpatisan ISIS dari Suriah (Foto: Humas/Jay)

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dibalik sikapnya yang enggan memulangkan kombatan ISIS ke Indonesia. Jokowi ingin menjamin keamanan dalam negeri.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Baca Juga:

Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS

Presiden Jokowi memerintahkan supaya 689 orang dilakukan identifikasi. Data mereka akan dimasukkan ke Imigrasi untuk dicegah masuk ke Indonesia.

Ratusan WNI simpatisan ISIS kini masih berada di Suriah
Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

"Yang kedua, saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Jokowi.

Kepala negara tidak menjelaskan lebih lanjut soal status kewarganegaraan mereka. Namun, dalam pernyataannya Jokowi menyebut para kombatan itu sebagai eks WNI.

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah sudah mengantisipasi jika WNI eks ISIS menyelinap masuk ke Indonesia via negara bebas visa. Sebab, ada kemungkinan mereka masih memiliki paspor Indonesia.

"Kalau lewat jalur tikus, ya, ditangkap dong. Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kan bisa terjadi. Itu kita sudah antisipasi," kata Mahfud.

Mahfud enggan membeberkan strategi pemerintah mengantisipasi hal tersebut. Beberapa strategi sudah dibahas dalam rapat di Istana Bogor, Selasa (11/2), tetapi bersifat rahasia.

Baca Juga:

Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia

"Bagaimana kalau tiba-tiba merembes negara bebas visa, karena ada juga ketika masuk Afrika minta dipulangkan ke Indonesia. Misalnya satu negara tertentu di Afrika bebas visa, itu kan bahaya. Tapi sudah ditangkal semua," ujarnya.

Berdasarkan data, ada 689 orang yang terlibat jaringan teroris lintas batas (foreign terrorist fighter/FTF) dan tersebar di Suriah hingga Turki.(Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Berharap Pemerintah Cermat Dalam Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam 24 jam sampai Kamis (25/2) dilaporkan bertambah 8.493.

Pengguna Sepeda Berkerumun di CFD Jakarta
Indonesia
Pengguna Sepeda Berkerumun di CFD Jakarta

Kebanyakan mereka yang tak tertib adalah klub-klub dan komunitas sepeda. Para komunitas ini, menganggap ini hal biasa.

Epidemiolog UI Minta Anies Hati-hati Terapkan New Normal di Jakarta
Indonesia
Epidemiolog UI Minta Anies Hati-hati Terapkan New Normal di Jakarta

"Jadi lebih baik hati-hati. Yakinkan itu semuanya sudah aman, semua kasus bisa diisolasi, semua PDP dan ODP bisa dikarantina," ucapnya.

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 29 September 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 29 September 2020

Daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

Ditambah Jayawijaya, Berikut Enam Besar Kasus COVID-19 di Papua
Indonesia
Ditambah Jayawijaya, Berikut Enam Besar Kasus COVID-19 di Papua

Secara keseluruhan jumlah positif COVID-19 di Papua tercatat 2.817 orang.

Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat COVID-19, Kemenkes Minta Saring Sebelum 'Sharing' Informasi
Indonesia
Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat COVID-19, Kemenkes Minta Saring Sebelum 'Sharing' Informasi

Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid

DPR Minta Pemerintah Selektif Gulirkan PMN
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Selektif Gulirkan PMN

Penggunaan uang negara harus dipergunakan dengan benar

Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2
Indonesia
Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2

"Vaksinasi Corona tahap kedua Solo akan dimulai pekan terakhir Februari. Untuk vaksin Sinovac akan dikirim Dinkes Jawa Tengah dalam waktu dekat," ujar Ning.

KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

KPK mengamankan uang senilai total Rp3,5 miliar dari penggeledahan empat lokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (1/3) dan Selasa (2/3).

Kapolri Diminta Tak Hanya Beri Imbauan ke Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kapolri Diminta Tak Hanya Beri Imbauan ke Pelanggar Protokol Kesehatan

Polisi perlu bergerak tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat