Tolak Vaksin Berbayar, Buruh Singgung Janji Vaksinasi Gratis dari Jokowi Kegiatan vaksinasi COVID-19 (ANTARA/Yudi Abdullah/21)

MerahPutih.com - Kelompok buruh menolak program vaksin berbayar. Mereka menyatakan mendukung program vaksinasi namun negara yang harus membayar dan memberikan vaksin ke masyarakat dengan gratis.

"Negara yang harus membayar, seluruh dunia juga begitu, rakyatnya vaksin gratis," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).

Baca Juga

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Kapolri Sesumbar Herd Immunity Terwujud di Agustus

Said Iqbal menyatakan para buruh menolak adanya komersialisasi pada program vaksinasi. Buruh tidak setuju ada vaksin yang harus dibayar, baik vaksin Gotong Royong oleh pengusaha, maupun vaksin individu lewat Kimia Farma.

Mereka menilai saat ini masih dibayarkan pengusaha namun saat kondisi keuangan perusahaan sulit, buruh juga yang harus dibebankan.

"Intinya, kalau sudah ada istilah membayar ini masalah waktu saja, masyarakat akan perlahan disuruh bayar," katanya.

Tangkapan layar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (15/7/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Tangkapan layar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (15/7/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Said menjelaskan, alasan KSPI menolak vaksin berbayar seperti vaksin gotong royong adalah karena besar kemungkinan ketika perusahaan tidak memiliki dana sehingga tidak mampu membayar vaksin, otomatis beban diberikan kepada karyawan untuk membayar.

"Sama kayak antigen. Pada tahap awal rapid tes antigen ditanggung oleh perusahaan, tapi ketika dana perusahaan tidak mencukupi maka buruh yang dikenakan biaya," jelas Said.

Hal ini pun menurut Said, akan dimanfaatkan oleh kelas menengah ke atas. "Jadi menengah ke bawah disuruh antre. Ini enggak boleh, melanggar konstitusi," tegas Said.

Said menyebutkan, apabila alasan Menteri BUMN menyelenggarakan vaksin berbayar agar terhindar dari antre, lebih baik menyelenggarakan program vaksin melalui BPJS.

"Buka jaringan BPJS, itu paling lengkap providernya, agar masyarakat tidak perlu mengantre kalau memang itu alasannya. Jelas, kaum buruh dengan tegas menolaknya," tegas Said Iqbal.

Said meminta program vaksinasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal progam vaskinasi dimulai, yakni membuat vaksin ditanggung pemerintah dan masyarakat tidak perlu membayar.

"Kembalikan vaksin seperti yang dikatakan pak Jokowi, kalau vaksinasi itu ditanggung pemerintah, masyarakat nggak perlu bayar," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

BIN Gelar Vaksinasi Serentak di 14 Provinsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah telah melakukan 25,5 juta suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Pengungsi Lereng Merapi Banyak Jual Hewan Ternak, Harga Sapi di Pasar Bekonang Anjlok
Indonesia
Pengungsi Lereng Merapi Banyak Jual Hewan Ternak, Harga Sapi di Pasar Bekonang Anjlok

Harga jual hewan ternak sapi di Pasar Bekonang, Kecamayan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah anjlok.

Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang
Indonesia
Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang

Informasi yang diperoleh kelompok MIT terpecah menjadi dua, yakni kelompok Pimpinan Ali Kalora berjumlah empat orang dan MIT Pimpinan Qatar berjumlah lima orang.

Rantis P6 ATAV: Primadona Depan Istana
Indonesia
Rantis P6 ATAV: Primadona Depan Istana

Kendaraan serang ringan (light strike vehicle) P6 ATAV jadi 'Magnet' warga yang melintas di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

Sigit mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus
Dunia
Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus

Biden sendiri umumnya mengabaikan Trump dan menegaskan, tidak banyak mempengaruhi perencanaan yang sudah dibuatnya.

Maksimalkan Dana CSR di Tengah Pandemi, Perusahaan Swasta dan BUMN Ini Diapresiasi
Indonesia
Maksimalkan Dana CSR di Tengah Pandemi, Perusahaan Swasta dan BUMN Ini Diapresiasi

Selain itu juga diikuti oleh masifnya perusahaan untuk memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki untuk memberikan bantuan seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat
Indonesia
Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat

Kementerian Sosial bakal menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 kilogram/KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.

TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit
Indonesia
TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit

Kontak tembak tersebut juga menewaskan seorang prajurit TNI Praka Dedi Irawan

Akhiri Tekanan Mental dan Bunga Tinggi Pinjol
Indonesia
Akhiri Tekanan Mental dan Bunga Tinggi Pinjol

Presiden meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, kuat, dan berkelanjutan.