Tolak UMK 2018, Organisasi Buruh Yogyakarta Bakal Salat Gaib
Noer Ardiansjah - Senin, 30 Oktober 2017
Perwakilan KSPSI dan ABY sedang menggelar rapat bersama DPRD DIY. (MP/Teresa Ika)
MerahPutih.com - Sejumlah organisasi buruh di Yogyakarta akan melakukan salat gaib dan tahlilan bersama di Kantor Kepatihan (Gubernur DIY). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang baru saja ditetapkan Pemda DIY.
Juru Bicara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsad Ade Irawan mengatakan, tahlilan dan salat gaib sengaja dilakukan sebagai simbol matinya keistimewaan DIY karena kebijakan upah murah.
"Tujuan Keistimewaan DIY itu menyejahterakan rakyat. Namun, upah murah, memiskinkan dan menimbulkan ketimpangan. Jadi, tujuan (keistimewaan) gagal," kata Irsad kepada Merahputih.com di Yogyakarta, Senin (30/10).
Usai aksi, kata Irsad, para buruh juga akan melakukan long march dari Komplek Kepatihan hingga titik nol km.
Selain itu, Irsad menambahkan bahwa pihaknya berencana menempuh jalur hukum untuk melawan kenaikan UMK. "Kami akan menggugat SK Gubernur soal UMK dan UMP yang sebentar lagi akan keluar," tandasnya.
Sementara itu, Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi menjelaskan, kenaikan upah yang hanya sebesar 8,71 persen ini dinilai jauh dari biaya kebutuhan hidup mereka.
Penetapan UMK baru dikhawatirkan akan menambah angka kemiskinan. Pasalnya, besaran ini dinilai tak layak menyejahterakan nasib buruh. "Gaji itu untuk hidup sendiri saja kurang. Apalagi untuk buruh yang sudah berkeluarga," katanya.
Berdasar survei DPD KSPSI DIY, Pusat Studi Masyarakat (PSM) Jogja, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY tahun 2017 lebih dari Rp 2 juta per bulan.
Sedangkan untuk KHL tertinggi adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp 2,69 juta. Disusul Kota Jogja Rp 2,67 juta, lalu Bantul Rp 2,53 juta, Kulon Progo Rp 2,24 juta, dan Gunung Kidul Rp 2,04 juta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi menjelaskan, besaran tersebut sudah di atas Survei KHL yang dilakukan oleh Pemda dan Dewan Pengupahan DIY.
Survei KHL versi Pemda DIY adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.517.997, Kabupaten Sleman Rp 1.408.137, Kabupaten Bantul Rp 1.247.060, Kabupaten Kulon Progo Rp 1.250.211, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.305.556.
Pemda akan mengeluarkan SK pengupahan sekitar awal November 2017. Besaran UMK mulai diberlakukan per Januari 2018.
Besaran UMP DIY 2018 adalah Rp 1.454.154. Sementara, UMK Kota Yogyakarta Rp 1.709.150, UMK Kabupaten Sleman Rp 1.574.550, UMK Kabupaten Bantul Rp 1.527.150, UMK Kabupaten Kulon Progo Rp 1.493.250, dan UMK Kabupaten Gunung Kidul Rp 1.454.200. (*)
Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Bagikan
Berita Terkait
Kearifan Lokal Jaga Warga Bikin Yogyakarta Cepat Pulih Dari Demo Berujung Rusuh
KAI Daop 6 Yogyakarta Layani 219.400 Penumpang Selama Long Weekend Maulid Nabi
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Polisi Diminta Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Amikom, Bonnie Triyana: Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Kekerasan Aparat Terhadap Pengunjuk Rasa
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Demo Buruh 28 Agustus 2025 10 Ribu Buruh Kepung DPR: Ini Deretan Fakta Pentingnya
