Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta Warga menjalani tes swab yang diprakarsai oleh BNI yang memberikan layanan gratis bagi warga yang mengikuti tes swab. ANTARA/HO-BNI/am.

Merahputih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI telah merampungkan pembahasan Rancana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19 di ibu kota.

Anggota Bapemperda DPRD DKI, Judistira menjelaskan, nantinya Perda Penanggulangan COVID-19 itu akan mengatur soal sanksi dan hukuman kepada pelanggar protokol kesehatab di Jakarta.

Baca Juga

Puluhan Anggota dan Staf DPR Positif COVID-19, DPR Buka Opsi Lockdown

"Sanksi itu kan maksimal kalau dalam perda itu Rp50 juta, kemudian sanksi kurungan itu kan 6 bulan. Jadi ada beberapa hal yang kita atur misalnya orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp5 juta," ujar Judistira saat dikonfirmasi, Rabu (14/10).

Perda Penanggulangan COVID-19 juga akan mengatur sanksi kepada masyarakat yang mengambil paksa jenazah mulai dari probabel, hingga jenazah positif virus corona.

"Kemudian ada misalnya orang yang dengan memaksa mengambil jenazah probabel atau konfirmasi covid itu juga ada denda sanksinya itu Rp5 juta. Kemudian kalau dengan ancaman pengambilan jenazahnya itu Rp7,5 juta," ungkapnya.

Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Mr. Armando Gonzalo Alvarez Reina dan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia Mr. Juan Camilo Valencia Gonzalez menjalani swab test saat tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Minggu (4/10/2020). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)
Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Mr. Armando Gonzalo Alvarez Reina dan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia Mr. Juan Camilo Valencia Gonzalez menjalani swab test saat tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Minggu (4/10/2020). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

Judistira menyampaikan, regulasi ini bakal segera disahkan dalam waktu dekat. Saat ini Raperda tersebut sudah dibahas di tingkat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Pada pertemuan itu, dilakukan harmonisasi atas masukan dan saran dari tiap fraksi dan komisi DPRD DKI.

"Kemarin dirapimgabkan, ya ada beberapa masukan-masukan dari beberapa fraksi dan ketua-ketua komisi, harmonisasi daripada pasal per pasal," jelasnya.

Setelah dibahas dalam Rapimgab, nantinya Raperda akan disahkan lewat Rapat Paripurna (Rapur) agar disahkan menjadi Perda. Targetnya paripurna akan digelar pekan depan.

Baca Juga

Dinkes DKI Sesuaikan Harga Swab Test Rp900 Ribu

Sekarang ini Raperda Penangangan COVID-19 tengan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan dalam Rapur pekan depan.

"Tahap selanjutnya adalah paripurna, minggu depan," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Pastikan Vaksinasi Drive Thru Bakal Digencarkan di Seluruh Daerah
Indonesia
Kapolri Pastikan Vaksinasi Drive Thru Bakal Digencarkan di Seluruh Daerah

Inovasi ini diharap bisa menjadi role model di wilayah lain

Pemprov DKI Siapkan Sanksi Berat Bagi Pejabat yang Berani Potong BST COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Sanksi Berat Bagi Pejabat yang Berani Potong BST COVID-19

Pemprov DKI akan memberi sanksi berat bagi anak buahnya yang berani memangkas bantuan sosial DKI.

Status PSBB Jakarta Belum Jelas, Polisi Gamang Terapkan Ganjil Genap
Indonesia
Status PSBB Jakarta Belum Jelas, Polisi Gamang Terapkan Ganjil Genap

Hingga kini, Anies belum memberi kepastian apakah PSBB bakal diteruskan atau tidak.

Jangan Asal-asalan, Begini Sejumlah Pedoman Penggunaan Masker yang Benar
Indonesia
Jangan Asal-asalan, Begini Sejumlah Pedoman Penggunaan Masker yang Benar

Masker kain hanya boleh digunakan paling lama selama empat jam.

Partisipasi Pemilih di Pilkada Diklaim Kalahkan Pilpres AS
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilkada Diklaim Kalahkan Pilpres AS

Sayangnya tingkat partisipasi pemilih ini belum mencapai target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI.

Kejagung Garap Anggota Pokja E-katalog LKPP Terkait Kasus Korupsi Alsintan
Indonesia
Kejagung Garap Anggota Pokja E-katalog LKPP Terkait Kasus Korupsi Alsintan

Saksi kembali diperiksa karena ada keterangan yang masih kurang

Diplomat Jerman yang Diduga Lakukan Spionase di Indonesia Bisa Diusir Paksa
Indonesia
Diplomat Jerman yang Diduga Lakukan Spionase di Indonesia Bisa Diusir Paksa

Kedubes Jerman di Jakarta mengakui ada staf diplomatiknya yang datang ke FPI Petamburan

Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam

Ahmad Riza Patria memastikan tempat hiburan malam di ibu kota belum diizinkan untuk beroperasi di masa PSBB transisi.

Keterlibatan Sekjen Kemensos dalam Kasus Suap Bansos Terbongkar
Indonesia
Keterlibatan Sekjen Kemensos dalam Kasus Suap Bansos Terbongkar

Hartono Laras diduga juga mengetahui adanya perintah dari Juliari Peter Batubara

Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu
Indonesia
Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memastikan pesinetron berinisial RR positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.