Tolak Sidang Online 'IDI Kacung WHO', Jerinx SID Pilih Walk Out Sidang Jrx SID dengan agenda dakwaan secara virtual di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (10/9/2020). (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2020)

MerahPutih.com - Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx SID didampingi 12 kuasa hukumnya memilih walk out karena menolak sidang online kasus 'IDI Kacung WHO' di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (10/9).

Akibat keputusan sepihak Jerinx SID, Ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi memutuskan menskors sidang selama 15 menit.

Ia mengatakan, tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online dengan dasar hukum atas perjanjian kerja sama tiga institusi penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Kejagung, dan Menteri hukum tentang pelaksanaan sidang secara teleconference.

Baca Juga

Jerinx Ditahan, Ini Pembelaan Koalisi Masyarakat Sipil

Selain itu, berdasarkan SE MA Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksana SE MA Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas SE MA Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah status zona merah COVID-19.

"Pada poin 7 agar melaksanakan persidangan secara elektronik, terhadap perkara pidana, pidana militer dan khusus untuk perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi dan ditegaskan dalam poin 8 mengutamakan kesehatan dan keselamatan pimpinan hakim, pegawai dan masyarakat pencari keadilan," ucapnya dilansir Antara

Jerinx SID melalui proses pelimpahan atas dugaan kasus pencemaran nama baik IDI di Polda Bali, Kamis (27/8). (Antara/Ayu Khania Pranisitha)



Sebelum pembacaan dakwaan dimulai, I Gede Ari Astina alias Jerinx SID menyatakan, keberatan dan mengaku menolak sidang online karena hak-haknya sebagai warga negara dirampas dan merasa kurang adil.

"Maaf Yang Mulia saya tetap menolak sidang secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini. Karena yang mulia tidak bisa gestur saya tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan nanti kurang tepat," kata Jerinx melalui virtual di Polda Bali.

Baca Juga

Kejati Bali Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Jerinx

Selain itu, kuasa hukum Jerinx SID, I Wayan Suardana alias Gendo menambahkan, dasar MoU tersebut hanya mengikat perjanjian tiga lembaga tersebut. Namun tidak mengikat pihak di luar kerja sama, sedangkan Jerinx bukan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga seharusnya hak-hak Jerinx meminta diadili secara tatap muka patut dipenuhi pengadilan.

"Berdasarkan SE MA nomor 8 yang saya kutip, kalau sidang pidana adalah terdakwa yang ditahan untuk sidang online dengan mengutamakan kesehatan. Di mana logikanya Yang Mulia apakah menjamin bila ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung apakah menjamin semua akan sehat. Apakah sidang dengan terdakwa tidak ditahan menjamin dia bebas COVID," paparnya.

Menurut Gendo, justru yang lebih terjamin adalah terdakwa yang ditahan karena faktanya rapid Jerinx non reakitf dan swab tesnya negatif artinya sampai saat ini Jerinx bebas COVID-19.

"Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan bebas covid adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan, tidak bisa ke mana-mana," tegas Gendo.

Jerinx SID dilimpahkan dari Polda Bali ke Kejati Bali, di Polda Bali, Kamis (27/8). (Antara/Ayu Khania Pranisitha)
Jerinx SID dilimpahkan dari Polda Bali ke Kejati Bali, di Polda Bali, Kamis (27/8). (Antara/Ayu Khania Pranisitha)


Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum yang dikoordinatori oleh Otong Hendra Rahayu juga menanggapi, bahwa Jaksa Penuntut Umum sepakat sidang tetap dilakukan secara online sesuai dengan penjelasan majelis hakim.

"Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU no 13 th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan dengan majelis hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa," ucap Otong.

Menurutnya, hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang.

Ia menambahkan merujuk pada Pasal 189 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Baca Juga

PSI Nilai Jerinx Sudah Tepat Diganjar Pakai UU ITE

Setelah mendengar tanggapan Kuasa Hukum Jerinx, kemudian Jaksa Penuntut Umum, maka Keputusan Majelis Hakim di persidangan bahwa sidang tetap dilaksanakan secara online.

Selanjutnya Jrx SID beserta seluruh kuasa hukumnya meninggalkan lokasi sidang yang berlangsung secara virtual di Polda Bali. (*)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH