Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional Simulasi Pilkada. (MP/Teresa Ika).

MerahPutih.com - Sikap pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri menolak revisi UU Pemilu dengan alasan negara sedang fokus mengatasi COVID-19 cukup rasional.

"Dua tahun ke depan anggaran lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi sehingga pemerintah menolak rencana revisi UU Pemilu adalah opsi lain yang cukup masuk akal dan punya basis argumentasi yang juga kuat," kata Ademisi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Rajamuda Bataona dikutip Antara.

Baca Juga:

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Polirik (Fisip) Unwira menegaskan alasan COVID-19 itu lebih pada soal pemulihan ekonomi pascaCOVID-19. Sehingga, anggaran negara di tahun 2022 dan 2023 lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi dari pada untuk pilkada.

"Karena tahun depan hingga dua tahun ke depan, perekonomian negara belum benar-benar pulih akibat pandemi ini. Apalagi tahun 2022 hanya tersisa satu tahun lagi dan hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan pandemi COVID-19 ini berakhir.

Ia menegaskan,wacana yang digulirkan pemerintan bahwa UU Pemilu belum perlu direvisi, juga patut dicerna dan dikritisi. Disisi lain, revisi UU Pemilu ini akan membuat pola pemilihan umum tidak pernah pasti dan tetap.

TPS
TPS. (Foto: Antara)

Hasilnya, lanjut ia, adalah kualitas pemilu hanya berubah dari model tertutup absolut menjadi terbuka liberal namun tetap didominasi oleh permainan uang, politisasi bantuan, politisasi SARA, sentimentalitas dan perang hoax.

"Pemilu sulit naik level menjadi ajang adu gagasan dan visi misi karena kualitas calon tidak pernah disiapkan parpol dan lebih disibukan menyesuaikan diri dengan UU pemilu yang baru setiap lima tahun," katanya. (*)

Baca Juga:

Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Duh, Kendaraan Keluar Tol Jabodetabek Saja Sejak Larangan Mudik Sudah 462 Ribuan
Berita
Duh, Kendaraan Keluar Tol Jabodetabek Saja Sejak Larangan Mudik Sudah 462 Ribuan

Sudah ada 462.560 kendaraan meninggalkan jalan tol di Jabotabek sejak larangan mudik 6 Mei.

Kemensos dan KemenPPA Digandeng Beri Trauma Healing Bagi Korban Predator Anak WN Prancis
Indonesia
Kemensos dan KemenPPA Digandeng Beri Trauma Healing Bagi Korban Predator Anak WN Prancis

Tim Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan autopsi France

Polisi Bubarkan Ribuan Anggota Pesilat yang Berkerumun, 5 Orang Diamankan
Indonesia
Polisi Bubarkan Ribuan Anggota Pesilat yang Berkerumun, 5 Orang Diamankan

Pembubaran massa dilakukan dengan memberikan tembakan peringatan sebanyak satu kali. Polisi juga menangkap lima orang yang dianggap sebagai penggerak massa sekaligus memprovokasi massa.

Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Kuartal II 2020 Turun 8,22 Persen
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Kuartal II 2020 Turun 8,22 Persen

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode kuartal II 2020 mengalami penurunan 8,22 persen dibandingkan tahun lalu.

Tiga Oknum Relawan KAMI Jadi Tersangka Penganiayaan Polisi
Indonesia
Tiga Oknum Relawan KAMI Jadi Tersangka Penganiayaan Polisi

Tiga oknum relawan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi tersangka kasus penganiayaan polisi saat adanya aksi massa di DPRD Jawa Barat.

Kemenhub Kerahkan 7 Kapal Cari Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Kemenhub Kerahkan 7 Kapal Cari Pesawat Sriwijaya Air

Kapal-kapal patroli KPLP siap siaga dan segera bergabung dengan tim SAR dibawah komando dari Basarnas untuk melakukan pertolongan dan pencarian korban.

Paus Bertolak ke Irak, Perjalanan Bersejarah Sekaligus Penuh Risiko
Dunia
Paus Bertolak ke Irak, Perjalanan Bersejarah Sekaligus Penuh Risiko

Paus Fransiskus meninggalkan Roma, Italia, pada Jumat (5/3), untuk memulai kunjungan selama empat hari ke Irak.

Suharso Bakal Bertarung Jadi Ketum PPP di Muktamar IX
Indonesia
Suharso Bakal Bertarung Jadi Ketum PPP di Muktamar IX

Di depan para pengurus DPW Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi Ketua Umum definitif PPP pada Muktamar IX.