Tolak RUU HIP, Demokrat Minta Dukungan MUI Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia, Selasa (14/7). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama rombongannya bersilaturahim ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

AHY beserta rombongan datang dengan berjalan kaki. Maklum, selain satu arah, jarak antara MUI dengan Kantor DPP Partai Demokrat tidak sampai 300 meter.

Baca Juga

Terjun ke Politik, Rahmat Darmawan Jadi Anak Buah AHY

Kedatangan AHY bersama rombongan Partai Demokrat itu diterima pimpinan harian yaitu Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Sodikun, Ketua MUI Bidang Perempuan dan Keluarga, Prof Amany Lubis.

Hadir pula mendamping Wakil Sekjen MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum KH Rofiqul Umam Ahmad, serta Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Buya Nadjamuddin Ramly, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH Sholahudin Ayyub.

AhY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama rombongan berjalan kaki ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/7). Foto: @AgusYudhoyono

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Yang menolak RUU HIP ada 200 Ormas lebih, kami berterimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat, semoga ke depan menjadi lebih bagus, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Partai Demokrat,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (14/7).

Dengan pertemuan seperti ini, dia berhadap kesaturan dan persatuan RI tertap terjaga, begitupula dengan Pancasila.

“Semoga kesatuan dan persatuan RI tetap terjaga dan semoga konsensus nasional kita, pancasila, tetap menjadi rujukan berfalsafah, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa dirinya dan partainya siap menyuarakan perjuangan MUI.

“Kami siap untuk menyuarakan apa yang menjadi kebijakan ataupun maklumat MUI sebagai bentuk perjuangan bagi masyarakat melalui parlemen,” katanya.

Dia menjelaskan, partainya mempunyai 54 orang anggota DPR RI, juga punya ribuan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Insya Allah kami bisa juga menyuarakan apa yang digemakan MUI,” ujar putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sebagai perwujudan ucapannya ini, dia mencontohkan, sejak awal pembahasan RUU HIP, Partai Demokrat secara tegas langsung menolak. Menurut mereka, RUU HIP ini selain tidak relevan dengan kondisi sekarang, justru malah mundur ke belakang.

Dia menyatakan, ketika di saat-saat COVID-19 yang menentukan ini, di mana kebersamaan dan persatuan diuji sebagai bangsa, kemudian dihadirkan permasalahan baru yang tidak perlu, kemudian dipertentangkan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain, kemudian pancasila seolah-olah didowngrade.

“Padahal itu adalah titik temu atau kompromi bangsa atas kemajemukan yang ada di negara kita, sejak berdirinya republik ini,” kata purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Baca Juga

Polisi Akui Sulit Tangkap Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV

Karena itu, dia mengatakan, partai yang berjargon nasionalis religius ini tegas menolak dan merasa sangat bersyukur karena memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI maupun ormas Islam lain.

“Mudah-mudahan semangat seperti ini bisa kita lanjutkan, artinya memang bila kita harus bersama, memperjuangkan isu tertentu, kita lakukan dengan sekuat tenaga,” ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama PSBB, Polri Diminta Tak Arogan dan Represif saat Melakukan Penegakan Hukum
Indonesia
Selama PSBB, Polri Diminta Tak Arogan dan Represif saat Melakukan Penegakan Hukum

Menurut Herman, kini rakyat sedang susah dan psikologis masyarakat Jakarta sedang tertekan COVID-19.

Kapolda Metro Enggak Mau Duit dari Pimpinan TNI AD
Indonesia
Kapolda Metro Enggak Mau Duit dari Pimpinan TNI AD

TNI sendiri telah membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 596 juta akibat dari penyerangan tersebut

Aksi Polantas Bripka Sigit Gendong Penumpang TransJakarta Diganjar Penghargaan
Indonesia
Aksi Polantas Bripka Sigit Gendong Penumpang TransJakarta Diganjar Penghargaan

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan pemberian penghargaan tersebut terkait dengan tugas dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara pengawasan publik.

Anies Ingin Anak Buahnya Beri Layanan Terbaik Tapi Jangan Langgar Prosedur
Indonesia
Anies Ingin Anak Buahnya Beri Layanan Terbaik Tapi Jangan Langgar Prosedur

Anies ingin anak buahnya memberikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur

Adu Tajir 3 Jenderal Calon Deputi Penindakan KPK, Bekas Wakil Firli Hartanya Rp3 M
Indonesia
Adu Tajir 3 Jenderal Calon Deputi Penindakan KPK, Bekas Wakil Firli Hartanya Rp3 M

Brigjen Rudi Setiawan pernah menjadi wakil Ketua KPK Firli Bahuri saat menjabat sebagai Kapolda Sumsel.

 Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona
Indonesia
Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona

"Khusus DKI perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Dan saat ini sudah mengalami flat," kata Doni Monardo.

Tito Karnavian Wajibkan Setiap Pemda Buat Program PPA
Indonesia
Tito Karnavian Wajibkan Setiap Pemda Buat Program PPA

Mulai pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan

Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum
Indonesia
Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum

KAMI menolak apabila alat bukti yang digunakan sebagai dalih penangkapan Syahganda Nainggolan

Efek New Normal, Naik Ojol Harus Bawa Helm Sendiri
Indonesia
Efek New Normal, Naik Ojol Harus Bawa Helm Sendiri

Hal itu sebagai salah satu pemenuhan protokol kesehatan yang ditetapkan asosiasi tersebut.