Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana Ratusan buruh mengepung Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) dengan tuntutan menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Ratusan buruh mengepung Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) dengan tuntutan menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law.

Organisasi buruh tetap bersikukuh bahwa RUU Ciptaker adalah bencana bagi tenaga kerja Indonesia. Massa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Baca Juga

Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra

"Kami tolak RUU Ciptaker agar generasi bangsa tidak jadi budak di negeri sendiri", kata salah seorang peserta aksi.

Melalui pengeras suara, terdengar teriakan dari koordinator lapangan bahwa mereka ke Istana karena RUU Ciptaker inisiatornya adalah Presiden.

Ratusan buruh mengepung Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) dengan tuntutan menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law.
Ratusan buruh mengepung Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) dengan tuntutan menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law. Foto: MP/Kanu

Untuk menjaga aksi demo buruh, polisi menerjunkan 700 personel yang terdiri dari 2 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob, 3 SSK Samapta, 60 personel dari Jakarta Pusat dan 1 tim negosiasi.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Kade Budiyarta mengatakan massa buruh berjumlah ratusan orang.

"Estimasi massa ada 250 orang ya," jelas Budi.

Baca Juga

7 Perusahaan Taiwan Bakal Relokasi Pabrik dari Tiongkok ke Indonesia

Polisi pun tak melakukan penutupan arus mengingat massa melakukan aksi terpusat di Taman Pandang depan Istana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabareskrim Janji Transparan Usut Pihak yang Bersekongkol dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Kabareskrim Janji Transparan Usut Pihak yang Bersekongkol dengan Djoko Tjandra

"Semuanya akan kita proses secara transparan," kata Listyo

Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu
Indonesia
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu

Hal ini terlihat dari keramaian yang terjadi di sejumlah stasiun karena sudah beroprasinya sejumlah kegiatan perkantoran.

Dugaan Salah Tembak 2 Petani di Poso, Polisi Klaim Sudah Ikuti Prosedur
Indonesia
Dugaan Salah Tembak 2 Petani di Poso, Polisi Klaim Sudah Ikuti Prosedur

Saat kejadian yakni pada 2 Juni 2020 sore, kondisi cuaca sedang hujan

Masyarakat DKI Jakarta Didorong Kembangkan Usaha Hidroponik
Indonesia
Masyarakat DKI Jakarta Didorong Kembangkan Usaha Hidroponik

Hal ini upaya menyadarkan masyarakat pentingnya gaya hidup sehat melalui konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan organik.

Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengklaim telah mempunyai solusi penanggulangan virus corona varian baru atau virus jenis B117-UK dari Inggris.

Legislator PDIP Ibaratkan New Normal Tanpa Persiapan Kontes Seleksi Alam
Indonesia
Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru
Indonesia
Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) serta kapolda.

Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi
Indonesia
Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi

Izin keramaian untuk kompetisi sepak bola Piala Kemenpora sudah dikeluarkan sejak beberapa minggu yang lalu

Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan
Indonesia
Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan

Pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat mengingat bahaya penyebaran COVID-19.

  Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB
Indonesia
Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB

"Hitungan kami di Fraksi PSI, akibat penerapan PSBB ini, kerugian ekonomi yang ditanggung mencapai Rp 153 triliun, atau sekitar 8 persen PDRB Jakarta tahun 2019.