Headline
 Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas Ketua MPR Zulkifli hasan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

MerahPutih.Com - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya mendongkrak popularitas terkait penolakannya mengenai pengadaan pin emas bagi anggota DPRD DKI periode 2019-2024.

Menurut dia, bila partai yang dipimpin oleh Grace Natalie menolak tak usah diterima saat kader PSI menduduki kursi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih.

Baca Juga:

PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

"Ngapain cari-cari popularitas dari situ menurut saya kalau gak mau jangan diambil. Kelar. Gak usah diambil ini ngomong sepanjang tapi nanti ngambil juga," kata Zulhas di Jakarta, Minggu (25/8).

Disamping itu menurut dia, persoalan pin emas tak usah dipersoalkan dan dipanjangkan. Lebih baik msyarakat memikirkan kondisi Papua saat ini.

"Aduh kita soal pin aja ribut. Ya ini negara ini Papua lebih gede. pin itu kalau gak mau," tuturnya.

Ketua Umum PSI Grace Natalie
Ketua Umum PSI Grace Natalie (tengah) saat tanggapi pernyataan Zulhas soal pin emas (MP/Asropih)

Saat dikonfirmasi terkait ucapan Zulhas, Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengatakan bahwa dalam aturan Permendagri yang tertuang dalam turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak diwajibkan menggunakan bahan dasar dari emas.

"Komitmen kami karena menurut peraturan di kementerian rasanya tak diwajibkan berbahan dasar emas," balas Grace.

Baca Juga:

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Menurut dia juga, anggaran pengadaan pin emas yang mencapai 1,3 miliar dirasa nilainya cukup tinggi untuk sebuah aksesoris anggota dewan.

"Buat kami uang Rp1 Miliar itu banyak, itu baru di DKI ya belum lagi dikali dengan tempat-tempat lain. Saya rasa di tempat lain ada juga kok yang ternyata gak emas," jelasnya.

Apalagi pin emas, lanjut Grace, tak berpengaruh pada kerja anggota dewan. Untuk itu kata dia, lebih baik pengadaan pin emas diminimalisir.

"Itu tidak terkait produktivitas sama sekali. Jadi, kalau bisa diirit kenapa enggak," tutup Grace Natalie.(Asp)

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerebek Panti Pijat Vins 3 di Gading Serpong, Polisi Amankan Terapis hingga Tamu
Indonesia
Gerebek Panti Pijat Vins 3 di Gading Serpong, Polisi Amankan Terapis hingga Tamu

Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah panti pijat di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan
Indonesia
Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan

"Massa simpatisan dalam jumlah besar yang berkeruman sangat rentan terjadinya penyebaran COVID-19 dan telah melanggar protokol Kesehatan Penanganan COVID-19," ujar Rika.

KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari
Indonesia
KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari

KPK mendalami penerapan pasal dengan ancaman pidana mati dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB).

Sikapi Demokrat yang Kaitkan KSP dengan Jiwasraya, Moeldoko: Jangan Bangun Halusinasi
Indonesia
 Kampus UI Hentikan Sementara Perkuliahan Tatap Muka Karena Khawatir Corona
Indonesia
Kampus UI Hentikan Sementara Perkuliahan Tatap Muka Karena Khawatir Corona

"Pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 akan menjelaskan secara rinci bagaimana format ini diterapkan,

Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
Indonesia
Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah

La Nyalla menegaskan pihaknya sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU Omnibus Law tersebut

Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat
KPR
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.

Kasus Salah Tembak Petani di Poso, Ini Klarifikasi Mabes Polri
Indonesia
Kasus Salah Tembak Petani di Poso, Ini Klarifikasi Mabes Polri

Menurut Awi TKP penembakan yakni KM.09 , berdasarkan analisa Tim intelijen dan Tim IT, merupakan zona merah yang sering muncul gangguan seperti kontak senjata.

Tito Karnavian Wajibkan Setiap Pemda Buat Program PPA
Indonesia
Tito Karnavian Wajibkan Setiap Pemda Buat Program PPA

Mulai pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan

Nelayan Indonesia Kerap Diculik Abu Sayyaf, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan
Indonesia
Nelayan Indonesia Kerap Diculik Abu Sayyaf, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan

Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah menandatangani Kesepakatan trilateral terkait dengan pengamanan wilayah perairan di kawasan.