Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menolak keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mau menjual kepemilikan saham minuman keras di PT Delta Djakarta

Sebab, ia berpendapat, secara finansial tidak ada dampak kerugian yang ditimbulkan jika Pemprov DKI mempunyai saham minuman beralkohol di PT Delta.

Baca Juga

PAN DKI Minta Anies Jual Saham PT Delta Djakarta

Bahkan, kata dia, pemerintah DKI akan mendapat pemasukan dari kepemilikan saham yang diterima sejak zaman Gubernur DKI Ali Sadikin. Saat ini, DKI memiliki saham bir sebesar 26,25 persen.

"Salahnya apa? Kan enggak ada salahnya. Uangnya (keuntungan saham) kan bisa buat (pembangunan) RPTRA kek, atau apa," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/3).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Politikus PDIP ini meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan kepemilikan saham bir di Pemerintah DKI dengan kaidah keagamaan. Sebab, DKI merupakan ibu kota negara.

"Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta?" cetusnya.

Menurutnya, penempatan saham Pemprov DKI kepada PT Delta, selain menambah pemasukan daerah, juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana peredaran minuman buatan Delta di Jakarta.

"Di PT Delta, pemerintah masuk untuk mengukur masyarakat sampai ke tingkat RT-RW, minumnya itu sejauh mana sih. Kan bahaya ini, liar," paparnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham perusahaan miras sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin. Hingga saat ini, jumlah saham Pemprov DKI Jakarta masih sama sejak tahun 2015, yakni 26,25 persen atau sebesar 210.200.700.

Bahwasanya Pemprov DKI telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta beberapa kali kepada DPRD DKI.

Di antaranya, Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 479/-1.822 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; dan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 177/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta.

Tapi keinginan pelepasan kepemilikan saham PT Delta Djakarta sampai saat ini belum terwujud. Masih terjanggal persetujuan DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga

Tak Setuju Jokowi, PKS Sejak Awal Dukung Anies Lepas Saham Miras di PT Delta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bulog Pastikan Stok dan Harga Beras di Awal Bulan 2022 Stabil
Indonesia
Bulog Pastikan Stok dan Harga Beras di Awal Bulan 2022 Stabil

Masyarakat tak perlu khawatir kekurangan stok beras. Sebab, Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan pasokan dan harga beras di awal tahun 2022 stabil.

Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Mantan Direktur Operasi Diperiksa
Indonesia
Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Mantan Direktur Operasi Diperiksa

Kedua saksi yang diperiksa yakni mantan Capt AS yang menjabat sebagai Direktur Operasi PT Garuda tahun 2005-2012. Serta JR, selaku EVP PT Garuda Indonesia (persero) tahun 2012.

Mahfud MD: Di Luar Negeri Sudah Tidak Ada Lagi Isu Papua Merdeka
Indonesia
Mahfud MD: Di Luar Negeri Sudah Tidak Ada Lagi Isu Papua Merdeka

Perkembangan pembangunan Papua sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.

  Jatim Gagas Ekspor Center Produk Santri
Indonesia
Jatim Gagas Ekspor Center Produk Santri

Produk yang ditawarkan pesantren saat ini mulai beragam dari makanan, minuman, fashion, handycraft, wisata halal, hingga teknologi informasi. Tapi dari ribuan produk pesantren, 150 produk yang berkurasi.

Hasil Survei IKK BI, Ekonomi Saat Ini Belum Sesuai Ekspektasi
Indonesia
Hasil Survei IKK BI, Ekonomi Saat Ini Belum Sesuai Ekspektasi

Pada Maret 2022, IKK terpantau melambat pada sebagian kelompok pengeluaran responden.

Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan
Indonesia
Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan

Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik

Depan Hotel Samala Cengkareng Ada Genangan, Pengendara Diminta Hati-Hati
Indonesia
Depan Hotel Samala Cengkareng Ada Genangan, Pengendara Diminta Hati-Hati

Tetap berhati-hati, waspada jarak pandang terbatas

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

“Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," katanya.

Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Akses Wifi Gratis, Begini Caranya
Indonesia
Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Akses Wifi Gratis, Begini Caranya

Penumpang kereta api jarak jauh kini bisa mengakses wifi gratis selama perjalanan. Pemberian akses gratis wifi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memyambut ulang tahun PT KAI ke-76

Dinas Bina Marga Dapat Dana Rp 16,6 M, PSI DKI: Segera Perbaiki Jalan Rusak
Indonesia
Dinas Bina Marga Dapat Dana Rp 16,6 M, PSI DKI: Segera Perbaiki Jalan Rusak

Dinas Bina Marga Jakarta diminta untuk bergerak cepat memperbaiki 8.998 titik jalan rusak di Jakarta seperti yang dilaporkan pada Maret 2021 lalu.