Tolak Pengadaan Mobil Dinas Listrik, Gibran Tak Takut Didemo Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak anggaran pengadaan mobil listrik untuk 2023.

Padahal, sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang mobil listrik. Penolakan itu didasari karena masih ada hal yang lebih prioritas terutama dalam memperbaiki pasar tradisional dan jalan.

Hal itu menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, di medsos mulai ramai mempertanyakan keputusan Gibran tersebut serta akan menggelar domo.

Baca Juga:

Gibran Berikan Pembinaan kepada Ratusan Juru Parkir

Menanggapi hal tersebut, Gibran menegaskan tidak takut didemo karena menolak kebijakan Presiden Jokowi soal mobil dinas listrik tersebut.

"Itu masalah mobil listrik pro dan kontra, yowes toh (ya sudah kan). Maksudnya demo ben aku tuku mobil listrik, pendukung mobil listrik," katanya.

Ia mengatakan, mobil listrik bukan prioritas. Menurutnya, mobil dinas yang ada sekarang masih layak digunakan.

"Tidak perlu demo bikin macet dan kepanasan. Cukup sampaikan keluhan di nomor aduan," kata dia.

Baca Juga:

Gibran Siap Kena Sanksi Abaikan Instruksi Mobil Listrik Presiden Jokowi

Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan, anggaran mobil dinas listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tidak masuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2023. Meskipun demikian, sempat mobil dinas listrik disinggung saat pembahasan Raperda APBD 2023.

"Jadi memang belum ada anggaran untuk pengadaan mobil listrik. Baru sebatas usulan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan besaran Rp 2 miliar," kata dia.

Ia menambahkan, APBD 2023 defisit anggaran Rp 105 miliar sehingga butuh efisiensi dan mengutamakan skala prioritas pembangunan. Atas dasar itu, anggaran mobdin (mobil dinas) listrik wali kota dan wakil wali kota tidak dimasukan APBD 2023. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Waroeng SS Sunat BSU, Gibran Buka Suara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selepas dari Tiongkok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Jepang
Indonesia
Selepas dari Tiongkok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Jepang

Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Beijing Capital International Airport sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

NasDem Capreskan Anies, Pengamat Sebut Ada Campur Tangan JK
Indonesia
NasDem Capreskan Anies, Pengamat Sebut Ada Campur Tangan JK

Jamiluddin Ritonga menilai keputusan NasDem mencalonkan Anies tidak terlepas dari campur tangan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Pemkot Bandung Tunggu Edaran Kemenkes Gunakan Vaksin IndoVac
Indonesia
Pemkot Bandung Tunggu Edaran Kemenkes Gunakan Vaksin IndoVac

"Sampai sekarang belum ada surat edaran dari Kemenkes untuk penggunaan IndoVac termasuk alokasinya. Sekarang baru terimanya Pfizer," kata Ira Dewi.

KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024
Indonesia
KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, KIB bertekad untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

95 Persen Narkotika Masuk Indonesia Lewat Jalur Laut
Indonesia
95 Persen Narkotika Masuk Indonesia Lewat Jalur Laut

Sekitar 95 persen narkotika, khususnya Menthafetamin atau sabu-sabu, masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Satpol PP DKI akan Tegur dan Tindak Penjual Petasan Jelang Malam Tahun Baru
Indonesia
Satpol PP DKI akan Tegur dan Tindak Penjual Petasan Jelang Malam Tahun Baru

Perayaan malam tahun baru menjadi suka cita masyarakat di belahan dunia. Acap kali momen tersebut disambut meriah dengan menyalakan kembang api dan petasan pada saat pergantian tanggal kalender baru.

Dituding Kasus Lukas Enembe Politis, Mahfud MD: Tak Ada Hubungannya
Indonesia
Dituding Kasus Lukas Enembe Politis, Mahfud MD: Tak Ada Hubungannya

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kasus hukum Lukas Enembe itu tak ada hubungannya dengan politik.

Heru Budi Kaji Usulan PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Indonesia
Heru Budi Kaji Usulan PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok usulan Kabupaten Kepulauan Seribu yang menginginkan kawasan Pulau Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi wilayahnya.

KPK Buka Peluang Jerat Komisaris Wika Beton dan Windy Idol sebagai Tersangka Kasus Suap MA
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Komisaris Wika Beton dan Windy Idol sebagai Tersangka Kasus Suap MA

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, keduanya bisa dijerat sebagai tersangka sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup.

Pemkot Surabaya Gunakan Aplikasi Puntadewa Data Para Pendatang
Indonesia
Pemkot Surabaya Gunakan Aplikasi Puntadewa Data Para Pendatang

Pengawasan penduduk pendatang mulai tanggal 9 - 13 Mei 2022, dapat melibatkan Ketua RW/RT setempat.