Tolak Omnibus Law, Puluhan Ribu Buruh Bakal Kepung DPR dan Gedung Indosat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.Com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR.

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menyatakan penolakannya terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan segera dibahas oleh DPR RI.

Baca Juga:

DPR Jawab Keresahan Buruh soal Omnibus Law

“Saya ingin mempertegas bahwa KSPI dan Buruh Indonesia tetap menolak omnibus Law yang sudah sekarang resmi di DPR,” kata Iqbal di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

KSPI akan demo DPR dan Indosat untuk tolak Omnibus Law
Serikat buruh akan demo DPR dan Indosat untuk tolak omnibus law (MP/Kanu)

Aksi tersebut belum dipastikan kapan akan digelar. Ia mengatakan bahwa kepastian waktu akan disampaikan selanjutnya mengingat belum ada kepastian jadwal kapan RUU Cipta Kerja itu akan mulai dibahas oleh parlemen.

“Tanggal 23 Maret atau 24 Maret kami belum dapat jadwal yang pasti. Tapi akan ada aksi 50 ribu buruh ya dan KSPI adalah masuk di dalamnya,” ujarnya.

Aksi tersebut rencananya bukan atasnama KSPI saja, beberapa konfederasi dan federasi buruh akan ikut dalam kegiatan aksi penyampaian pendapat itu dengan menggunakan elemen Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).

“Kami menggunakan MPBI Reborn, di sana ada KSPI, KSPSI ada KSBSI dan ada 50 federasi serikat buruh lain,” imbuhnya.

Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan demo di depan gedung Bursa Efek Indonesia, terkait kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal karyawan PT Indosat Tbk (ISAT). Selain itu, KSPI juga akan membawa Indosat ke ILO.

Said menjelaskan, Indosat tidak memperhatikan hak-hak buruh. Hal tersebut tercermin dengan tidak melibatkan serikat buruh dalam perundingan PHK. Oleh karena itu para buruh pun akan melakukan aksi di bursa efek Indonesia.

"Tapi yang memimpin bukan Serikat Pekerja Indosat. Kami, KSPI akan memimpin langsung melakukan aksi demonstrasi di depan itu, sehingga akan menjatuhkan saham Indosat dan internasional," kata Said.

Seluruh elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa tolak omnibus law
Seluruh elemen buruh akan lakukan aksi unjuk rasa tolak omnibus law (MP/Kanu)

Karena menurutnya dengan melakukan demonstrasi, akan berpengaruh terhadap perkembangan saham Perusahaan Indosat itu sendiri, yang berarti Serikat Pekerja Indosat yang juga merupakan anggota dari KSPI dengan tegas melawan perusahan itu, karena terkait pernyataan yang dilontarkan oleh pihak perusahaan Indosat tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Ia pun menilai bahwa manajemen perusahaan Indosat tidak melakukan prosedur PHK secara benar, melainkan mengintimidasi pegawainya sehingga mau tidak mau pegawai menerima pesangon tersebut.

Lanjutnya, menurut keterangan Serikat Pekerja Indosat Roro Dwi Handayani, bahwa bukan hal baru adanya PHK di Indosat, semenjak Qatar Telecom masuk ke Indosat, prosedur PHK itu sesuai, namun menurut Roro PHK yang dilakukan kali ini menurutnya menyalahi aturan.

Kendati begitu, Said sebagai ketua KSPI pun tak tinggal diam, melainkan langsung bertindak langsung, dengan melakukan pertemuan dengan Serikat pekerja Indosat, agar bisa diketahui sumber masalahnya.

Baca Juga:

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

"Mungkin hal itu dijelaskan berulang-ulang di PT Indosat ini bukan yang pertama kali PHK yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan oang, selama ini hal itu terjadi berdasarkan hasil perundingan dengan sikap pekerja, namun kali ini PHK tersebut tidak dilakukan perundingan dengan bekerja," ujar Said.

Untuk diketahui Indosat melakukan pengurangan 677 karyawan sebagai akibat dari kebijakan perseroan melakukan perubahan organisasi.(Knu)

Baca Juga:

Ditjen Pajak Klaim Omnibus Law Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar
Indonesia
7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar

Sebanyak tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Soloraya sepakat patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kejagung Tetapkan Bos PT Himalaya Energi Perkasa Tersangka Baru Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Tetapkan Bos PT Himalaya Energi Perkasa Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur PT Himalaya Energi Perkasa, Piter Rasiman sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Corona Bisa Ubah DNA Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Corona Bisa Ubah DNA Manusia

vaksin berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh manusia dapat mengenali virus dan patogen yang berusaha menginfeksi manusia.

KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021
Indonesia
KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021

KRL Jogja-Solo ini nantinya bakal menggantikan KA Prameks yang selama ini melayani penumpang setiap hari dengan rute Jogja-Solo.

Ada Dua Jenis Vaksin COVID-19 yang Digunakan di Indonesia
Indonesia
Ada Dua Jenis Vaksin COVID-19 yang Digunakan di Indonesia

Keputusannya pada Desember mendatang, berhasil atau tidak

PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati
Indonesia
PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela hari keempat sekolah Partai cakada PDIP angkatan I.

LG Electronic Indonesia Terpukul 242 Karyawan Terpapar COVID-19
Indonesia
LG Electronic Indonesia Terpukul 242 Karyawan Terpapar COVID-19

Mereka pun harus menghentikan operasional pabrik dan mengalihkan fokus perusahaan ke penanganan COVID-19.

Menag Keluarkan Protokol Kesehatan di Pendidikan Keagamaan
Indonesia
Menag Keluarkan Protokol Kesehatan di Pendidikan Keagamaan

Ada 4 ketentuan utama yang berlaku dalam pembelajaran di masa pandemi

100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi
Indonesia
100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penggalangan internal dan eksternal di hari pertamanya menjabat sebagai Kapolri.

Rumah Tangga Bisa Jadi Klaster Baru COVID-19?
Indonesia
Rumah Tangga Bisa Jadi Klaster Baru COVID-19?

Penularan COVID-19 dalam keluarga bisa memunculkan kluster baru