Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat Ketua DPD Partai Demokrat DKI, Santoso. Foto: demokrat.or.id

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat meminta Fraksi Demokrat DPRD DKI menolak Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Parlemen Kebon Sirih sebesar Rp888 miliar.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI, Santoso mengatakan, meskipun informasi besaran anggaran ini masih simpang siur, tapi jika anggaran kegiatan DPRD naiknya signifikan mencapai Rp888 pertahun dalam situasi saat ini. Hal ini dirasa kurang peduli sebagai wakil rakyat DKI.

Baca Juga

M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar

Dengan begitu, Anggota DPR RI Komisi III ini menginstruksikan anak buahnya di DPRD DKI untuk menjegal rencana tersebut.

"Ekonomi sedang lesu akibat terimbas COVID 19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas & tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD itu akan menyakiti hati rakyat," ungkap Santoso.

Secara tegas, Santoso menginstruksikan agar anggota Fraksi Demokrat DPRD baik yang ada diunsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ataupun anggota biasa, semuanya harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

DPD Partai Demokrat DKI, Santoso
Ketua DPD Partai Demokrat DKI, Santoso. Foto: beritajakarta.id

Lanjut dia, Demokrat DKI beserta jajarannya ditingkat akar rumput akan terus bersama rakyat memperjuangkan APBD DKI yang penggunaannya diutamakan untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

"Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat itulah yg diutamakan," pungkas Santoso.

Baca Juga

Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Anggota Fraksi Demokrat DPRD, Mujiyono membenarkan penolakan DPD Partai Demokrat DKI dan menganggap terlalu besar anggarannya. Yang ditakutkan nantinya anggaran tersebut tak teserap.

"Menyarankan besarannya. Yang berpotensi tidak terserap," tutur Ketua Komisi A ini.

Sebagai diketahui, PSI merupakan partai yang paling pertama vokal melayangkan penolakan kenaikan RKT anggota DPRD pada pembahasan APBD DKI 2021.

Alasanya karena tak elok di masa pandemi saat ini gaji DPRD naik, sedangkan masyarakat tengah kesusahan di perekonomian.

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.

Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. (Asp)

Baca Juga

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hoaks Prada MI Bikin Polsek Pasar Rebo dan Ciracas Dirusak
Indonesia
Hoaks Prada MI Bikin Polsek Pasar Rebo dan Ciracas Dirusak

Prada MI mengalami kecelakaan tunggal di sana

Penyeberangan Menuju Sumatera Ditutup untuk Kendaraan Pribadi
Indonesia
Penyeberangan Menuju Sumatera Ditutup untuk Kendaraan Pribadi

Kendaraan yang memang diperkenankan melanjutkan perjalanan, bisa dilanjutkan

Mahfud MD Bantah Tuding SBY dan AHY Dalang di Balik Demo UU Ciptaker
Indonesia
Mahfud MD Bantah Tuding SBY dan AHY Dalang di Balik Demo UU Ciptaker

"Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras," kata Mahfud

Kejagung Periksa Tiga Pejabat OJK Soal Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa Tiga Pejabat OJK Soal Korupsi Jiwasraya

Ke-24 orang saksi yang diperiksa adalah pengurus maupun karyawan perusahaan manager investasi serta karyawan PT Asuransi Jiwasraya

Djoko Tjandra 'Palsu' Datangi Pusdokkes Polri untuk Rapid Tes COVID-19
Indonesia
Djoko Tjandra 'Palsu' Datangi Pusdokkes Polri untuk Rapid Tes COVID-19

Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020

Pekerja Positif COVID-19, Unilever Diminta Tetap Beroperasi
Indonesia
Pekerja Positif COVID-19, Unilever Diminta Tetap Beroperasi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengonfirmasi seorang karyawan dari salah satu anggotanya yakni Unilever, dinyatakan positif COVID-19.

Setahun Merantau Jawab 4 Salah Kaprah Tentang Tiongkok
Indonesia
Setahun Merantau Jawab 4 Salah Kaprah Tentang Tiongkok

Randy sendiri berada di Tiongkok sejak Agustus 2019

Ekonomi Indonesia Minus, DPR Peringatkan Tanda-Tanda Resesi
Indonesia
Ekonomi Indonesia Minus, DPR Peringatkan Tanda-Tanda Resesi

Jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi

Jelang Masa Transisi PSBB di DKI, Polisi dan TNI Bakal Perkuat Pengawasan
Indonesia
Jelang Masa Transisi PSBB di DKI, Polisi dan TNI Bakal Perkuat Pengawasan

Keberhasilan dalam hal percepatan penanganan Covid-19 bergantung kepada kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan.