Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Massa Buruh Geruduk DPRD Sukoharjo Buruh menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, Rabu (13/11). (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Massa buruh dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukoharjo menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11).

Aksi demonstrasi tersebut buruh menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan yang mu lai diberlakukan pemerintah per tanggal 1 Januari 2020.

Baca Juga:

Menkes Ingin Peserta BPJS Mandiri Tetap Disubsidi

Koordinator aksi Sukarno mengungkapkan, kenaikan premi BPJS sebesar 100 persen jelas memberatkan kaum buruh di Sukoharjo yang tiap bulan hidup pas-pasan. Diperparah lagi kenaikan premi ini tidak didukung dengan kenaikan UMK 2020 yang sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Pelayanan BPJS Kesehatan dinilai belum memadai (Foto: antaranews)
Pelayanan BPJS Kesehatan dinilai belum memadai (Foto: antaranews)

"Kami menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, menolak revisi UU 13 tahun 2003, tentang penghapusan pesangon serta menolak rezim upah murah," ujar Sukarno Sukarno kepada merahputih.com.

Sukarno menjelaskan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh kali ini, yakni cabut peraturan presiden (perpres) kenaikan premi yang mencapai 100 persen, revisi segera UU No 13 tahun 2003 tentang Penghapusan Pesangon, dan terakhir segera revisi PP No 78 Tahun 2005 tentang Pengupahan.

"Kenaikan premi BPJS sangat membebani rakyat. Sudah semestinya negara hadir dalam Sistem JKN (Jaminan Sosial Nasional) bukan justru malah mendorong rakyat menuju kesengsaraan," papar dia.

Baca Juga:

Dengar Aspirasi Rakyat, DPR Minta Iuran BPJS PBPU-BP Kelas III Tak Naik

Ia mengungkapkan, kenaikan premi BPJS Kesehatan yang diambang batas kewajaran ini bakal berpotensi semakin banyak penunggakan karena tidak mampu membayar. Gelombang aksi penurunan kelas juga akan terjadi, kebutuhan kamar kelas III akan semakin besar.

Buruh menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, Rabu (13/11). (MP/Ismail)
Buruh menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, Rabu (13/11). (MP/Ismail)

"Ya dengan kondisi seperti ini apakah layanan BPJS bisa lebih baik?. Kami sangat ragu. Cabut kenaikan premi BPJS jika tidak pengangguran akan bertambah," kata dia.

Pantauan merahputi.com, sebanyak 15 perwakilan buruh diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif. Di depan gedung DPRD mereka juga melakukan aksi teatrikal dan membawa poster kritikn yang menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat kenaikan premi BPJS. (Ism)

Baca Juga:

Kritisi Kenaikan, Rizal Ramli Usul BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Digabung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Dorong Menteri Nadiem Ciptakan Inovasi Kurikulum Pendidikan
Indonesia
DPRD DKI Dorong Menteri Nadiem Ciptakan Inovasi Kurikulum Pendidikan

pemerintah harus mempunyai cara dalam belajar saat pandemi, bila mana siswa yang tak punya akses internet bisa mendapatkan ilmu dengan jarak jauh.

PKS Tuding Permintaan Cepat Jokowi Buat Pembahasan UU Cipta Kerja Serampangan
Indonesia
PKS Tuding Permintaan Cepat Jokowi Buat Pembahasan UU Cipta Kerja Serampangan

"Rupanya kerja cepat, yang diperintahkan Presiden, praktek di lapangannya berubah menjadi kerja serampangan alias ugal-ugalan," kata Mulyanto

Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Siang Ini
Indonesia
Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Siang Ini

Hujan diperkirakan turun di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Jatim Gelar Tes Kesehatan 41 Pasangan Cakada di 3 Rumah Sakit
Indonesia
Jatim Gelar Tes Kesehatan 41 Pasangan Cakada di 3 Rumah Sakit

Jadwal pelaksanaan tes kesehatan untuk calon kepala daerah di berbagai wilayah di Jawa Timur, dimulai 4-11 September 2020 dan pelaksananya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

KPK Periksa Ketua KPPU Terkait Suap Distribusi Gula di PTPN III
Indonesia
KPK Periksa Ketua KPPU Terkait Suap Distribusi Gula di PTPN III

Kurnia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Pemasaran PTPN III?, I Kadek Kertha Laksana.

Bantuan Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Bantuan Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran

Pemerintah, kata Putri, perlu memastikan desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui perluasan target bantuan tunai ini atau bansos lain yang telah berjalan.

Update COVID-19 DKI Minggu (14/6): 8.863 Positif, 4.091 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Minggu (14/6): 8.863 Positif, 4.091 Sembuh

Kemudian sampai dengan hari ini ada 1.368 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.833 orang melakukan isolasi mandiri di rumah

Anies Panggil Kepala Pengelola Monas, Ada Apa?
Indonesia
Anies Panggil Kepala Pengelola Monas, Ada Apa?

Anies juga mengaku telah menginstruksikan Kepala UPT Monas Isa Sanursi dan jajarannya untuk melakukan penyisiran ke seluruh kawasan Monas.

Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan
Indonesia
Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan

Paktik politik uang tidak akan bisa dihindari baik dalam Pilkasa secara langsung maupun Pilkada tidak langsung

Djoko Tjandra Diduga Punya "Kaki Tangan" yang Urus Segala Keperluan di Indonesia
Indonesia
Djoko Tjandra Diduga Punya "Kaki Tangan" yang Urus Segala Keperluan di Indonesia

Jaringan mafia hukum yang dimaksudnya itu ada di mana-mana.