Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan Menkopolhukam Mahfud MD bertemu Jaksa Agung di Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/3) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Pemerintah menolak mentah-mentah dokumen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Sebab, ada beberapa dokumen yang belum dipenuhi.

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Ia menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

Baca Juga

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

"Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat, kok mengulur-ulur waktu," kata Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu (31/3).

Mahfud kemudian menjelaskan proses penanganan kisruh PD oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia menegaskan pemerintah tidak bisa melarang masyarakat menggelar kegiatan seperti halnya kongres luar biasa (KLB).

"Hukumnya memang begitu, ketika ada gerakan yang bernama KLB, itu kan belum ada laporannya ke Kemenkumham, belum ada dokumen apapun lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh," sebut Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menuturkan penanganan kisruh PD oleh pemerintah dimulai sejak kubu Moeldoko mendaftarkan hasil acara yang diklaim KLB ke Kemenkumham. Mahfud menilai proses verifikasi hasil KLB sudah cepat.

"Jadi sama sekali tidak terlambat, itu sudah sangat cepat, karena bagian-bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian dari proses hukum administrasi, yang ribut, saling tuding, dan sebagainya," jelas Mahfud.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD temui Jaksa Agung Burhanuddin dalam rangka kunjungan kerja, Senin (15/3/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD temui Jaksa Agung Burhanuddin dalam rangka kunjungan kerja, Senin (15/3/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia menampik bahwa penyelesaian permasalahan kepengurusan Partai Demokrat saat itu memerlukan laporan dari kubu yang menggelar KLB ke Kemenkumham.

Namun, setelah menerima laporan, pemerintah selanjutnya bergerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, penyelesaian dan waktu pengumuman keputusan pemerintah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Begitu mereka melapor tadi sudah disebut, Pak Moeldoko dan Pak Jhonny Allen melapor, kemudian dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu," kata Mahfud.

"Persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini. Jadi ini sama sekali tidak terlambat," terang dia.

Menkumham Yasonna Laolly menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

"Dengan demikian Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," kata Yasonna Laolly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

Yasonna menambahkan, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko itu antara lain menyangkut AD/ART Partai Demokrat dalam keikutsertaan DPP, DPD, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Adapun, terkait argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Sebab, yang terdaftar di Kemenkumham AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Dieksekusi Keluar dari Gedung Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Dieksekusi Keluar dari Gedung Putih

Pria itu sebenarnya adalah Anthony Atamanuik yang membuat program “The President Show”.

KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri
Indonesia
KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri

Dalam operasi senyap itu KPK sempat menyita barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000

Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri

Ali tak menjelaskan secara rinci identitas dan status para pihak yang dilarang bepergian

Penyerangan Polsek Ciracas Bikin Pedagang Trauma
Indonesia
Penyerangan Polsek Ciracas Bikin Pedagang Trauma

Para PKL tersebut, sehari-harinya menjajakan dagangan mereka di sekitar Arundina, Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.

115 Karyawan Perusahaan Telekomunikasi di DIY Positif COVID-19
Indonesia
115 Karyawan Perusahaan Telekomunikasi di DIY Positif COVID-19

Sebanyak 115 karyawan sebuah perusahaan telekomunikasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkonfirmasi positif COVID-19

Besok Irjen Napoleon Cs Jalani Sidang Perdana Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Besok Irjen Napoleon Cs Jalani Sidang Perdana Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Perkara dugaan suap pengurusan red notice merupakan bagian dari rentetan skandal Djoko Tjandra

Debat Terbuka Angkat Tema COVID-19, Gibran Sebut Materinya Standar dan Bagyo Terkejut
Indonesia
Debat Terbuka Angkat Tema COVID-19, Gibran Sebut Materinya Standar dan Bagyo Terkejut

Debat tersebut mengangkat tema "Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19".

Piala Dunia U-20, Solo Butuh Rp29 Miliar untuk Penataan Kawasan PKL
Indonesia
Piala Dunia U-20, Solo Butuh Rp29 Miliar untuk Penataan Kawasan PKL

Penataan PKL akan dilakukan agar tidak mengganggu jalannya gelaran Piala Dunia U-20.

Jelang PSBB Total, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan di Masjid
Indonesia
Jelang PSBB Total, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Warga Jakarta harus lebih disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di lingkungan masjid jelang diberlakukan PSBB total.

Ngotot Politisi Atur Moral Rakyat Lewat RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
Ngotot Politisi Atur Moral Rakyat Lewat RUU Minuman Beralkohol

Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) mengingatkan, pendekatan prohibitionist terhadap alkohol dinilai sebagai sebuah pendekatan usang. Pendekatan ini pernah dilakukan di Amerika Serikat pada 1920-1933.