Tolak Gugatan KPK Watch, MK Putuskan TWK Konstitusional Dokumentasi - Hakim Konstitusi Anwar Usman. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial reviewUndang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Gugatan itu diajukan oleh KPK Watch. KPK Watch meminta MK menyatakan TWK inkonstitusional dan memerintahkan BKN dan KPK agar menarik kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK.

"Mengadili. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan dikutip Youtube MK, Selasa (31/8).

Baca Juga:

Novel Sebut OTT di Probolinggo Hasil Turun Tangan 'Raja OTT' Yang Disingkirkan Lewat TWK

MK memutuskan, TWK pegawai KPK konstitusional. Menurut MK, pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Hakim konstitusi Deniel Foekh menyatakan, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum.

"Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya.

 Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.

"Pasal 69B dan pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, in casu hak konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan pasal 27 ayat (2), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

KIP Gelar Sidang Terkait TWK Pegawai KPK 13 September

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
50 Calon Lolos Seleksi Komisioner Komnas HAM, Ada Nama Jenderal Polri
Indonesia
50 Calon Lolos Seleksi Komisioner Komnas HAM, Ada Nama Jenderal Polri

Proses seleksi calon komisioner Komnas HAM memasuki babak baru.

Ciptakan Udara Bersih, Anak Buah Anies Berharap Dapat Dukungan dari Semua Pihak
Indonesia
Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah
Indonesia
Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah

Pengecekan secara rutin juga dilakukan untuk mengantisipasi lahan makam kembali ambles

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana
Indonesia
KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

"Penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu. Apakah ada atau tidak, kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya) ya tidak dilanjutkan," ucap Ali

Dampak Perang Rusia Ukraina Berlanjut, Berbagai Negara Hadapi Resesi
Dunia
Dampak Perang Rusia Ukraina Berlanjut, Berbagai Negara Hadapi Resesi

IMF akan merilis pembaruan untuk Prospek Ekonomi Dunia pada pertengahan Juli.

Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J

"Hari ini, penyidik timsus melakukan pemeriksaan terhadap Irjen FS sebagai tersangka di Mako Brimob," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, hari ini.

Jokowi Bagikan Bansos PKH di Serang dan Temui Alumni Program Kartu Prakerja di Bogor
Indonesia
Jokowi Bagikan Bansos PKH di Serang dan Temui Alumni Program Kartu Prakerja di Bogor

Peserta Program Kartu Prakerja sudah mencapai 12,8 juta sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini.

Pemerintah Tindak Tegas Truk Tambang yang Gunakan Solar subsidi
Indonesia
Pemerintah Tindak Tegas Truk Tambang yang Gunakan Solar subsidi

Kami akan mendisiplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang. Melalui Direktorat Mineral dan Batubara, kami juga akan mengimbau mereka untuk tidak menggunakan BBM subsidi, jika tidak dihiraukan akan kami berikan tindakan tegas

Defisit APBN 2022 Bakal Berkurang
Indonesia
Defisit APBN 2022 Bakal Berkurang

Kementerian Keuangan mencatat, Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 tumbuh positif mencapai 3,69 persen (yoy) atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen.

Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial
Indonesia
Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial

Postingan promosi alkohol yang kontroversial sempat dihapus atau take down oleh manajemen Bar Holywings di akun media sosial (medsosnya).