Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte, Hakim Minta Sidang Lanjut Terus Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Majelis Hakim menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus suap Irjen Napoleon Bonaparte. Ia memerintahkan agar perkara penghapusan nama buronan Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) dilanjutkan.

"Menyatakan eksepsi penasihat hukum Terdakwa Napoleon Bonaparte tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/11).

Baca Juga

JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum sah menurut hukum. Atas dasar itu pula, hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Sementara itu, penasihat hukum Napoleon mengatakan menerima putusan sela tersebut dan meminta agar sidang segera dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan, jaksa penuntut umum meminta waktu 7 hari untuk dapat menghadirkan sejumlah saksi.

Sebelumnya tim penasihat hukum Napoleon menyinggung sejumlah catatan kuitansi tanda terima uang yang tidak secara jelas menyebutkan maksud dari pemberian uang sebesar SGD200 ribu dan 270 ribu dollar dari Djoko Tjandra.

Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)
Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)

Dengan tidak adanya penjelasan mengenai maksud pemberian uang, maka penyidik Bareskrim Polri dan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menafsirkan seolah-olah uang diberikan agar Napoleon selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Mabes Polri menghapus daftar buronan Djoko Tjandra.

Ia berpendapat bahwa DPO bukan merupakan kewenangannya selaku mantan Kadivhubinter Mabes Polri. Menurut Napoleon, status red notice atas nama Djoko Tjandra nomor: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak 2014 karena tidak ada perpanjangan dari Kejaksaan RI sebagai lembaga peminta.

Napoleon didakwa menerima suap sebesar Sin$200 ribu dan US$270 ribu atau sekitar Rp6 miliar dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, melalui pengusaha Tommy Sumardi.

Suap itu dimaksudkan agar Napoleon menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. (Knu)

Baca Juga

Irjen Napoleon Didakwa Terima Suap SGD200 Ribu dan USD270 Ribu dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biar Bunga Kredit Turun, BUMN BRI, Pegadaian dan PNM Segera Digabung
Indonesia
Biar Bunga Kredit Turun, BUMN BRI, Pegadaian dan PNM Segera Digabung

negara akan mengambil seluruh saham dengan mengalihkan saham seri B dari PNM dan Pegadaian kemudian diserahkan kepada BRI

Puskesmas Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Puskesmas Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19

Puskesmas adalah agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan

Wali Kota Solo Pastikan Tidak Ada Nakes Kirim Surat Tolak Vaksin
Indonesia
Wali Kota Solo Pastikan Tidak Ada Nakes Kirim Surat Tolak Vaksin

Jumlah vaksin Sinovac yang datang ke kota Solo mencapai 10.609 vaksin. Padahal dari data Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, jumlah nakes di kota Solo mencapai 10.620 orang.

Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya

Proses eksekusi masih terkendala adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PT INKA Optimistis LRT Jabodebek Tetap Beroperasi Agustus 2022
Indonesia
PT INKA Optimistis LRT Jabodebek Tetap Beroperasi Agustus 2022

Keyakinan pencapaian target tersebut seiring dengan kesiapan dalam pengerjaan proyek LRT Jabodebek.

BMKG Keluarkan Peringatan Gempa Besar dan Tsunami di Banyuwangi
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gempa Besar dan Tsunami di Banyuwangi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat mengeluarkan peringatan terjadinya gempa hingga tsunami di sekitar Banyuwangi.

Kenapa Ki Manteb Dijuluki Dalang Setan?
Indonesia
Kenapa Ki Manteb Dijuluki Dalang Setan?

Teguh mengaku sangat senang dan terhibur jika Ki Manteb tampil

Demokrat Ingatkan Pemerintah Naikkan PPN Perlemah Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Demokrat Ingatkan Pemerintah Naikkan PPN Perlemah Daya Beli Masyarakat

Banyak PHK, usaha gulung tikar, roda ekonomi lesu

Khusus di Lombok, Seluruh Kabupaten/Kota Berada di Level 1
Indonesia
Khusus di Lombok, Seluruh Kabupaten/Kota Berada di Level 1

Jelang bergulirnya ajang internasional tersebut, mayoritas wilayah di Indonesia berada pada level 1 dan level 2

Pernyataan Muhadjir Sebut Indonesia di Situasi Darurat Tuai Sorotan
Indonesia