Tolak Denda Rp5 Juta, Warga Gugat Perda COVID-19 DKI ke MA Ilustrasi. (Foto: Pixabay/geralt)

Merahputih.com - Warga bernama Happy Haryati Helmi menggugat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 ke Mahkamah Agung (MA). Ia keberatan dengan sanksi denda sebesar Rp5 juta bagi penolak vaksinasi.

Happy menilai denda Rp5 juta bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali

Perda COVID-19 DKI pun dinilainya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 36/09 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

"Sanksi denda Rp5 juta yang besarannya di luar dari kemampuan pemohon mengingat selain sanksi denda bagi dirinya, pemohon juga memiliki seorang suami, seorang adik dan seorang anak yang masih balita," ujar kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12).

Viktor menambahkan, kliennya menyadari program vaksinasi upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Namun, menurutnya, UU 36/09 menjamin warga menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

"Apabila kita melihat ketentuan norma a quo secara tekstual dan gramatikal, mengandung sifat yang memaksa kepada setiap warga masyarakat yang berdomisili di Jakarta karena terdapat sanksi Rp5 juta bagi yang menolak vaksin," jelasnya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Alexandra_Koch)
Ilustrasi. (Foto: Pixabay/Alexandra_Koch)

Pemohon menganggap vaksin corona tidak menjamin masyarakat bisa terhindar dari penularan COVID-19. Selain itu, Menkes Terawan Agus Putranto juga menyebut vaksinasi merupakan upaya kedua dalam penanggulangan COVID-19. Yang penting kata Menkes menjalankan protokol kesehatan.

"Ini yang menjadikan kami bertanya kenapa dalam Perda itu vaksinisasi dan pengobatan (disamakan). Ini yang menjadi pertanyaan karena itu dua hal berbeda," tuturnya.

Terlebih pemohon, juga mempertanyakan keputusan pemerintah yang mengimpor 1,2 juta vaksin Sinovac dari Tiongkok. Padahal informasi terakhir yang dia terima jika Tiongkok saja menggunakan vaksin dari Pfizer.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Perempuan Mandul

"Persoalannya sekarang berita terkahir bahwa China sendiri tidak menggunakan Sinovac dan mereka mengambil dari luar Pfizer. Ini jadi pertanyaan kita dan juga Sinovac ini belum (tentu) lulus uji klinis," tambahnya.

Bahkan, PT Sinovac sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui efektivitasnya. "Bisa dibayangkan PT itu saja belum yakin. Ini yang menjadi persoalan," tandas Viktor. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Lebaran Berakhir, Pasar Jadi Sasaran Tes Antigen Secara Acak di Kota Tangerang
Indonesia
Libur Lebaran Berakhir, Pasar Jadi Sasaran Tes Antigen Secara Acak di Kota Tangerang

Lokasi pelaksanaan tes cepat antigen hari ini berada di Pasar Regency Kecamatan Periuk, Pasar Ramadhan dan Terminal Pasar Baru Kecamatan Karawaci dan Pasar Kreo di Kecamatan Larangan.

[Hoaks atau Fakta]: Kelapa Muda, Jeruk dan Garam Hilangkan COVID-19 Dalam 1 Jam
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Kelapa Muda, Jeruk dan Garam Hilangkan COVID-19 Dalam 1 Jam

Masyarakat diminta untuk tidak mudah menerima informasi yang belum memiliki bukti klinis.

Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos
Indonesia
Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos

Perintah ini disampaikan Victorious usai Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada dua pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

63 Titik Jalan Dibatasi Selama PPKM Darurat
Indonesia
63 Titik Jalan Dibatasi Selama PPKM Darurat

Termasuk penegakan hukum terhadap batas kapasitas angkutan umum dan jam operasional

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara mengangkat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Satgas COVID-19 Ungkap Lima Fakta Strategi Keberhasilan Tangani Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Lima Fakta Strategi Keberhasilan Tangani Pandemi

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan lima fakta strategi keberhasilan berbagai negara dalam penanganan virus corona.

Mudik di Wilayah Jabodetabek Juga Dilarang
Indonesia
Mudik di Wilayah Jabodetabek Juga Dilarang

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menegaskan, pelarangan mudik Lebaran tetap berlaku di wilayah aglomerasi.

Satgas COVID-19 Ingatkan Kerumunan Massa Penjemput Rizieq Shihab Tidak Boleh Terulang
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan Kerumunan Massa Penjemput Rizieq Shihab Tidak Boleh Terulang

Kerumunan besar seperti saat penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab diharap jadi yang terakhir. Sebab, bisa meningkatkan potensi penularan dan kenaikan kasus.

Polda Metro Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Polda Metro Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

"Nanti bila sudah lengkap, selanjutnya baru kita lakukan atau rencanakan gelar perkara untuk menentukan tersangka di sini, karena memang pidananya ada di sini," pungkasnya.

Pengunjung Candi Borobudur Saat Libur Lebaran Diprediksi Capai 10 ribu
Indonesia
Pengunjung Candi Borobudur Saat Libur Lebaran Diprediksi Capai 10 ribu

"Kami perkirakan pengunjung akan membludak nantinya, karena sudah satu tahun tidak kemana-mana. Jadi jumlah pengunjung itu hanya 50 persen dari masa ramai sebelum pandemi biar bisa disesuaikan, karena 10.000 orang itu juga dari hitungan luasan zona II," katanya.