Tol Bawen - Salatiga Segera Rampung Presiden Joko Widodo saat meninjau perkembangan proyek pembangunan jalan tol Bawen - Salatiga, Sabtu (8/4). (Foto Biro Pers Setpres)

Jalan tol Bawen - Salatiga di KM +37.600, Jembatan Tuntang, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah mulai dikerjakan. Ruas tol tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo, yang sudah bertahun-tahun terkendala masalah pembebasan lahan.

"Ini ruas Bawen-Salatiga yang sudah bertahun-tahun tidak bisa selesai karena masalah pembebasan lahan," ujar Presiden Joko Widodo saat meninjau perkembangan proyek pembangunan jalan tol Bawen - Salatiga, Sabtu (8/4).

Presiden Jokowi mendorong para jajarannya segera menyelesaikan masalah yang menghambat pembangunan tersebut. Sehingga proyek pembangunan jalan tol tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai tahap konstruksi.

"Alhamdulilah tadi saya tanyakan hampir rata-rata di setiap ruas, setiap seksi 97-99 persen lahan sudah terbebaskan, artinya tadi saya sampaikan ke Menteri PU tinggal konstruksi," ungkapnya.

Walaupun demikian, proses kontruksi yang dihadapi tidaklah mudah. Mengingat lokasi pembangunan jalan tol yang berada di sekitaran bukit, membuat kontruksi berjalan cukup berat. Bahkan saat ini masih ada sekitar 140 ribu meter kubik tanah yang harus dipindahkan.

"Memang problem yang paling berat misalnya di ruas Bawen-Salatiga ini, di Tuntang memang paling berat menghadapi bukit-bukit yang memerlukan pemotongan dan membawa tanah itu menuju tempat yang lain," ucap Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap seluruh ruas tol yang ada di Pulau Jawa sudah tersambung pada tahun 2019 mendatang. Sehingga mobilitas dan aksesibilitas masyarakat di Pulau Jawa menjadi semakin mudah.

"Kita berharap insya Allah 2018 akhir Jakarta-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Surabaya sudah tersambung. Dilanjutkan ke arah Timur, Surabaya-Banyuwangi juga 2019 sudah selesai, kita sambung dari ujung ke ujung di Jawa," ujar Presiden.

Hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Angkat Suara Sejumlah Napi Asimilasi Kembali Berulah saat PSBB
Indonesia
Ketua MPR Angkat Suara Sejumlah Napi Asimilasi Kembali Berulah saat PSBB

Bamsoet mendorong aparat kepolisian perlu memetakan jaringan kelompok kejahatan di setiap wilayah.

Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi
Indonesia
Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi

Beraksi sejak 2017, sindikat ini sudah berhasil menguras 3.070 rekening bank korbannya.

Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Venue dan Crown
Indonesia
Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Venue dan Crown

Penutupan itu mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Demo di Kemenkumham, Warga Priok Tuntut Menteri Yasonna Minta Maaf
Indonesia
Demo di Kemenkumham, Warga Priok Tuntut Menteri Yasonna Minta Maaf

"Kami tidak terima. Pernyataannya sangat menyakitkan hati warga Priok," tegas orator

Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah

Pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami penambahan.

Kemenaker Salurkan Subsidi Upah Termin II Untuk 11,05 Juta Pekerja
Indonesia
Kemenaker Salurkan Subsidi Upah Termin II Untuk 11,05 Juta Pekerja

Total sudah 11.052.859 orang yang menerima penyaluran periode November-Desember 2020.

Komnas HAM Sebut Pemerintah tak Bisa Sembarang Hapus Kewarganegaraan Ratusan Kombatan ISIS
Indonesia
Komnas HAM Sebut Pemerintah tak Bisa Sembarang Hapus Kewarganegaraan Ratusan Kombatan ISIS

"Bisa enggak kita bikin kebijakan untuk dikeluarkan dari kewarganegaraan indonesia?," ujar Taufan

Menaker Butuh Waktu Sebelum Bantuan Rp600 Ribu Cair
Indonesia
Menaker Butuh Waktu Sebelum Bantuan Rp600 Ribu Cair

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta

Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir
Indonesia
Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir

jika arahnya ke politis atau mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pansus akan jadi kontraproduktif.