Tokoh KAMI Dianggap Lagi Cari Perhatian Jokowi Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap hal biasa karena hanya untuk menyuarakan repleksi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu panik.

"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana di Rangkasbitung, Banten, Jumat (21/8)

Baca Juga

Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

Dalam deklarasi KAMI yang diketuai Din Syamsudin juga terdapat beberapa tokoh dan pemerintah memandang hal biasa di era demokrasi tersebut. Pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja sebagai refleksi demokrasi.

Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi dengan menyuarakan lantang, karena mereka tidak berada di posisi pemerintahan. Mereka para tokoh oposisi itu hanya memandang secara subyektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.

"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakjulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang sah dan legal," ujarnya dilansir Antara

Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana. ANTARA/HO
Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana. ANTARA/HO

Menurut dia, mekanisme sistem presidentil sangat berat untuk menggulingkan presiden dan syaratnya harus ada sidang paripurna MPR juga harus menyetujui 2/3 anggota legislatif. Sedangkan, legislatif yang ada saat ini sekitar 90 persen dibawah koalisi pemerintahan Jokowi.

Gerakan deklarasi KAMI itu, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintah Jokowi.

Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu dan Gatot Purnawirawan Jenderal Nurmantyo.

"Kami melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," tegas Dosen Untirta itu.

Ia mengatakan, deklarasi KAMI yang menuntut delapan maklumat di antaranya penyelamatan Pancasila, penanggulangan pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan penegakan supremasi hukum itu tidak mendasar.

Selama ini, Jokowi dinilai berhasil untuk mengatasi pandemi COVID-19 ketika ekonomi nasional menurun, namun kebijakan pemerintah Jokowi menerapkan era normal baru untuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, juga kebijakan pemerintah Jokowi dalam menangani COVID-19 cukup besar mengalokasikan anggaran untuk subsidi bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu/jiwa. Begitu juga memberikan bantuan subsidi modal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp2,4 juta/unit usaha.

Baca Juga

Gatot: Kalau KAMI Berubah Parpol, Saya Tidak Ikutan

Pemerintah Jokowi juga memberikan subsidi listrik, keringanan bunga perbankan hingga menyetop angsuran leasing kendaraan.

"Kami melihat maklumat delapan tuntutan itu tidak jelas kemana arahnya, sebab pemerintah Jokowi tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19 itu," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website
Indonesia
Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website

MLA ditangkap di Perumahan Hansela Garden, Rumbai, Dharmasraya, Sumbar, tanggal 6 Agustus 2021

Perempuan Viral Maki Petugas karena Diputar Balik di Anyer Ditangkap
Indonesia
Perempuan Viral Maki Petugas karena Diputar Balik di Anyer Ditangkap

Polisi menangkap perempuan viral yang memaki petugas pos penyekatan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Ciwandan, Cilegon. Wanita dan seorang pengemudi laki-laki itu ditangkap di Carita, Kabupaten Pandeglang.

Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua
Indonesia
Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua

Luhut menegaskan dirinya tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua seperti yang ditudingkan oleh terlapor.

Lewat Surat Telegram, Kapolri Minta Anak Buahnya 'Bersihkan' Premanisme dan Pungli di Pelabuhan
Indonesia
Data Dobel dan Orang Meninggal Dapat BST, Dinsos Klaten Lapor Kemensos
Indonesia
Data Dobel dan Orang Meninggal Dapat BST, Dinsos Klaten Lapor Kemensos

"Ternyata setelah warga dapat BLT DD Rp 300.000, mereka juga dapat BST Kemensos Rp 600.000 untuk dua bulan," katanya.

Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi
Indonesia
Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi

Presiden tentunya tahu mana urgensi dan batas waktu

Anies Batasi Warga di Zona Merah, Berkegiatan Cuma Sampai Jam 8 Malam
Indonesia
KPK Periksa Penyidik dari Kepolisian yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Berdayakan dan Promosikan Perwira dari Tanah Papua
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Berdayakan dan Promosikan Perwira dari Tanah Papua

Rasio Orang Asli Papua dalam institusi Polri dinilai sangat terbatas

Alasan Polisi Belum Beberkan Identitas KKB yang Tembak Kabinda Papua
Indonesia
Alasan Polisi Belum Beberkan Identitas KKB yang Tembak Kabinda Papua

Rusdi menerangkan salah satu kendalanya adalah medan di Papua