Tokoh KAMI Dianggap Lagi Cari Perhatian Jokowi Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap hal biasa karena hanya untuk menyuarakan repleksi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu panik.

"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana di Rangkasbitung, Banten, Jumat (21/8)

Baca Juga

Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

Dalam deklarasi KAMI yang diketuai Din Syamsudin juga terdapat beberapa tokoh dan pemerintah memandang hal biasa di era demokrasi tersebut. Pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja sebagai refleksi demokrasi.

Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi dengan menyuarakan lantang, karena mereka tidak berada di posisi pemerintahan. Mereka para tokoh oposisi itu hanya memandang secara subyektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.

"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakjulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang sah dan legal," ujarnya dilansir Antara

Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana. ANTARA/HO
Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana. ANTARA/HO

Menurut dia, mekanisme sistem presidentil sangat berat untuk menggulingkan presiden dan syaratnya harus ada sidang paripurna MPR juga harus menyetujui 2/3 anggota legislatif. Sedangkan, legislatif yang ada saat ini sekitar 90 persen dibawah koalisi pemerintahan Jokowi.

Gerakan deklarasi KAMI itu, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintah Jokowi.

Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu dan Gatot Purnawirawan Jenderal Nurmantyo.

"Kami melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," tegas Dosen Untirta itu.

Ia mengatakan, deklarasi KAMI yang menuntut delapan maklumat di antaranya penyelamatan Pancasila, penanggulangan pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan penegakan supremasi hukum itu tidak mendasar.

Selama ini, Jokowi dinilai berhasil untuk mengatasi pandemi COVID-19 ketika ekonomi nasional menurun, namun kebijakan pemerintah Jokowi menerapkan era normal baru untuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, juga kebijakan pemerintah Jokowi dalam menangani COVID-19 cukup besar mengalokasikan anggaran untuk subsidi bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu/jiwa. Begitu juga memberikan bantuan subsidi modal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp2,4 juta/unit usaha.

Baca Juga

Gatot: Kalau KAMI Berubah Parpol, Saya Tidak Ikutan

Pemerintah Jokowi juga memberikan subsidi listrik, keringanan bunga perbankan hingga menyetop angsuran leasing kendaraan.

"Kami melihat maklumat delapan tuntutan itu tidak jelas kemana arahnya, sebab pemerintah Jokowi tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19 itu," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI
Indonesia
Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kebijakan tersebut diperlukan karena makin tingginya angka penularan dan pasien COVID-19 di Jakarta.

Kasus Korupsi Diduga Melibatkan Unsur Penguasa, PA 212: Ini Perbuatan Dzalim
Indonesia
Kasus Korupsi Diduga Melibatkan Unsur Penguasa, PA 212: Ini Perbuatan Dzalim

Dewan Pengawas KPK selama ini hanya menjadi penghambat

Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal
Indonesia
Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal

RR ingin menghentikan demokrasi kriminal yang membuat bangsa ini dikuasai oleh oligarki dan para cukong.

Omnibus Law Diminta Tak Ada Pasal Titipan
Indonesia
Omnibus Law Diminta Tak Ada Pasal Titipan

Presiden pun meminta jajarannya untuk terus mengkaji dan membahasnya

Sebuah Kendaraan Masuk ke Kolam Bundaran HI
Indonesia
Bepe Anggap Sosok Ini Layak Jadi Ketum PSSI
Berita
Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia
Indonesia
Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia

PSI berpandangan siapa pun yang memenangkan Pemilu AS 2020, Indonesia diharapkan cerdas memainkan peran untuk kepentingan nasional.

Promo Gajian KA Logawa, Harga Tiket Mulai Rp120 Ribu
Indonesia
Promo Gajian KA Logawa, Harga Tiket Mulai Rp120 Ribu

Ia mengatakan jadwal lengkap dan tiket "Program Promo Gajian" untuk KA Logawa dapat dilihat serta dipesan melalui aplikasi KAI Access, laman kai.id, dan kanal resmi penjualan tiket lainnya.

Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'

Dari berbagai klaster kasus positif di perkantoran tersebut, harus diterapkan berbagai perlakuan dengan menutup gedung perkantoran

Anies Sebut Rt Kasus Corona di Jakarta Naik Jadi 1,5
Indonesia
Anies Sebut Rt Kasus Corona di Jakarta Naik Jadi 1,5

Rt 1 artinya 1 orang positif menularkan ke 1 orang lain.