Tok! RUU Keolahragaan Resmi Jadi UU Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) menyerahkan naskah RUU Keolahragaan kepada Menpora Zainudin Amali setelah disahkan menjadi UU saat Rapur DPR, Selasa (15/2). Foto: Kemenpora

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Ranacangan Undang-Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara II, Selasa (15/2).

UU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Baca Juga

DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran

Mulanya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keolahragaan, Dede Yusuf menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Ada 10 pokok-pokok norma substansi pada RUU ini yang diharapkan bakal berdampak positif bagi dunia keolahragaan Indonesia.

Setelah menyampaikan laporan tersebut, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus selaku pemimpin rapat, meminta persetujuan pengesahan RUU Keolahragaan menjadi UU.

"Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," kata Lodewijk.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Adapun pokok-pokok norma substansi pada RUU Keolahragaan yaitu, pertama RUU Keolahragaan mengatur penguatan olahraga sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs).

Kedua, RUU Keolahragaan juga menguatkan status olahragawan sebagai profesi serta mengatur mengenai kesejahteraan dan penghargaan para olahragawan.

Ketiga, RUU Keolahragaan mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yakni dana hibah yang diberikan oleh pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Baca Juga

Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT

Keempat, RUU ini memberi aturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), di mana KONI berwenang memberi rekomendasi ke KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional dan harus dilaksanakan oleh KOI.

Kelima, RUU Keolahragaan mengatur adanya desain besar olahraga nasional untuk pusat serta desain olahraga daerah untuk provinsi.

Keenam, dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, RUU Keolahragaan juga mengatur hak dan kewajiban penonton dan suporter.

Ketujuh, RUU ini juga mewadahi pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital/elektronik, tetapi tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial, serta didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga.

Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik juga diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan.

Kedelapan, RUU Keolahragaan mengatur pembentukan sistem data keolahragaan nasional terpadu yang memuat data mengenai mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, serta kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga.

Kesembilan, dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, RUU Keolahragaan mengatur dan menegaskan adanya satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri, putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.

Kesepuluh, RUU ini menyelaraskan hal penyandang disabilitas dengan UU Penyandang Disabilitas serta dilakukan penguatan di mana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan/atau induk organisasi cabang olahraga di tingkat pusat dan daerah. (Pon)

Baca Juga

Hari ini, Enam Calon Anggota KPU dan Dua Calon Anggota Bawaslu Dicecar DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif
Indonesia
Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif

Dukungan Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyesalkan agresi Rusia kepada Ukranina dinilai sudah sesuai konstitusi Negara.

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH  Antisipasi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

"Kami mengimbau setiap perusahaan untuk menetapkan work from home (WFH). Ini juga untuk mengurangi volume kendaraan pada arus balik Natal hingga tahun baru," kata Firman

Tabungan Haji Warga Rp 50 Juta Dimakan Rayap, Gibran Bantu Berangkatkan Umrah
Indonesia
Tabungan Haji Warga Rp 50 Juta Dimakan Rayap, Gibran Bantu Berangkatkan Umrah

Nasib malang dialami Samin (52) warga Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.

Indonesia Harus Contoh Asia Timur Keluar Dari Jebakan Pendapatan Menengah
Indonesia
Indonesia Harus Contoh Asia Timur Keluar Dari Jebakan Pendapatan Menengah

Berbagai upaya yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi, seperti yang berhasil dilakukan oleh beberapa negara Asia Timur

Dubes RI untuk Inggris Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ratu Elizabeth II
Indonesia
Dubes RI untuk Inggris Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ratu Elizabeth II

Ratu Elizabeth II meninggal dunia di Istana Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia, Kamis (8/9), pukul 16.30 waktu setempat.

Produksi Vaksin PMK Diupayakan Dibuat di Dalam Negeri
Indonesia
Produksi Vaksin PMK Diupayakan Dibuat di Dalam Negeri

Berdasarkan data pada 18 Juli 2022 seluruh provinsi di Pulau Jawa dan sebagian provinsi di Pulau Sumatera dikategorikan berada dalam zona merah penularan PMK.

Jokowi Perintahkan Menteri Diskusikan Kembali RKUHP Sebelum Disahkan
Indonesia
Jokowi Perintahkan Menteri Diskusikan Kembali RKUHP Sebelum Disahkan

Presiden Jokowi memerintahkan hal itu saat memimpin rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU KUHP di Istana Kepresidenan Jakarta.

Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan
Indonesia
Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mempersilakan warga yang ingin membagikan makanan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti panti asuhan, tempat ibadah, atau di kediaman lingkungan masing-masing.

Jokowi Diyakini Ajukan Nama Pengganti Gubernur BI di Akhir Februari
Indonesia
Jokowi Diyakini Ajukan Nama Pengganti Gubernur BI di Akhir Februari

Tugas BI juga sangat penting memastikan inflasi terkendali serta kurs yang stabil, terutama pada 2023, di mana Indonesia menghadapi tahun ekonomi yang tidak mudah.

[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Disebabkan dari Efek Samping Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Disebabkan dari Efek Samping Vaksin COVID-19

Dalam unggahan tersebut juga mengklaim bahwa kandungan vektor adenovirus simpanse dalam vaksin Covid-19 AstraZeneca menjadi penyebab cacar monyet menginfeksi manusia sehingga dapat menularkan ke orang lain.