Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswenda berdiskusi dengan camat dan lurah se wilayah Jakarta Selatan. (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp4,4 juta lebih atau meningkat 3,27 persen dari 2020 bagi perusahaan tidak terkena dampak COVID-19.

"Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/11).

Penetapan UMP Rp4.416.186,548 pada 2021 hanya berlaku bagi sektor usaha di Jakarta yang tidak terpengaruh pandemi COVID-19. Sementara bagi kegiatan usaha yang terkena dampak COVID-19, tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.

Baca Juga:

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa keputusan tersebut sebagai kebijakan asimetris guna mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19.

"Masa pandemi COVID-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021," ujar Anies.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam membayar upah.

Anies mengatakan perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi buruh, serta menjaga kelangsungan usaha.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta Kamis, (10/9/2020). ANTARA/jakarta.go.id/pri. (ANTARA/jakarta.go.id)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta Kamis, (10/9/2020). ANTARA/jakarta.go.id/pri. (ANTARA/jakarta.go.id)

Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terkena dampak bahkan masih dapat terus tumbuh positif pada masa pandemi ini.

"Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta," katanya.

Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, kata Anies, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

"Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteraan pekerja," katanya.

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk membuat alternatif lain selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam rangka menyusun program peningkatan kesejahteraan.

Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta sebagai program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja.

Baca Juga:

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut :

1. Fasilitas gratis naik bus TransJakarta di 13 koridor;

2. Fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir;

3. Fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni dapat berbelanja lima item pangan di antaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi;

4. Fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama
Indonesia
Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama

Komite I DPD RI menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya Revisi UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua di Kompleks Senayan

Naik Pesawat dari Bandara Soetta, Penumpang Domestik Kini Wajib Sertakan Tes PCR
Indonesia
Naik Pesawat dari Bandara Soetta, Penumpang Domestik Kini Wajib Sertakan Tes PCR

Pengelola Bandara Internasional Soekarno Hatta akan memberlakukan aturan wajib tes PCR bagi calon penumpang penerbangan domestik.

Kapolri Setuju Intoleransi Dilawan Dengan Moderasi Keagamaan
Indonesia
Kapolri Setuju Intoleransi Dilawan Dengan Moderasi Keagamaan

Mantan Kapolda Banten ini mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

PPKM Lanjut Hingga 23 Agustus, Ganjil Genap Ikut Diperpanjang
Indonesia
PPKM Lanjut Hingga 23 Agustus, Ganjil Genap Ikut Diperpanjang

Pihaknya telah memasang rambu-rambu lalu lintas di 8 ruas jalan itu

Jelang Tutup Tahun, Pemprov Jakarta Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil
Indonesia
Jelang Tutup Tahun, Pemprov Jakarta Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

"Harganya diharapkan tetap terjangkau sekalipun ada beberapa yang meningkat harganya mudah-mudahan masih dalam jangkauan daya beli masyarakat," kata Riza.

Deklarasi Harta Orang Kaya Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 415 Miliar
Indonesia
Deklarasi Harta Orang Kaya Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 415 Miliar

Sudah ada 4.937 Wajib Pajak dengan nilai Pajak Penghasilan (PPh Final) terkumpul sebesar Rp 451,83 miliar yang sudah mengikuti program pemotongan pajak ini.

Perpanjangan SIM Kini Bisa Online Hanya dari Rumah
Indonesia
Perpanjangan SIM Kini Bisa Online Hanya dari Rumah

Sudah saatnya Polri menampilkan polisi lalu lintas (polantas) yang berwibawa

Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20
Indonesia
Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Sherpa Track G20 membahas isu ekonomi non-keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Industri Garmen di Dalam Tahanan Rutan Surakarta, Ubah Penjahat Jadi Penjahit
Indonesia
Industri Garmen di Dalam Tahanan Rutan Surakarta, Ubah Penjahat Jadi Penjahit

"Saya awalnya sama sekali tidak mengetahui teknik menjahit. Setelah mengikuti pelatihan beberapa hari akhirnya bisa menjahit," ujar Dea