TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - TNI bersama Polri akan mulai melakukan kegiatan pendisiplinan terhadap seluruh markas TNI dan kepolisian se-Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19

Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri, Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa selama dua hari kedepan, seluruh jajaran TNI dan Korps Bhayangkara akan melakukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan terutama penggunaan masker di internalnya.

Baca Juga

Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra

"Hari ini dan Rabu, seluruh kantor TNI dan kantor polisi di seluruh Indonesia melakukan pendisiplinan penggunaan masker," kata Argo dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Operasi pendisiplinan internal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur soal kedisiplinan melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Argo menyebut, dalam melakukan operasi pendisiplinan itu, nantinya jajaran Polisi Militer (POM) melakukan pengecekan pendisplinan penggunaan masker di internalnya.

Polri, Irjen Argo Yuwono
Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono

Hal yang sama juga dilakukan oleh Provost dalam peningkatan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan demi pencegahan dan pengendalian virus Corona.

“POM akan melakukan operasi penegakan displin protokol kesehatan di internalnya, sedangkan Provost di kantor polisi seluruh Indonesia, “ ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres Nomor 6 tahun 2020. Hal itu meminta agar seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan COVID-19.

Baca Juga

Keluarga Besar Denjaka TNI-AL Dapat Bantuan 300 Alat Tes Cepat COVID-19

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabiro Humas MA Abdullah Meninggal Dunia
Indonesia
Kabiro Humas MA Abdullah Meninggal Dunia

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Dr. Abdullah meninggal dunia pada Sabtu (31/10) pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya, Jawa Timur.

Pesawat TNI AU Bawa 9 Ton Peralatan Medis dari Tiongkok
Indonesia
Pesawat TNI AU Bawa 9 Ton Peralatan Medis dari Tiongkok

Semua bantuan dari Tiongkok untuk Indonesia akan diangkut dari Shanghai dan Guangzhou, Provinsi Guangdong

Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencatat ada sebanyak 1.522 orang dalam pemantauan

Kutip Trisila dan Ekasila Bung Karno, Teno Ingin Bumikan Gotong Royong Bukan Ubah Pancasila
Indonesia
Kutip Trisila dan Ekasila Bung Karno, Teno Ingin Bumikan Gotong Royong Bukan Ubah Pancasila

Padahal, tidak satu katapun yang terucap dari paslon nomor urut 2 itu tentang idenya mengganti Pancasila.

 Pandemi COVID-19, Pembangunan Gedung Muktamar Muhammadiyah Terhenti
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pembangunan Gedung Muktamar Muhammadiyah Terhenti

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya membuat acara Muktamar Muhammadiyah ditunda, tetapi juga menghentikan proyek gedung Edutorium UMS

Ahli Pidana Korupsi UI Diperiksa Polisi Terkait Kasus Maria Lumowa
Indonesia
Ahli Pidana Korupsi UI Diperiksa Polisi Terkait Kasus Maria Lumowa

Pasalnya, Polri tengah merampungkan berkas.

Hakim Tipikor Ancam Pidanakan Rano Karno
Indonesia
Hakim Tipikor Ancam Pidanakan Rano Karno

Ancaman pidana itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat Rano Karno bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan

Demi Keamanan, PLN Padamkan Sejumlah Listrik saat Banjir
Indonesia
Demi Keamanan, PLN Padamkan Sejumlah Listrik saat Banjir

PLN melakukan pemadaman untuk beberapa wilayah Jakarta yang terdampak banjir.

KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar
Indonesia
KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar

Ali Fikri, mengatakan bahwa pihaknya memang sedang melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut.

 Besok, Firli Bahuri Lantik Empat Pejabat Struktural KPK
Indonesia
Besok, Firli Bahuri Lantik Empat Pejabat Struktural KPK

Berdasar informasi, Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Pol Karyoto terpilih sebagai Deputi Penindakan KPK.