TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - TNI bersama Polri akan mulai melakukan kegiatan pendisiplinan terhadap seluruh markas TNI dan kepolisian se-Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19

Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri, Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa selama dua hari kedepan, seluruh jajaran TNI dan Korps Bhayangkara akan melakukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan terutama penggunaan masker di internalnya.

Baca Juga

Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra

"Hari ini dan Rabu, seluruh kantor TNI dan kantor polisi di seluruh Indonesia melakukan pendisiplinan penggunaan masker," kata Argo dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Operasi pendisiplinan internal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur soal kedisiplinan melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Argo menyebut, dalam melakukan operasi pendisiplinan itu, nantinya jajaran Polisi Militer (POM) melakukan pengecekan pendisplinan penggunaan masker di internalnya.

Polri, Irjen Argo Yuwono
Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono

Hal yang sama juga dilakukan oleh Provost dalam peningkatan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan demi pencegahan dan pengendalian virus Corona.

“POM akan melakukan operasi penegakan displin protokol kesehatan di internalnya, sedangkan Provost di kantor polisi seluruh Indonesia, “ ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres Nomor 6 tahun 2020. Hal itu meminta agar seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan COVID-19.

Baca Juga

Keluarga Besar Denjaka TNI-AL Dapat Bantuan 300 Alat Tes Cepat COVID-19

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Redam Tsunami COVID-19, Bantuan Alat Medis Terus Mengalir ke India
Dunia
Redam Tsunami COVID-19, Bantuan Alat Medis Terus Mengalir ke India

Taiwan menerbangkan bantuan penanganan COVID-19 yang terdiri dari 150 konsentrator oksigen dan 500 tabung oksigen ke New Delhi, India, pada Minggu (2/5).

Cegah Peredaran Narkoba, Polres Jakbar Dirikan Posko di Kampung Ambon
Indonesia
Cegah Peredaran Narkoba, Polres Jakbar Dirikan Posko di Kampung Ambon

Polda Metro Jaya telah mendirikan posko pengamanan di Kampung Ambon, Komplek Permata, Cengkareng, Jakarta Barat.

11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong
Indonesia
11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong

49 kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Keerom dan Polres Pegunungan Bintang

Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK
Indonesia
Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Selama enam bulan bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.

Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2
Indonesia
Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2

"Vaksinasi Corona tahap kedua Solo akan dimulai pekan terakhir Februari. Untuk vaksin Sinovac akan dikirim Dinkes Jawa Tengah dalam waktu dekat," ujar Ning.

Kapolri Baru Harus Perbaiki Kinerja Perlindungan HAM
Indonesia
Kapolri Baru Harus Perbaiki Kinerja Perlindungan HAM

Sektor HAM yang perlu dievaluasi adalah aturan di tingkat Polri yang membatasi kebebasan sipil masyarakat harus segera dicabut.

Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara

Bekas Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polisi Gerebeg Perwira TNI, Kapolresta Malang Minta Maaf
Indonesia
Polisi Gerebeg Perwira TNI, Kapolresta Malang Minta Maaf

Kapolresta Malang Leonardus berjanji akan memproses dan memberikan hukuman kepada anggotanya secara kode etik Polri secara transparan agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi.

Banjir di Bulungan Jadi Obyek Wisata Dadakan
Indonesia
Banjir di Bulungan Jadi Obyek Wisata Dadakan

Bahkan, orang dewasa juga bersama keluarganya ikut menerobos banjir untuk bersenang-senang meski pakaian mereka jadi basah.

Viral Ajakan Demo Geruduk Istana, Polisi Khawatir Bikin Klaster Baru
Indonesia
Viral Ajakan Demo Geruduk Istana, Polisi Khawatir Bikin Klaster Baru

yang akan mengikuti kegiatan tersebut atau ingin menyampaikan pendapat tolong pikirkan dengan bijak