TNI-Polri Dilibatkan Disiplinkan Warga, DPR: Malah Bagus, Mestinya Dari Awal Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan pasukan TNI. (ANTARA/HO Puspen TNI)

Merahputih.com - Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Willy Aditya mendukung pelibatan TNI dan Polri untuk pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota menyongsong kehidupan normal baru saat pandemi COVID-19.

"Ya malah bagus, semestinya sedari awal hal semacam ini diterapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kedisiplinan akan semakin terjamin. Asal aparat yang dikerahkan juga benar-benar menjalankan tugasnya, sebingga tujuan dan target yang dicapai bisa terwujud," kata Willy, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

Selain itu, pendisiplinan protokol kesehatan merupakan langkah yang tepat dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru. "Itu artinya kehidupan normal yang akan diwujudkan tidak asal saja melainkan ada penkondisiannya terlebih dahulu," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Jadi, walaupun nanti kehidupan sosial ekonomi masyarakat normal kembali namun dengan disertai kesadaran dan perilaku yang baru, yakni kesadaran dan kedisiplinan untuk senantiasa menjalankan protokol pencegahan penularan COVID-19. "Ya, menggunakan masker jika keluar rumah; selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan," tutur Willy.

Berbagai panduan atau protokol dalam kehidupan normal baru juga sudah disiapkan oleh berbagai lembaga, utamanya dari Kemenkes. Terkait hal itu, sosialisasi secara masif dan terukur menjadi penting dan krusial. Koordinasi dengan perkantoran dan tempat tempat kerja lainnya, penting untuk dilakukan.

Infrastruktur pencegahan harus menjadi prasyarat dari kehidupan normal ini. Misalnya, berapa minimal tempat cuci tangan atau hand sanitizer yang harus disiapkan di sebuah area kerja dan lainnya.

"Demikian juga dengan sekolah-sekolah jika nanti akan normal kembali. Infrastruktur pencegahan penularannya harus disiapkan. Saya lihat ada sistem yang sudah disiapkan, yakni sistem shift. Saya kira ini cukup bagus. Artinya sudah disiapkan agar tidak terjadi kontak yang intensif di antara siswa atau pelajar. Tinggal kita lihat implementasinya di lapangan nanti," jelas Willy.

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020). (ANTARA/Agus Suparto)

Terkait akan atau harus seperti di negara India, menurut Willy, itu bukan ukuran.

"Secara sosiokultural, orang kita berbeda dengan di sana. Jadi tidak perlu keras juga. Yang paling penting adalah segala panduan dan aturan yang ada tegas dilaksanakan. Tegas itu tidak berarti keras. Tegas itu artinya konsekuen atas apa yang telah ditetapkan. A ya A; B ya B. Jika pun ada permakluman, itu juga tetap didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan," jelasnya.

Setelah semua itu siap, tambah dia, semua itu harus confirm atau tetap. Jangan lagi ada peraturan yang berubah-ubah atau perbedaan suara antara satu kementerian dengan kementerian yang lain.

"Nanti masyarakat tidak akan respek dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kalau sudah tidak respek maka bukan pencegahan nanti yang ada tapi malah pengabaian, atau bahkan anarki," jelas dia.

Sebanyak 340 ribu pasukan TNI Polri dikerahkan untuk mendorong pelaksanaan "normal baru" (new normal) di tempat-tempat umum, agar masyarakat tetap dapat melaksanakan aktivitas ekonomi tapi tidak terkena COVID-19.

"Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua masyarakat tetap beraktivitas tapi tetap aman dari COVID-19," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ahli Buka-bukaan Bahwa COVID-19 Bukan Penyakit Mematikan

Ia menjelaskan, objek pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan di berbagai sektor seperti sarana transportasi massal, pasar, mal, tempat pariwisata dan lain sebagainya.

Nantinya, sebagaimana dikutip Antara, TNI, Polri dan pemerintah daerah akan melakukan kerja sama termasuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH