TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung Petugas mengemas paket sembako bantuan Presiden RI yang akan disalurkan ke lokasi warga terdampak COVID-19 di Kota Tangerang, Banten, Sabtu, (9/5). MP/Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung sebesar Rp 1,2 juta per orang.

Sebelumnya, bantuan disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM, namun sekarang disalurkan oleh TNI-Polri.

Baca Juga

Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, bantuan sosial bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha yang terdampak COVID-19 sudah disalurkan sejak tahun lalu. Tetapi, penyebaran varian delta yang ganas menyebabkan dampak pandemi COVID-19 kembali menekan masyarakat.

Adapun berlakunya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 membuat penghasilan para pelaku usaha anjlok.

Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan omzet PKL dan pemilik warung dapat turun hingga 75 persen. Sehingga bantuan perlu disalurkan. Pada tahun ini pemerintah menyalurkan bantuan tunai untuk PKL dan pemilik warung senilai Rp 1,2 juta untuk setiap orang.

Penyaluran tersebut tengah diuji coba di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan, bila pelaksanaannya berjalan lancar maka akan dilakukan secara nasional.

"Presiden memutuskan TNI Polri diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL dan warung," terang Sri kepada wartawan, Kamis (9/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Sri menjelaskan, TNI dan Polri turut melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Khususnya di wilayah-wilayah PPKM level 4.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai bahwa seringkali suasana ketegangan timbul saat TNI-Polri mendorong masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Penyaluran bantuan tunai yang dilakukan TNI Polri diharapkan dapat membuat para pelaku usaha memahami peranan aparatur negara dalam penanganan pandemi COVID-19.

Hal itu pun menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar TNI dan Polri melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Dengan demikian tugas TNI Polri di lapangan dapat dipahami oleh masyarakat," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Emmanuel Macron Dilantik Sebagai Presiden Prancis Periode Kedua
Dunia
Emmanuel Macron Dilantik Sebagai Presiden Prancis Periode Kedua

Emmanuel Macron dilantik sebagai Presiden Prancis untuk jabatan periode kedua di Istana Elysee, Sabtu (7/4) waktu setempat.

Kapolri Beberkan Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs
Indonesia
Kapolri Beberkan Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur negeri sipil (ASN) Korps Bhayangkara.

BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN
Indonesia
BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN

"Hingga akhir tahun 2022 ini, BP Tapera telah menyediakan 846 unit rumah pertama bagi ASN," tutur Komisioner BP Tapera Adi Setianto

Makin Luas, Ganjil Genap di Jakarta Bakal Berlaku di 25 Lokasi
Indonesia
Makin Luas, Ganjil Genap di Jakarta Bakal Berlaku di 25 Lokasi

Pemprov DKI Jakarta berencana menambah jumlah ruas jalan yang menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap menjadi 25 titik.

Ganjil Genap Tidak Berlaku di Tiga Lokasi Wisata Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Tidak Berlaku di Tiga Lokasi Wisata Jakarta

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meniadakan sementara aturan ganjil genap (gage) di tiga kawasan di Jakarta, yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol dan Ragunan.

[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang

Akun Facebook bernama Januarie Whl memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang.

DPR Sebut Perlu Dilakukan Audit karena Kebakaran Kilang Minyak Berulang Terjadi
Indonesia
DPR Sebut Perlu Dilakukan Audit karena Kebakaran Kilang Minyak Berulang Terjadi

PT Pertamina harus mengevaluasi sistem keamanan kilang minyak miliknya.

2 Informasi Pendidikan Beredar, Jaksa Agung Diminta Tetap Fokus Tegakkan Hukum
Indonesia
2 Informasi Pendidikan Beredar, Jaksa Agung Diminta Tetap Fokus Tegakkan Hukum

Kesungguhan Jaksa Agung dapat dilihat dari keberhasilannya menangani kasus-kasus besar seperti korupsi PT Asuransi Jiwasraya, korupsi PT ASABRI, suap Djoko S Tjandra.

Harus Ada Standar Ubah Pandemi jadi Endemi
Indonesia
Harus Ada Standar Ubah Pandemi jadi Endemi

Kementerian Kesehatan mencatatkan kenaikan angka kesembuhan COVID-19 yang tinggi mencapai 55.128 pada Selasa (8/3), dibandingkan dengan 48.800 pada Senin (7/3).

Demi Dana dari China Development Bank Cair, PT KAI Raih PNM Rp 6,9 Triliun
Indonesia
Demi Dana dari China Development Bank Cair, PT KAI Raih PNM Rp 6,9 Triliun

KAI klaim PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern.