TNI-Polri dan Satpol PP Gelar Patroli Tindak Usaha Hiburan yang Tak Taat Aturan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur Muhammad Thariq (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Polisi menemukan adanya sejumlah tempat hiburan yang bandel saat pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro di Jakarta Pusat. Mereka nekat buka hingga batas jam operasional yang ditentukan.

Kodim 0501/JP BS dan Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Satpol PP pun melakukan patroli pada Kamis (25/2) malam, untuk menyisir sejumlah lokasi disinyalir ada tempat hiburan yang buka.

Baca Juga:

Buntut Prajurit TNI Tewas Ditembak, Perwira Diminta Lakukan Pengawasan ke Anggota

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menuturkan, patroli gabungan melibatkan 105 personel tiga pilar ini untuk memastikan warga terutama pelaku usaha taat aturan.

"Ini patroli rutin gabungan demi menegkkan disiplin warga soal protokol kesehatan," kata Hengki kepada wartawan, Jumat (26/2).

Sementara itu, Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur Muhammad Thariq menjelaskan, saat pertengahan pekan, tempat hiburan buka semakin malam.

"Harusnya dalam aturan PPKM jam 21.00 mereka tutup, saat weekdays mereka buka sampai jak 03.00 pagi," jelas Guntur.

Guntur menerangkan, patroli sengaja dilakukan saat pertengahan pekan agar mereka tak buka kembali. Mengingat potensi keramaian terjadi saat akhir pekan.

"Fokusnya terutama sekitaran Sawah Besar, Gambir, Tanah Abang dan Menteng. Kami pantau untuk dilakukan penindakan," jelas ayah tiga orang anak ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi di Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/2).
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi di Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/2). Foto: MP/Kanu

Menurut Guntur, jika nantinya ada kedapatan yang melanggar, para pelaku usaha hiburan akan disanksi oleh Petugas Satpol PP. "Bisa dilakukan penyegelan," terang Guntur.

Lulusan AKPOL 2002 ini mengimbau kepada para pelaku usaha hiburan dan masyarakat untuk menuruti aturan pemerintah pusat hingga daerah.

"Saat ini PPKM mikro masih berjalan. Kami tiga pilar mengantisipasi kegiatan masyarakat lewat jam yang ditentukan," tutup pria yang akrab disapa bang Guntur ini.

Sekedar informasi, masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di DKI Jakarta akan diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perpanjangan PPKM di DKI Jakarta dimulai pada, Selasa, (23/2) dan akan berjalan selama 14 hari ke depan hingga 8 Maret 2021.

Perpanjangan PPKM ini dilakukan untuk menekan laju penurunan kasus aktif di DKI Jakarta, sekaligus menjaga penurunan bed occupancy rate (tempat tidur isolasi). Keputusan dalam memperpanjang masa PPKM ini tercantum dalam Kepgub Nomor 172 Tahun 2021.

Baca Juga:

3 Warga dan Prajurit TNI Ditembak, Polisi Dilarang Masuk Tempat Hiburan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terlihat bahwa perpanjangan PPKM yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 7-22 Februari 2021, mampu menekan penyebaran kasus aktif di Jakarta.

Sementara itu, untuk perpanjangan PPKM skala mikro kali ini, kapasitas yang ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta sama seperti dua pekan yang lalu. "Jam operasional sama, semua sama tidak berubah," ujar Wagub DKI Ahmad Riza Patria. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PMI Bantu Pengobatan Puluhan Pedemo di Jakarta
Indonesia
PMI Bantu Pengobatan Puluhan Pedemo di Jakarta

Tim Ambulans Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta membantu pengobatan puluhan pendemo pasca unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Negara.

9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta
Indonesia
9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta

rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar Rp4,48 juta rupiah, sedangkan terendah berada di kategori jasa Lainnya, yaitu sebesar Rp1,69 juta rupiah.

Mahfud MD Klaim 270 Daerah Ngebet Pilkada Serentak Digelar Desember 2020
Indonesia
Mahfud MD Klaim 270 Daerah Ngebet Pilkada Serentak Digelar Desember 2020

"Kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya itu kan pemerintahan nanti Plt semua."

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya
Indonesia
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya

Bambang menilai kurikulum pendidikan kejuruan masih perlu disesuaikan

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).

PPP Resmi Dukung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Indonesia
PPP Resmi Dukung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel

DPP PPP telah menyerahkan SK dukungan kepada paslon H2D

Pemprov Jabar dan BPOM Perkuat Pengawalan Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov Jabar dan BPOM Perkuat Pengawalan Distribusi Vaksin COVID-19

Distribusi vaksin COVID-19 diharapkan terkoordinasi dengan baik. Sehingga daerah bisa menyiapkan gudang-gudang penyimpanan vaksin corona.

KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

Likuiditas Kering, Garuda Dapat Talangan Rp8,5 Triliun
Indonesia
Likuiditas Kering, Garuda Dapat Talangan Rp8,5 Triliun

Garuda Indonesia memastikan perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) melainkan memberikan penawaran pensiun dini.

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Tindakan Komjak dapat mengganggu jalannya proses hukum yang dilakukan Kejagung