TNI AD Selidiki Dugaan Keterlibatan Anggota dalam Penembakan Pendeta Yeremia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad), Letjen Dodik Widjanarko. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) memastikan TNI AD akan menindak secara hukum para anggota yang terlibat dalam kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani, Sabtu (19/9).

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen Dodik Wijanarko mengaku, tim gabungan TNI AD dan Kodam XVII/Cenderawasi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Apabila di kemudian hari sudah didapat alat bukti yang cukup akan dilaksanakan proses hukum," tegas Dodik dalam konferensi pers di Aula Gatot Subroto, Puspomad, Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Saksi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya

Selain insiden penembakan Yeremia, Dodik juga mengatakan, penyelidikan dan penyidikan juga tengah berlangsung dalam kasus hilangnya 2 orang tahanan di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 lalu.

Ia pun memastikan penanganan kasus akan berjalan terbuka.

"Yakini bahwa kasus yang telah terjadi dan melibatkan oknum TNI AD akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum dengan transparan dan tuntas," kata Dodik.

Menko Polhukam Mahfud MD saat menerima hasil investigasi penembakan di Intan Jaya dari Komnas HAM. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Ilustrasi - Menko Polhukam Mahfud MD saat menerima hasil investigasi penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya dari Komnas HAM. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Sebagai catatan, kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Hitadipa di Intan Jaya pada Sabtu, (19/9) masih belum jelas. Saling tuding terjadi antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menkopolhukam Mahfud MD lantas membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atau dikenal TGPF Intan Jaya di bawah komando Benny Mamoto untuk mencari kebenaran atas kasus tersebut. Laporan tersebut sudah diserahkan pada Rabu (21/10) lalu.

Kasus kematian Pdt Yeremia berawal ketika TNI tengah mencari kelompok Organisasi Papua Merdeka (atau dikenal kelompok kriminal bersenjata/KKB) setelah insiden penembakan yang menewaskan Pratu Dwi dari Yonif 711/RKS/Brigif 22/OTA di Kali Hiabu, Kamis (17/9).

Baca Juga:

Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya

Pada Sabtu (19/11), TNI berjaga di pos Koramil Distrik Hitadipa dan menduduki sekolah satu atap (STP) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja Injili Hitadipa.

Dalam aksi tersebut, TNI menyisir kampung dan membakar 2 dari 4 rumah dinas kesehatan yang ditempati warga.

Akibat aksi tersebut, warga memutuskan mengungsi dari Hitadipa, tetapi tidak bagi Yeremia dan keluarga.

Yeremia tertembak ketika keluar mencari makan di daerah Hitadipa.

Sebelum meninggal, Yeremia mengaku kepada istri ditembak karena dituduh menghabisi nyawa rekannya. (Knu)

Baca Juga:

Anggota KKB Penembak TGPF Intan Jaya Tewas di Tangan Satgas Nemangkawi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angka Tes Swab Solo di Atas 90 Persen Nasional, Gibran: Akan Kami Tingkatkan
Indonesia
Angka Tes Swab Solo di Atas 90 Persen Nasional, Gibran: Akan Kami Tingkatkan

Kelima daerah dengan testing terbanyak adalah Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sumenep.

Atase Perdagangan Indonesia di Den Haag Promosikan 36 Varietas Kopi Indonesia
Indonesia
Atase Perdagangan Indonesia di Den Haag Promosikan 36 Varietas Kopi Indonesia

Pada ICC 2021, KBRI Den Haag memfasilitasi petani kopi Indonesia untuk mendapatkan sertifikat cupping. Dalam proses sertifikasi, kopi petani Indonesia yang baru dipanen dikirim dan diuji kualitasnya di laboratorium.

Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua
Indonesia
Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua

Api abadi PON XX Papua akan diambil dari Sorong pada Minggu 26 September.

Ombudsman Temukan Potensi Pemalsuan Dokumen Vaksinasi Selebgram Helena Lim
Indonesia
Ombudsman Temukan Potensi Pemalsuan Dokumen Vaksinasi Selebgram Helena Lim

Untuk nakes yang sudah memiliki registrasi seperti dokter, verifikasi data dilakukan melalui STR (Surat Tanda Registrasi), sementara untuk data nakes lain mempergunakan data dari organisasi profesi.

Polisi Lakukan Penggerebekan, Pinjol Ilegal Perintahkan Karyawan Kerja dari Rumah
Indonesia
Polisi Lakukan Penggerebekan, Pinjol Ilegal Perintahkan Karyawan Kerja dari Rumah

Polisi menemukan percakapan antara karyawan yang saling berkoordinasi untuk menyamarkan perusahaan pinjol sebagai perusahaan ekspedisi.

Tiga Peneliti Indonesia Raih Penghargaan UNESCO for Women in Science 2021
Indonesia
Tiga Peneliti Indonesia Raih Penghargaan UNESCO for Women in Science 2021

Tiga peneliti Indonesia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil meraih penghargaan L’Oreal-UNESCO for Women in Science 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19

Beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah pasien COVID-19 di Tiongkok karena warganya rajin berkumur dengan air garam 3 kali sehari, dilanjutkan dengan meminum air hangat.

Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat
Indonesia
Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan larangan mudik semata-mata bertujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat.

Begini Jawaban Pemprov DKI Didesak Tetapkan PSBB Ketat
Indonesia
Begini Jawaban Pemprov DKI Didesak Tetapkan PSBB Ketat

Pemprov DKI Jakarta mengaku, belum ada pembahasan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat, meski kasus COVID-19 di ibu kota saat ini terus meningkat signifikan.

Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi
Indonesia
Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi

pada prinsipnya, semua warga negara akan divaksin COVID-19. Dan hal itu adalah kebijakan yang telah disampaikan oleh Pemerintah.