TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern Destinasi Taman Burung tampak lengang saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (19/9/2020). Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sebagai salah satu peninggalan era orde baru, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dikenal sarat informasi.

Oleh karena itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, berharap pengelolaan salah satu destinasi terbaik di Jakarta itu bisa lebih profesional dan modern.

Pernyataan tersebut disampaikan La Nyalla menanggapi berpindahnya pengelolaan TMII yang selama 44 tahun dilakukan Yayasan Harapan Kita ke pemerintah melalui Kemensetneg. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.

"Pengelolaan Yayasan Harapan Kita terhadap eksistensi TMII telah berhenti berdasarkasn Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII terkait pengaturan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh pemerintah/Kemensetneg. Tentu kita berharap pengalihan ini akan membuat TMII lebih baik," tutur Senator asal Jawa Timur itu, Jumat (9/4).

Taman Mini Indonesia Indah. Foto: Wikipedia

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menjelaskan, dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII disebut merupakan milik negara, hanya pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Diharapkan ke depan pemerintah mampu membuat angin perubahan pengelolaan TMII lebih profesional dan modern, menjadi sarana rekreasi edukatif dan menghibur," harapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, TMII peninggalan zaman orde baru sarat dengan informasi-informasi tentang ke-Indonesiaan.

"Jika dikelola dengan manajemen yang profesional TMII dapat menjadi magnet yang mendatangkan pengunjung dan menghidupkan berbagai aspek," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Uang itu disita saat penyidik memeriksa Syammy Dusman sebagai saksi dalam kasus suap benur pada Selasa (23/3) kemarin. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Pemerintah Sepakat Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas
Indonesia
Pemerintah Sepakat Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyatakan pemerintah sepakat Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308
Indonesia
Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308

Kasus aktif COVID-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 160.524 orang

27 Pintu Tol di Jawa Tengah Bakal Ditutup
Indonesia
27 Pintu Tol di Jawa Tengah Bakal Ditutup

Iqbal menyebut seluruh masyarakat dari Jakarta tidak bisa menuju Jawa Tengah

PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam
Indonesia
PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam

"Ketika jam 7 malam ada yang belum tutup, kita gedor biar tutup," kata Bupati Bogor, Ade Yasin

Luhut Tegaskan Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Meningkat Banyak
Indonesia
Luhut Tegaskan Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Meningkat Banyak

Luhut yakin kasus COVID-19 di tanah air akan terkendali pada pekan depan

Positif COVID-19, Anies Memohon Doa kepada Warga Jakarta
Indonesia
Positif COVID-19, Anies Memohon Doa kepada Warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19.

Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap
Indonesia
Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap

Kini Kali Sentiong tengah dilakukan proses pengerukan lumpur hingga sampah lainnya

Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Pede Ekonomi Segera Bangkit
Indonesia
Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Pede Ekonomi Segera Bangkit

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawal vaksin COVID-19 dari aspek keselamatan dan efektivitas sejak kedatangannya di Indonesia.

Ini Alasan Pemprov Tak Karantina Pemudik Balik ke Jakarta
Indonesia
Ini Alasan Pemprov Tak Karantina Pemudik Balik ke Jakarta

DKI Jakarta memastikan tidak akan melakukan karantina terhadap warganya yang pulang kampung saat larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah.