TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern Destinasi Taman Burung tampak lengang saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (19/9/2020). Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sebagai salah satu peninggalan era orde baru, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dikenal sarat informasi.

Oleh karena itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, berharap pengelolaan salah satu destinasi terbaik di Jakarta itu bisa lebih profesional dan modern.

Pernyataan tersebut disampaikan La Nyalla menanggapi berpindahnya pengelolaan TMII yang selama 44 tahun dilakukan Yayasan Harapan Kita ke pemerintah melalui Kemensetneg. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.

"Pengelolaan Yayasan Harapan Kita terhadap eksistensi TMII telah berhenti berdasarkasn Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII terkait pengaturan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh pemerintah/Kemensetneg. Tentu kita berharap pengalihan ini akan membuat TMII lebih baik," tutur Senator asal Jawa Timur itu, Jumat (9/4).

Taman Mini Indonesia Indah. Foto: Wikipedia

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menjelaskan, dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII disebut merupakan milik negara, hanya pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Diharapkan ke depan pemerintah mampu membuat angin perubahan pengelolaan TMII lebih profesional dan modern, menjadi sarana rekreasi edukatif dan menghibur," harapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, TMII peninggalan zaman orde baru sarat dengan informasi-informasi tentang ke-Indonesiaan.

"Jika dikelola dengan manajemen yang profesional TMII dapat menjadi magnet yang mendatangkan pengunjung dan menghidupkan berbagai aspek," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Kawasan Wisata Bakal Kembali Diguyur Rp2,7 Triliun
Indonesia
5 Kawasan Wisata Bakal Kembali Diguyur Rp2,7 Triliun

Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan.

KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai
Indonesia
KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai

KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.

Akibat COVID-19, Kegiatan DPRD DKI Dibatasi
Indonesia
Akibat COVID-19, Kegiatan DPRD DKI Dibatasi

Selama dua pekan itu juga, seluruh bagian gedung akan disterilisasi disinfektan.

Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut Bus Sri Padma Kencana
Indonesia
Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut Bus Sri Padma Kencana

Olah TKP ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan

Polisi 'Lobi' Dubes AS Agar Bisa Ekstradisi Buronan Kelas Kakap FBI
Indonesia
Tahan Laju COVID-19, Masyarakat Diimbau tidak Liburan saat Imlek
Indonesia
Tahan Laju COVID-19, Masyarakat Diimbau tidak Liburan saat Imlek

Pandu Riono mengajak masyarakat tidak bepergian saat libur tahun baru Imlek, akhir pekan ini untuk menahan laju pandemik COVID-19.

Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra
Indonesia
Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra

Listyo Sigit Prabowo menjanjikan pengusutan tuntas terkait kemungkinan aliran uang itu.

Pasar Cepogo Boyolali Ludes Terbakar
Indonesia
Pasar Cepogo Boyolali Ludes Terbakar

Untuk sementara waktu ini pedagang Pasar Cepogo berjualan di pinggir jalan raya Boyolali-Selo. Barang dagangan juga banyak diselamatkan tercecer di pinggir jalan raya

Selasa, 13 April Ditetapkan Jadi Awal Puasa Ramadan 2021
Indonesia
Selasa, 13 April Ditetapkan Jadi Awal Puasa Ramadan 2021

Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama menyatakan, ada referensi bahwa hilal awal Ramadan 1442 Hijriyah pada Senin, teramati di wilayah Indonesia.

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup

Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis pidana seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.