TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern Destinasi Taman Burung tampak lengang saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (19/9/2020). Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sebagai salah satu peninggalan era orde baru, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dikenal sarat informasi.

Oleh karena itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, berharap pengelolaan salah satu destinasi terbaik di Jakarta itu bisa lebih profesional dan modern.

Pernyataan tersebut disampaikan La Nyalla menanggapi berpindahnya pengelolaan TMII yang selama 44 tahun dilakukan Yayasan Harapan Kita ke pemerintah melalui Kemensetneg. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.

"Pengelolaan Yayasan Harapan Kita terhadap eksistensi TMII telah berhenti berdasarkasn Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII terkait pengaturan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh pemerintah/Kemensetneg. Tentu kita berharap pengalihan ini akan membuat TMII lebih baik," tutur Senator asal Jawa Timur itu, Jumat (9/4).

Taman Mini Indonesia Indah. Foto: Wikipedia

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menjelaskan, dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII disebut merupakan milik negara, hanya pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Diharapkan ke depan pemerintah mampu membuat angin perubahan pengelolaan TMII lebih profesional dan modern, menjadi sarana rekreasi edukatif dan menghibur," harapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, TMII peninggalan zaman orde baru sarat dengan informasi-informasi tentang ke-Indonesiaan.

"Jika dikelola dengan manajemen yang profesional TMII dapat menjadi magnet yang mendatangkan pengunjung dan menghidupkan berbagai aspek," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkas Perkara Lengkap, Juliari Batubara Segera Diadili
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Juliari Batubara Segera Diadili

KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Tok! APBD Surabaya Tahun 2022 Disahkan Sebesar Rp 10,3 Triliun
Indonesia
Tok! APBD Surabaya Tahun 2022 Disahkan Sebesar Rp 10,3 Triliun

DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 10,3 triliun tepat di Hari Pahlawan, Rabu (10/11)

Jokowi Minta Semua Pihak Saling Tolong Menolong Atasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta Semua Pihak Saling Tolong Menolong Atasi COVID-19

"Semua pihak harus kolaborasi bekerja sama saling tolong-menolong bergotong-royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini," katanya.

Kasus Siswi SMKN 2 Padang Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi dan HAM
Indonesia
Kasus Siswi SMKN 2 Padang Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi dan HAM

Kasus siswi SMK Negeri 2 Padang nonmuslim yang diminta berjilbab menuai kontroversi di sejumlah media massa dan sosial. Pasalnya, tindakan dari sang kepala sekolah itu dianggap bentuk intoleransi.

Cara Satgas COVID-19 Surabaya Monitor Warga yang Isolasi Mandiri
Indonesia
Cara Satgas COVID-19 Surabaya Monitor Warga yang Isolasi Mandiri

Satgas COVID-19 Kota Surabaya memiliki cara khusus dalam memberi perhatian bagi warga yang sedang isolasi mandiri.

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

Merapi 'Batuk', Sejumlah Wilayah DIY Dilanda Hujan Abu
Indonesia
Merapi 'Batuk', Sejumlah Wilayah DIY Dilanda Hujan Abu

Hujan abu juga terjadi di lereng Merapi sisi tengah

Gempa Nias Bikin Masyarakat Panik dan Keluar Rumah
Indonesia
Gempa Nias Bikin Masyarakat Panik dan Keluar Rumah

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Nias Barat saat ini sedang melakukan kaji cepat

Tidak Hanya Simpan Pinjam, Koperasi Harus Bikin Berbagai Unit Usaha
Indonesia
Tidak Hanya Simpan Pinjam, Koperasi Harus Bikin Berbagai Unit Usaha

"Kalau setiap koperasi berjalan dengan benar dan dikembangkan dengan berbagai inovasi kreatif. Seharusnya koperasi mampu melawan perusahaan-perusahaan kapital," ujar Oded.

Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir

Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan fasilitas pengurusan surat izin mengemudi (SIM) yang hilang dan rusak karena banjir.