TMII Bantah Tak Pernah Setor Penghasilannya ke Negara Sejumlah pengunjung di objek wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada hari pertama Lebaran, Rabu (5/6/2019). (ANTARA/Dea N Zhafira)

Merahputih.com - Manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membantah tak pernah menyetorkan penghasilannya kepada negara. Audit BPK yang dilakukan terhadap TMII pada tahun 2018-2020 tidak menemukan kasus yang mengakibatkan kerugian negara.

"Pengelola tak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar aturan lantaran diawasi oleh BPK," ujar Direktur Utama TMII Tanribali Lamo, Minggu (11/4).

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto

Ia mengklaim BPK akan memberikan teguran apabila tidak melaksanakan setoran, bagi hasil serta pendapatan lainnya. Sejauh ini BPK menyatakan tidak ada kerugian negara.

"Kalau kita simak pernyataan ini maka sebenarnya tidak ada lagi yang tidak pernah disetorkan kepada TMII sepanjang itu menjadi kewajiban TMII," jelas Tanribali.

Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sepi dari aktivitas wisatawan, Jakarta, Selasa (13-10-2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sepi dari aktivitas wisatawan, Jakarta, Selasa (13-10-2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Ia memastikan bahwa pengelola TMII rutin membayar pajak setiap tahunnya. Bahkan ia mengatakan bahwa TMII merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di wilayah Jakarta Timur.

“Pajak terbesar TMII adalah pajak tontonan. Selain pajak lain seperti PPH 21, PPH 25, dan sebagainya,” ucap Tanribali.

Pada tahun 2018, pengelola TMII membayar pajak tontonan sebesar Rp 9,4 miliar. Ada beberapa bulan dimana pengelola membayar pajak lebih dari Rp 1 miliar, seperti pada Juni 2018 sebesar Rp 1,1 miliar dan bulan Desember 2018 Rp 1,4 miliar. Adapun pada 2019, pajak tontonan yang dibayarkan sebesar Rp 9,7 miliar.

Baca Juga:

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Besaran pajak yang dibayarkan turun drastis pada tahun 2020, yaitu Rp 2,6 miliar lantaran pandemi COVID-19. “Kondisi ini membuat penurunan luar biasa bagi aktivitas di TMII. Sehingga program kerja juga kami rubah,” kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pangdam Jaya Sebut RSD Wisma Atlet Siap Tampung Pemudik Positif COVID-19
Indonesia
Pangdam Jaya Sebut RSD Wisma Atlet Siap Tampung Pemudik Positif COVID-19

Pangdam Jaya Mayjen (TNI) Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mangkir dari Panggilan Polisi, Rizieq Shihab Diklaim Alami Kelelahan
Indonesia
Mangkir dari Panggilan Polisi, Rizieq Shihab Diklaim Alami Kelelahan

"Habib sehat. Kecapean beliau, ya agak cape beliau itu kelihatan dari mukanya kelelahan," ucap salah satu Pengacara FPI, Ichwan Tuankotta.

Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba
Indonesia
Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba

Erdi A. Chaniago menegaskan, siapa pun anggota yang terbukti melakukan tindak penyalahgunaan narkoba bakal ditindak tegas.

Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan di sela webiner pembekalan pasangan calon kepala daerah oleh KPK.

Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi
Indonesia
Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang.

Gibran Tidak Bisa Membuat Kebijakan Saat Jadi Wali Kota Solo, Ini Penyebabnya
Indonesia
Gibran Tidak Bisa Membuat Kebijakan Saat Jadi Wali Kota Solo, Ini Penyebabnya

Meskipun menjadi Wali Kota Solo, putra sulung Presiden Jokowi tersebut dipastikan tidak akan bisa membuat kebijakan 100 persen saat menjabat.

DKPP RI Terima Ratusan Petisi Penundaan Pilkada Akibat COVID-19
Indonesia
DKPP RI Terima Ratusan Petisi Penundaan Pilkada Akibat COVID-19

"Petisi penundaan pilkada serentak tahun ini terus mengalir di DKPP. Kami terima semua petisi yang datang dari masyarakat," ujar Alfitra

Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI
Indonesia
Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI

"Setelah ini kami akan melakukan analisa dan menyimpulkan peristiwanya dan menyampaikan kepada publik," kata Beka.

Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner
Indonesia
Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner

Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan menutup sementara tiga warung pecel lele di Jalan Perwakilan

Pengenaan Tarif Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Ditunda
Indonesia
Pengenaan Tarif Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Ditunda

Penundaan kebijakan penyesuaian ini dapat mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas lagi.