TKN Sebut Kehadiran Massa Saat Sidang MK Berpotensi Bikin Gaduh Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Capres 02 Prabowo Subianto secara khusus menyerukan para pendukungnya agar tidak hadir di Gedung MK selama sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung.

Seruan Prabowo tersebut, menurut Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, tepat sebab hal itu menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra taat aturan hukum.

Senada dengan Prabowo, TKN juga meminta para pendukung paslon Prabowo-Sandi tidak hadir dan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan tersebut juga ditujukan kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Kami juga sudah mengimbau pendukung untuk tidak hadir," kata Ade Irfan Pulungan, kepada wartawan, Kamis (13/6).

Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf di Gedung MK
Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf saat di Gedung MK (Foto: antaranews)

Menurut Ade, siapapun idak usah membuat kegaduhan, memberikan suasana yang tidak elok di jalan sehingga nanti menganggu aktivitas orang lain. Sehingga, orang akan menjadi terhambat apa yang jadi rutinitas masing-masing.

"Percayakan aja ke dalam forum persidangan," jelas Wasekjen PPP ini.

Ade menyebut hal ini juga berlaku bagi paslon 01.

Sebab, pendukung 01 dan 02 juga tidak semuanya akan masuk ke ruangan sidang, karena dibatasi sehingga mereka ada yang menyaksikan melalui tenda yang disiapkan MK.

"Kalau ada nobar sepakbola ya ini buat nobar sidang MK. Di MK juga katanya akan di halaman MK dibuatkan layar lebar untuk menonton di depan MK yang perwakilan paslon 01 dan 02," pungkas Irfan.

BACA JUGA: Mampir Sebentar di Solo, Jokowi Jemput Jan Ethes untuk Diajak ke Bali

HTI Diundang, Rapat Pembahasan Anti Kekerasan Perempuan dan Anak Batal

Diketahui, sidang perdana sengketa hasil Pemilu 2019 akan berlangsung mulai tanggal 14-24 Juni 2019 di MK.

TKN telah menunjuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua Tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sedangkan, pihak BPN Prabowo-Sandi menunjuk Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah dugaan adanya penggelembungan suara pada Pilpres 2019.(Knu)



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH