TKN: Lembaga Negara Tidak Produktif Layak Bubar Wakil Ketua KIK Abdul Kadir Karding. Foto: Fraksi PKB

MerahPutih.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mendukung langkah Presiden terpilih Joko Widodo yang ingin membubarkan lembaga-lembaga yang tak bermanfaat. Karding menilai, lembaga yang dinilai tak bermanfaat selama ini dianggap merugikan masyarakat.

"Ini memang harus dipangkas, harus dipotong agar terjadi efesiensi," kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7).

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Akan Pecat Pejabat dan Bubarkan Lembaga yang Persulit Investasi

Beberapa lembaga yang dinilai tak bermanfaat antara lain lembaga - lembaga pengawas kerja aparat seperti Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Kedua lembaga itu dianggap tak memiliki kontribusi dan tak ada fungsi kritisnya sama sekali.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding. (Foto:merahputih.com/Fadli)
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding. (Foto:merahputih.com/Fadli)

Karding melanjutkan, di era kedua pemerintahan Jokowi, harus terbangun tradisi kerja yang bagus dan profesional. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

"Nah lembaga-lembaga yamg misalnya membutuhkan anggaran besar tetapi tidak memberi manfaat yang langsung atau tidak langsung kepada masyarakat kita ini harus dipotong, harus dihilngkan," jelas politikus PKB ini.

"Karena itu otomatis akan menjadi beban negara dan paling penting karena itu dia tidak produktif," tambah Karding.

Baca Juga: Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?

Karding berharap, institusi lembaga pemerintahan itu harusnya miskin struktur, kaya fungsi.

"Jadi strukturnya tdak terlalu besar tetapi, fungsinya besar. Artinya apa, kebutuhannya adalah aparat atau ASN atau pelaku yang memiliki kapasitas lebih baik. Termasuk memiliki kemampuan kerja yang sangat baik. Itu yang kita inginkan ke depan," harap Karding.

Presiden terpilih Jokowi dalam pidato ”Visi Indonesia” ingin reformasi birokrasi terus berjalan. Dia menegaskan bakal memangkas lembaga yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan publik.

Presiden Jokowi. Foto: MP/Kanu

Menurut Jokowi, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bahkan bakal mengontrol sendiri jalannya lembaga-lembaga tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Konsep Pembentukan Lembaga Khusus untuk Ibu Kota Baru

"Akan saya cek sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan" kata Jokowi saat pidatonya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH