TKN Kritik Upaya BPN yang Minta Perlindungan LPSK untuk Saksinya Ketua DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, Taufik Basari. (Ist)

Merahputih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengkritisi adanya upaya perlindungan hukum beberapa saksi Prabowo-Sandi ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Sebab, lembaga itu tak berwenang turut berhubungan dengan sengketa Pemilu.

"Begini, jadi LSPK itu kan kewenangan hanya untuk pidana. Tidak termasuk peradilan lain termasuk juga di MK," ujar anggota Advokasi TKN, Taufik Basari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

BACA JUGA: Tim Hukum: Pilpres 2019, Lawan Prabowo-Sandi Bukan Hanya Jokowi-Ma'ruf

Taufik melanjutkan, upaya dari Bambang Widjojanto dan rekan-rekannya itu hanya sekedar penggiringan opini bahwa saksi mereka terancam.

"Jadi kita seperti dalam konferensi pers yang lalu, kita menganggap apa yang di lakukan oleh dari 02 itu berlebihan. Kami melihat itu sebagai upaya frmaing bahwa seolah ada ancaman ada katakutaan dalam proses ini. Padahal biasa saja," sesal politikus Nasdem ini.

"Tapi mungkin karena bahanTKNnya juga biasa, jadi dibuatlah kehebohan tertentu," tambah Taufik.

Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, Taufik Basari. (istimewa)
Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, Taufik Basari. (istimewa)

Ia meminta kubu 02 menghentikan segala bentuk dramatisasi. "Bagi kami cukup sudahlah, cukup sudah membangun narasi yang heboh bombastis, tapi akhirnya anti klimaks juga," jelas Taufik.

Ia menyarankan kepada pihak Prabowo-Sandi fokus pada masalah persidangan yakni menyajikan bukti dan fakta.

"Ketimbang membuat sandiwara untuk membuat heboh yang hanya gimik-gimik politik yang sebenarnya tidak perlu dalam perselisihan ini," pungkas dia.

BACA JUGA: Akomodir Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi, MK Dinilai Abaikan Peraturan Sendiri

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada 30 orang yang bersedia menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, para saksi tersebut meminta jaminan keselamatan.

Mereka berharap MK melakukan terobosan karena LPSK ada keterbatasan hanya melindungi saksi peradilan pidana. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH