TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta. (antara/fraksidpr.pks.id)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai pemerintah pusat tidak peka dengan perasaan rakyat saat pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Sukamta menyikapi kabar bahwa pemerintah hendak menerima Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok.

"Pemerintah pusat seperti tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini. Seharusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (20/4).

Baca Juga:

Izinkan Ratusan TKA Masuk di Tengah Pandemi COVID-19, Pengamat: Pemerintah Ga Jelas

Seharusnya, kata Sukamta, pemerintah konsisten dengan kebijakan yang diambil selama pandemi COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Sukamta, seharusnya PSBB juga diberlakukan kepada TKA Tiongkok, sehingga mereka tidak bisa masuk Indonesia.

Poltiisi PKS Sukamta kritik pemerintah yang izinkan TKA masuk Indonesia di tengah pandemi corona
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta

"Pemerintah seharusnya membatasi pergerakan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini melanjutkan terdapat aturan yang membuat TKA Tiongkok tidak bisa masuk Indonesia. Hal itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 aturan itu mengatur pengecualian bagi warga asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), disyaratkan 14 hari sebelumnya berada di negara yang bebas dari COVID-19.

Baca Juga:

Nekat Kucing-kucingan Agar Bisa Mudik, YLKI: Awas, Bahaya

Sementara itu, TKA Tiongkok datang langsung dari negara asalnya. Dengan demikian, Sukamta menilai menerima TKA itu bertentangan dengan aturan tersebut. Pasalnya, Tiongkok belum dianggap bebas dari COVID-19.

"Isu TKA China sendiri sebelumnya sudah sensitif, terkait hubungan perusahaan asing dengan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk soal penyerapan tenaga kerja lokal. Ditambah lagi dengan kondisi akibat pandemi ini, kami tidak ingin eskalasi masalah ini meningkat, karena bisa menimbulkan ketegangan dan gesekan sosial," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Warga Jabodetabek Bisa Mudik, Tapi Penuhi Dulu Syarat-Syarat Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merapi Luncurkan Belasan Kali Guguran Lava Pijar
Indonesia
Merapi Luncurkan Belasan Kali Guguran Lava Pijar

Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan 17 kali guguran lava pijar.

Bantah MAKI, KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Bansos Jalan Terus
Indonesia
Bantah MAKI, KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Bansos Jalan Terus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada penghentian penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang memjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Bea Cukai Surakarta Sita 1,6 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Negara Tembus Rp1 Miliar
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Sita 1,6 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Negara Tembus Rp1 Miliar

Kantor Bea Cukai Surakarta, Jawa Tengah mengamankan sebanyak 1.632.000 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM).

Update COVID-19 Senin (8/6): 32.033 Positif, 10.904 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/6): 32.033 Positif, 10.904 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 847 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta kepada semua pihak untuk tidak terus-terusan menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penyelenggaraan Formula E.

Imbau Enggak Usah Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Polisi: Jadi Klaster COVID-19 Nanti
Indonesia
Imbau Enggak Usah Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Polisi: Jadi Klaster COVID-19 Nanti

Personel gabungan ini terdiri dari unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah

Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI
Indonesia
Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

Masih defisitnya target pendapatan APBD DKI tahun 2020 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun

Vaksin COVID-19 Langkah Panjang Eradikasi Kasus
Indonesia
Vaksin COVID-19 Langkah Panjang Eradikasi Kasus

sejauh ini baru ada satu penyakit menular yang telah eradikasi, yakni penyakit cacar (smalpox) yang disebabkan virus variola.

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja
Indonesia
Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeyakinan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa memperbaiki kehidupan pekerja dan keluargnya.