Tjahjo: THR dan Gaji ke-13 di 2022 Jaga Tingkat Daya Beli Masyarakat Apel Polisi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Setelah melakukan penyesuaian pembayaran THR dan gaji ke-13 dalam dua tahun terakhir, karena pemerintah mengutamakan penanganan pandemi di sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan pemberian bantuan sosial, seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polisi bakal dapat THR secara penuh.

Sebelumnya, pada di 2020 THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu, yakni pejabat di bawah eselon II, serta pensiunan; dengan besaran berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sementara pada 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN dan pensiunan, dengan besaran berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan.

Baca Juga:

Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada 2022 merupakan apresiasi pemerintah terhadap aparatur sipil negara (ASN) dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Pemberian THR dan gaji ke-13 itu bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi aparatur negara dalam penanganan pandemi COVID-19, yang tetap terus konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya di Jakarta, Sabtu (16/4)

Pemberian THR dan gaji ke-13 itu, kata Kumolo, juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, melalui pembelanjaan ASN dan penerima pensiun.

"Sehingga, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Juga pemerintah memberikan kemudahan untuk teman-teman ASN dan keluarganya, para pensiun, untuk mudik tahun ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan harus sudah divaksin," katanya.

Apel PNS. (Foto: Antara)
Apel PNS. (Foto: Antara)

Ia meminta seluruh ASN dan penerima pensiun untuk memanfaatkan pemberian THR dan gaji ke-13 itu secara sebaik-baiknya.

"Mari kita belanjakan di daerah, di pasar-pasar tradisional, sehingga memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya.

Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/4) telah menandatangani peraturan pemerintah terkait pemberian THR dan gaji ke-13 2022 untuk seluruh ASN, tentara, polisi, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran mencapai Rp34,3 triliun dalam rangka pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara baik pusat dan daerah, TNI, serta Polri pada tahun ini.

Alokasi anggaran untuk THR tersebut telah ditampung dalam APBN tahun ini yang penyalurannya akan dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), Dana Alokasi Umum (DAU) dan bendahara umum negara. Untuk anggaran THR dengan penyaluran dilakukan oleh K/L memiliki alokasi sebesar Rp 10,3 triliun yang ditujukan kepada ASN pusat, TNI dan Polri.

Untuk THR melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 15 triliun yakni bagi ASN daerah yaitu PNSD dan PPPK yang dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Sementara THR bagi pensiunan dilakukan melalui anggaran yang telah dialokasikan pada bendahara umum negara dengan total Rp 9 triliun. Secara rinci, penerima THR tahun ini meliputi sebanyak 1,8 juta pegawai aparatur negara pusat, 3,7 juta pegawai aparatur negara daerah dan 3,3 juta orang pensiunan. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Pencairan THR PNS, Gaji Ke-13 dan Tunjangan Kinerja

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pabrik Baru BUMD DKI Direncanakan Ambil Suplai Minyak Goreng dari PTPN Holding
Indonesia
Pabrik Baru BUMD DKI Direncanakan Ambil Suplai Minyak Goreng dari PTPN Holding

Dirut BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, sejauh ini pembangunan pabrik tersebut masih dalam tahap diskusi awal dengan Direksi Agro Jawa Barat (Jabar), Direksi BUMD Jawa Tengah (Jateng) dan Direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding.

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan

Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah informasi saat tragedi Kanjuruhan yang menewaskam 131 orang dan ratusan lainnya luka-luka.

Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini
Indonesia
Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini

Tiket dapat dibeli di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia.

Instruksi Mendagri Teranyar, Mal Buka Sampai Jam 22.00 Tapi Larang Perayaan Nataru
Indonesia
Instruksi Mendagri Teranyar, Mal Buka Sampai Jam 22.00 Tapi Larang Perayaan Nataru

Aturan ini merupakan Inmendagri yang baru setelah penerapan PPKM Level 3 saat Nataru bagi seluruh daerah dibatalkan.

Cak Imin Klaim Prabowo Penuhi Harapan Rakyat
Indonesia
Cak Imin Klaim Prabowo Penuhi Harapan Rakyat

Seusai mendaftarkan partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Cak Imin memuji Prabowo Subianto sebagai sosok yang memenuhi harapan rakyat.

Pemerintah Lanjutkan Pengukuran Tanah di Desa Wadas
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pengukuran Tanah di Desa Wadas

Pemerintah memastikan kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah di Desa Wadas, Purworejo tetap berlanjut.

Gibran Berambisi Jadikan Kawasan Gatsu-Ngarsopuro Jadi Malioboronya Solo
Indonesia
Gibran Berambisi Jadikan Kawasan Gatsu-Ngarsopuro Jadi Malioboronya Solo

Malioboro versi Solo merupakan salah satu janji Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilwalkot Solo 2020 silam.

Hadapi Libur Nataru, Pertamina Tambah Stok BBM di Yogyakarta Sebanyak 10 Persen
Indonesia
Hadapi Libur Nataru, Pertamina Tambah Stok BBM di Yogyakarta Sebanyak 10 Persen

PT Pertamina wilayah Jawa bagian tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menambah stok BBM gasolin di wilayah DIY sebesar 175 kiloliter per hari.

42 KK Sempat Terisolasi Akibat Jembatan di Kediri Diterjang Banjir Bandang
Indonesia
42 KK Sempat Terisolasi Akibat Jembatan di Kediri Diterjang Banjir Bandang

Saat ini tengah dilakukan pemasangan bronjong agar kerusakan yang di area jembatan tidak semakin parah.

Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan IKN Perlu Diperjuangkan
Indonesia
Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan IKN Perlu Diperjuangkan

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memperjuangan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.