Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru PNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Selama penerapan PPKM Level 3 periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah telah melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti. Larangan ini berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi.

Baca Juga:

Anies Siapkan Aturan Tambahan PPKM Level 3 Nataru

Peraturan dibuat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

"Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru," kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Jumat (26/11).

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Selain itu, pengecualian juga berlaku bagi PNS karena alasan penting.

Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO). Seperti Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, maupun Makasar Raya.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Adapun PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing.

Pada SE tersebut juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing.

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru. Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran

Adapun untuk pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan peta zonasi penyebaran COVID-19 Peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

PNS Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung))
PNS Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yakin Indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga COVID-19 yang diproyeksi sejumlah ahli kesehatan dan epidemiolog terjadi pada akhir atau awal tahun saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut harapan itu dapat terwujud hanya dengan berbagai syarat, salah satunya adalah dengan kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

"Tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga pasca periode Nataru nanti jika setidaknya penerapan prokes serta cakupan vaksinasi terus ditingkatkan," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (25/11). (Knu)

Baca Juga:

Selama PPKM Level 3, Mal Dilarang Adakan Perayaan Nataru hingga Pameran UMKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siapa yang Paling Bertanggungjawab atas Tenggelamnya KRI Nanggala-402?
Indonesia
Siapa yang Paling Bertanggungjawab atas Tenggelamnya KRI Nanggala-402?

Kapal selam KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di perairan Bali pada Sabtu (24/4). Kapal buatan Jerman itu terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 838 meter.

Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur
Indonesia
Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya terus mengendalikan 'mobility index' atau indeks mobilitas masyarakat dengan mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2
Indonesia
Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2

ada hal menarik dalam rekrutmen CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 kali ini, yakni adanya formasi khusus dengan kriteria lulusan cumlaude, disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat. Lalu, diikuti dengan formasi umum.

Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol, Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan
Indonesia
Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol, Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan

Ada teguran, terakhir baru sanksi yang paling berat dicabut izinnya

Polda Metro Amankan 36 Bus Antar Kota Pelanggar Trayek Saat PPKM Darurat
Indonesia
Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis
Indonesia
Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis

Masyarakat Kota Bandung untuk lebih bijak beraktivitas. Mengingat potensi transmisi virus corona kini tengah meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia

"Kita berusaha Jakarta akan menjadi pusat perekonomian perdagangan di Indonesia dan menjadi pusat pendidikan dan juga pusat kesehatan di samping pusat lainnya tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya," papar Riza.

[Hoaks atau Fakta]: Awas! Penyebaran Virus HIV/AIDS Lewat Cek Gula Darah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Awas! Penyebaran Virus HIV/AIDS Lewat Cek Gula Darah

Tidak ada pemberitaan terkait modus cek gula darah gratis oleh Fakultas Kedokteran untuk menyebarkan virus HIV.

[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Pfizer Lebih Buat Orang Rentan Terkena COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Pfizer Lebih Buat Orang Rentan Terkena COVID-19

Juru Bicara FDA mengungkapkan bahwa klaim dalam artikel tersebut salah dan menyesatkan