MerahPutih.com - Surat Edaran Menpan RB No. 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN Sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara, ternyata memiliki motif khusus di belakangnya. Adapun surat edaran itu sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Menpan RB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Menpan RB Tjahjo Kumolo secara gamblang mengungkapkan tujuan di balik ASN diminta mengikuti pelatihan Komponen Cadangan, sebagai upaya untuk mendisiplinkan para aparatur sipil negara.
Baca Juga:
Jokowi Tetapkan Markas Komponen Cadangan di Pasukan Khusus Batujajar
"Ingin mendisiplinkan ASN. Walaupun tidak harus seperti TNI/Polri, tapi ASN harus disiplin, profesional, taat pemerintah, harus memahami dasar negara, dan sebagainya. Salah satunya (melalui komponen cadangan)," ujar Tjahjo, diijumpai wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (3/1).

Terkait di dalam SE tersebut disebutkan ASN yang mengikuti pelatihan komponen cadangan akan menerima uang saku, Tjahjo mengatakan itu hal yang wajar. Bahkan, dia sempat menyinggung uang yang diterima wartawan yang rajin bikin berita tentu beda dengan yang malas.
"Reporter juga sama, satu hari bikin satu berita dengan lima berita kan beda. Ya sama saja, begitu kan. Bukan masalah uang, tapi supaya reformasi birokrasi total, profesional, taat asas, disiplin, protokol kesehatan, punya wawasan kebangsaan, dan bela negara," tutur politikus senior PDIP itu, dilansir Antara
Komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Saat ini undang-undang tersebut diajukan untuk diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Merespons proses uji materiil itu, Tjahjo mengatakan manakala MK mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan keikutsertaan ASN dalam komponen cadangan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. "Kalau MK ada keputusan, kita evaluasi. Itu masuk program Kemhan kok. Ini bagian dari disiplin. ASN harus tegak lurus," tutup dia. (*)
Baca Juga:
Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Komcad, Harus Siaga Jika Dipanggil Negara