Tjahjo Berdalih Komponen Cadangan Disiplinkan ASN, Wajar dapat Uang Saku Pelatihan Komponen Cadangan. (Foto: Tangkapan Layar Youtube)

MerahPutih.com - Surat Edaran Menpan RB No. 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN Sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara, ternyata memiliki motif khusus di belakangnya. Adapun surat edaran itu sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Menpan RB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Menpan RB Tjahjo Kumolo secara gamblang mengungkapkan tujuan di balik ASN diminta mengikuti pelatihan Komponen Cadangan, sebagai upaya untuk mendisiplinkan para aparatur sipil negara.

Baca Juga:

Jokowi Tetapkan Markas Komponen Cadangan di Pasukan Khusus Batujajar

"Ingin mendisiplinkan ASN. Walaupun tidak harus seperti TNI/Polri, tapi ASN harus disiplin, profesional, taat pemerintah, harus memahami dasar negara, dan sebagainya. Salah satunya (melalui komponen cadangan)," ujar Tjahjo, diijumpai wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (3/1).

ASN
Apel PNS. (Foto: Antara)

Terkait di dalam SE tersebut disebutkan ASN yang mengikuti pelatihan komponen cadangan akan menerima uang saku, Tjahjo mengatakan itu hal yang wajar. Bahkan, dia sempat menyinggung uang yang diterima wartawan yang rajin bikin berita tentu beda dengan yang malas.

"Reporter juga sama, satu hari bikin satu berita dengan lima berita kan beda. Ya sama saja, begitu kan. Bukan masalah uang, tapi supaya reformasi birokrasi total, profesional, taat asas, disiplin, protokol kesehatan, punya wawasan kebangsaan, dan bela negara," tutur politikus senior PDIP itu, dilansir Antara

Komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Saat ini undang-undang tersebut diajukan untuk diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Merespons proses uji materiil itu, Tjahjo mengatakan manakala MK mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan keikutsertaan ASN dalam komponen cadangan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. "Kalau MK ada keputusan, kita evaluasi. Itu masuk program Kemhan kok. Ini bagian dari disiplin. ASN harus tegak lurus," tutup dia. (*)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Komcad, Harus Siaga Jika Dipanggil Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Pastikan Abdul Aziz Mundur dari Komisi B DPRD DKI karena Ingin Lanjutkan Studi
Indonesia
PKS Pastikan Abdul Aziz Mundur dari Komisi B DPRD DKI karena Ingin Lanjutkan Studi

"Betul ya, dia lebih memilih studinya jangan sampe gagal gitu studi nomor satu. Komisi B banyak kader yang bisa menggantikan," ucapnya.

Pemkot Bandung Bakal Adopsi Teknologi Pengolahan Sampah TPA Manggar
Indonesia
Pemkot Bandung Bakal Adopsi Teknologi Pengolahan Sampah TPA Manggar

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dan rombongan Pemkot dan DPRD Bandung, tertarik mengadopsi TPA Manggar.

1.500 Personel TNI-Polri Amankan PON XX di Mimika
Indonesia
1.500 Personel TNI-Polri Amankan PON XX di Mimika

Sebanyak 1.500 personel TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Kabupaten Mimika.

Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina
Dunia
Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (7/3), menyatakan sudah ada lebih dari 1,7 juta warga Ukraina yang memasuki Eropa Tengah.

Putin Umumkan Operasi Militer di Ukraina
Indonesia
Putin Umumkan Operasi Militer di Ukraina

Dalam pidatonya itu, Putin mengklaim bahwa operasi militer itu dimaksudkan untuk melindungi warga sipil.

Satgas Madago Kontak Tembak dengan Teroris Poso, Satu DPO Tewas
Indonesia
Satgas Madago Kontak Tembak dengan Teroris Poso, Satu DPO Tewas

Rudy memastikan tim Satgas Madago Raya masih akan terus melakukan pengejaran

Indonesia Perlu  Pertumbuhan Ekonomi di Atas Level 5 Persen Per Tahun
Indonesia
Indonesia Perlu Pertumbuhan Ekonomi di Atas Level 5 Persen Per Tahun

"Varian Omicron masih tergolong rendah atau lemah dalam hal mempengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jabar Tawarkan 31 Proyek Senilai Rp 41 Triliun ke Investor
Indonesia
Jabar Tawarkan 31 Proyek Senilai Rp 41 Triliun ke Investor

Selain 31 proyek yang akan ditawarkan, dalam event ini juga ditandatangani 33 MoU antara Pemda Provinsi Jabar dengan pemda kabupaten/kota serta sejumlah BUMD di Jabar. Nilau MoU diperkirakan mencapai Rp 6,5 triliun.

Bansos COVID-19 Tahap 7 dan 8 DKI Tunggu Arahan Pempus
Indonesia
Bansos COVID-19 Tahap 7 dan 8 DKI Tunggu Arahan Pempus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) tahap 7 dan 8 bagi warga terdampak COVID-19,

Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri
Indonesia
Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri

Dedi menegaskan bahwa Bripda Randy akan diproses hukum oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim