Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang di luar Jawa-Bali. Sebanyak 109 kabupaten/kota luar Jawa-Bali masih berstatus PPKM Level 3 sampai pada periode perpanjangan PPKM 23 November - 6 Desember 2021.

Dalam Inmendagri yang berlaku mulai 23 November hingga 6 Desember 2021, salah satu poinnya adalah mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Libur Nataru Bikin Target Retribusi Pariwisata Gunung Kidul Merosot

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Kepala Daerah, perintah Tito, harus melakukan beberapa langkah apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial. Ini termasuk untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM.

Langkah yang bisa diambil, ditegaskan Tito, antara lain, melakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)
Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

Tito juga memerintahkan, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data keluarga penerima manfaat (KPM) oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kepala desa juga diharapkan melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD," tulis Inmendagri. (Knu)

Baca Juga:

Arahan Lengkap Jokowi Saat Pimpin Ratas Evaluasi PPKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dikritik Pakar Transportasi, Kendaraan Wisata Listrik Tetap Dibanjiri Penumpang
Indonesia
Dikritik Pakar Transportasi, Kendaraan Wisata Listrik Tetap Dibanjiri Penumpang

Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Jawa Tengah menegaskan minat masyarakat untuk mencoba kendaraan wisata listrik sangat tinggi.

Kapolri Perintahkan Tes PCR Bagi Wisman di Bali Cepat dan Sesuai SOP
Indonesia
Kapolri Perintahkan Tes PCR Bagi Wisman di Bali Cepat dan Sesuai SOP

Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung lokasi hotel yang akan dijadikan tempat karantina wisman dan melihat alur atau proses penerimaan turis asing ketika hendak berlibur ke Pulau Dewata.

Mardiono Yakin Suharso Berjiwa Besar dan Tetap Bersama PPP hingga Pemilu 2024
Indonesia
Mardiono Yakin Suharso Berjiwa Besar dan Tetap Bersama PPP hingga Pemilu 2024

"Tentu saya yakin beliau pak Suharso akan berjiwa besar dan akan bergandeng tangan dengan kami sampai Pemilu 2024," kata Mardiono

Datangi Pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo Singgung Perbuatan Brigadir J
Indonesia
Datangi Pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo Singgung Perbuatan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Mabes Polri memenuhi pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atas kasus penembakan Brigadir J.

Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?
Indonesia
Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?

“Pertanyaannya sederhana apa alasannya menolak penghormatan terhadap pahlawan. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Ridwan Kamil

Komisi II DPR RI Minta KPU Kawal Jalannya Sipol
Indonesia
Komisi II DPR RI Minta KPU Kawal Jalannya Sipol

Komisi II DPR RI menerima informasi adanya sejumlah partai politik yang mengalami kesulitan dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Kapolri Diminta Terapkan Restorative Justice di Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN
Berita
Kapolri Diminta Terapkan Restorative Justice di Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN

Hubungan yang terkait dengan kesepakatan harusnya diselesaikan secara perdata

Anggota DPR tidak Terkejut Hakim MA Terlibat Suap
Indonesia
Anggota DPR tidak Terkejut Hakim MA Terlibat Suap

"Komisi III melihat bahwa kasus terlibatnya Hakim Agung, staf kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap ini sebetulnya bukan hal yang mengejutkan," kata Arsul

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Indonesia
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over.

Kloter Pertama Jemaah Haji 2022 Berangkat 4 Juni
Indonesia
Kloter Pertama Jemaah Haji 2022 Berangkat 4 Juni

Kementerian Agama merampungkan pengangkutan udara jemaah haji reguler 1443 H/2022 M. Perjanjian ini ditandatangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.