Tito Menghadap Mahfud MD Lapor Dampingi Jokowi ke Papua Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemui Menkopolhukam Mahfud MD untuk melaporkan kondisi terkini Papua usai menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke bumi Cendrawasih.

"Saya kan langsung ke Papua mendampingi pak presiden kemudian beliau (Mahfud) menanyakan masalah situasi Papua, jadi saya menghadap beliau untuk menjelaskan situasi Papua dan langkah-langkah ke depannya," kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10).

Baca Juga:

Mahfud MD Jadi Orang Sipil Pertama yang Jabat Menko Polhukam

Tito melaporkan perkembangan terkini kondisi di Papua. Dua hari setelah pelantikan, Tito langsung berkunjung Papua untuk meninjau situasi pascarusuh beberapa waktu lalu, juga untuk mendampingi Presiden Jokowi.

Tito karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat melawat ke Papua. (Foto: ANTARA/HO Puspen Kemendagri)

Dalam pertemuan dengan Mahfud, Tito menjelaskan situasi di Papua dan langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan. "Intinya itulah," tegas purnawirawan jenderal polisi bintang empat itu.

Mendagri menambahkan efektivitas penyerapan anggaran oleh Pemda Papua saat ini bisa dilihat mana yang paling besar dari belanja pegawai, dan barang, serta belanja modal.

"Kalau belanja modalnya yang besar, itu bagus. Tapi kita lihat lagi, belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat atau hanya sekadar pengadaan terus enggak dipakai, itu enggak ada gunanya. Kita yakinkan, belanja modalnya nyampai betul-betul ke masyarakat sesuai. Baik membangun SDM, lapangan kerja, dan lain-lain, termasuk stunting, pendidikan, dan lain-lain," tutup bekas Kapolri itu. (Knu)

Baca Juga:

Mendagri Tito Tegaskan Perhatian Presiden Jokowi Kepada Papua Begitu Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Damprat Pemprov DKI dan Anies Tebang Ratusan Pohon Monas
Indonesia
Ketua DPR Damprat Pemprov DKI dan Anies Tebang Ratusan Pohon Monas

Pemprov DKI harus mengembalikan Monas seperti sedia kala

Potensi Penyimpangan Anggaran COVID-19 Sangat Besar
Indonesia
Potensi Penyimpangan Anggaran COVID-19 Sangat Besar

Slamet menekankan pentingnya melakukan tata kelola keuangan dengan baik

Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan
Indonesia
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan

Imbauan itu disanggupi massa yang berada di sekitaran Jalan Letjen S Parman

KPK Tahan 3 Tersangka Baru kasus Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Tahan 3 Tersangka Baru kasus Korupsi PT DI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka baru kasus korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Kawasan Kumuh di Bodebek Belum Tertangani Capai 822.46 Hektar
Indonesia
Kawasan Kumuh di Bodebek Belum Tertangani Capai 822.46 Hektar

Pada Tahun Anggaran 2020 Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja.

WP KPK Minta Jaksa Agung Tunda Penarikan Jaksa Yadyn dan Sugeng
Indonesia
WP KPK Minta Jaksa Agung Tunda Penarikan Jaksa Yadyn dan Sugeng

penarikan Jaksa Yadyn dan Sugeng seharusnya dipertimbangkan kembali mengingat kualitas keduanya yang dinilai mumpuni.

Hari Pencoblosan, Logistik Pilkada di Kabupaten Ini Baru 70 Persen
Indonesia
Hari Pencoblosan, Logistik Pilkada di Kabupaten Ini Baru 70 Persen

Sebanyak 270 daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12) hari ini.

Warga Nekat Sembunyi di Bagasi Bus Demi Mudik, Polisi: Percuma!
Indonesia
Warga Nekat Sembunyi di Bagasi Bus Demi Mudik, Polisi: Percuma!

Maka dari itu, informasi ini dirasa belum bisa dipastikan kebenarannya

Masinton Pasaribu Desak KPK Usut Bocornya Sprinlidik
Indonesia
Masinton Pasaribu Desak KPK Usut Bocornya Sprinlidik

"Ini untuk menjaga integritas KPK," kata Masinton

Laode M Syarif: Febri Diansyah Aset Penting dalam Menjaga Marwah KPK
Indonesia
Laode M Syarif: Febri Diansyah Aset Penting dalam Menjaga Marwah KPK

Pegawai yang mengundurkan diri harus menyampaikan secara tertulis satu bulan sebelumnya